TIKTAK.ID

Tag: Satgas Covid-19

  • Ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19 Doni Monardo Positif Corona

    Ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19 Doni Monardo Positif Corona

    TIKTAK.ID – Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo terkonfirmasi positif virus Corona. Kini, Doni melakukan isolasi mandiri sambil terus memantau perkembangan penanggulangan Covid-19 dan penanganan bencana di berbagai daerah.

    “Dari hasil tes PCR tadi malam, pagi ini mendapatkan hasil positif Covid-19 dengan CT Value 25. Saya sama sekali tidak merasakan gejala apa pun dan pagi ini tetap beraktivitas normal dengan olahraga ringan berjalan kaki 8 kilometer,” tutur Doni dalam siaran pers, Sabtu (23/1/21).

    Doni yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) ini menuturkan selama ini dirinya disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan.

    Baca juga : Dihadang Krisis Akibat Pandemi, Bagaimana Perkembangan Infrastruktur Jokowi?

    Pada Jumat (22/1/21) Doni Monardo baru kembali dari Mamuju, Sulbar untuk memimpin penanggulangan bencana.

    Kemudian, pada Jumat sore, Doni dan seluruh staf yang mendampinginya selama kunjungan kerja di Sulbar dan Kalimantan Barat juga menjalani tes PCR.

    Hasilnya, salah satu stafnya juga dinyatakan positif.

    “Covid-19 ini begitu dekat di sekitar kita. Selama ini saya berusaha sekuat tenaga patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tetap bisa tertular. Dengan kejadian ini saya meminta masyarakat agar jangan kendor dalam memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” tuturnya.

    Baca juga : Jokowi Bakal Libatkan Influencer Lawan Ekstremisme di Medsos

    Egy Massadiah, Tenaga Ahli BNPB yang juga staf khusus Doni Monardo, mendapatkan hasil tes PCR-nya negatif.

    Dia mengatakan selalu berada di dekat Doni dalam seminggu terakhir, termasuk selalu satu mobil ketika aktivitas penanganan bencana di Mamuju, Majene dan Banjarmasin.

    Menurut Egy, Doni telah berada di Mamuju pada Jumat Sore (15/1/21) kurang dari 12 jam dari saat gempa di Sulawesi Barat terjadi. Selanjutnya Kepala BNBP bergeser ke Banjarmasin pada Minggu (17/1/21) dan kembali ke Mamuju pada Selasa pagi sebelum kembali ke Jakarta, kemarin.

  • Menantu Rizieq Ikut Jadi Tersangka Kasus Tes Swab RS Ummi, Begini Penjelasan Polisi

    Menantu Rizieq Ikut Jadi Tersangka Kasus Tes Swab RS Ummi, Begini Penjelasan Polisi

    TIKTAK.ID – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengumumkan alasan pihaknya menetapkan menantu mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Muhammad Hanif Alatas, sebagai tersangka dalam kasus swab tes Rizieq di RS Ummi, Bogor, beberapa waktu lalu.

    Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi, penyidik menduga kuat bahwa Hanif ikut membantu dalam menyembunyikan informasi mengenai hasil tes tersebut selama Rizieq dirawat.

    “Dia ikut di situ yang memfasilitasi, serta ikut membantu menyembunyikan informasi terkait proses [swab test],” ujar Andi, seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (11/1/21).

    Baca juga : Bungkam Nyinyiran Anak Buah Hendropriyono di PKPI, Demokrat Rilis 12 Fakta Prestasi SBY

    Andi menilai, seharusnya hasil tersebut turut dilaporkan kepada pihak berwenang selama masa pandemi virus Corona (Covid-19) seperti saat ini.

    Ia melanjutkan, dalam hal ini pihak yang harus mendapat informasi tersebut yakni Satgas Covid-19 yang berada di bawah kendali Pemerintah.

    Sebelumnya, dalam kasus itu, penyidik telah menetapkan dua orang lain sebagai tersangka. Keduanya yaitu Rizieq Shihab itu sendiri dan Direktur Utama RS Ummi, Andi Tatat.

    Baca juga : Pesan Spesial Luhut ke Sandiaga Soal Souvenir hingga Kualitas WC

    Polisi mengklaim penyidik telah mengantongi sejumlah alat bukti sebelum menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah melakukan gelar perkara sebelum menjerat hukum tiga orang itu.

    “Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan ditambah dengan surat dan petunjuk. Kalau bukti Undang-Undang itu minimal dua alat bukti, tapi alat bukti penyidik ada 4,” jelas Andi.

    Lebih lanjut, dalam kasus ini ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No Tahun 1984. Mereka juga disangkakan dengan Pasal 216 KUHP dan Pasal 14 serta Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946. Untuk itu, ketiganya terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun.

    Baca juga : Cek Hoaks atau Fakta: Habib Rizieq Meninggal dalam Penjara karena Covid-19

    Perlu diketahui, kasus ini sendiri berawal dari laporan Pemkot Bogor terhadap RS Ummi karena dinilai telah menghalangi atau menghambat Tim Satgas Covid-19. RS Ummi tidak memberikan penjelasan utuh terkait status positif atau negatif Rizieq sebagai pasien. Kemudian Rizieq juga pulang dari rumah sakit tanpa sepengetahuan tim Satgas.

  • Nama Jokowi, Dokter Tirta Hingga BCL Muncul di Daftar Penerima Vaksin Perdana, Jubir Kemenkes Membantah

    Nama Jokowi, Dokter Tirta Hingga BCL Muncul di Daftar Penerima Vaksin Perdana, Jubir Kemenkes Membantah

    TIKTAK.ID – Beredar informasi mengenai rencana penyuntikan vaksin virus Corona (Covid-19) perdana pada 13-15 Januari 2021. Penerima vaksin itu terdiri dari pejabat publik seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), tokoh agama seperti Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud, hingga artis Bunga Citra Lestari (BCL).

    Kabar tersebut berdasarkan tangkapan layar yang berisi daftar kelompok dan individu penerima vaksin Corona berlogo Kementerian Kesehatan RI. Slide yang tersebar di media sosial itu bertajuk “Rencana Penyuntikan Perdana 13-15 Januari 2021”.

    Jokowi sendiri termasuk dalam Kelompok I yang akan disuntik vaksin pada 13 Januari 2021. Selain Jokowi, terdapat sejumlah pejabat publik lain yang juga disuntik pada hari itu, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

    Baca juga : Polri Hormati Hasil Investigasi Komnas HAM Soal Tewasnya 6 Laskar FPI

    Kemudian terdapat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo, serta Kepala BPOM Penny K Lukito.

    Sementara yang akan menerima penyuntikan vaksin Kelompok II terdiri dari unsur asosiasi profesi dan pemimpin kunci institusi kesehatan (Key Opinion Leader) bidang kesehatan. Di antaranya Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M. Faqih; Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah; Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI), Emi Nurjasmi;

    Selain itu terdapat nama ahli Vaksin Milenial, Dirgayuza Rambe; Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Agus Syamsudin; dan Ketua Satgas NU Peduli Covid-19, M. Makky Zamzami. Ada pula jurnalis Najwa Shihab; Dokter Tirta; penyanyi Bunga Citra Lestari; dan presenter Raffi Ahmad.

    Baca juga : Minta Pemerintah Serius Soal Vaksinasi Covid-19, SBY: Salah Hitung Bisa Chaos

    Pada Kelompok III, meliputi kategori tokoh agama, seperti Ketua PBNU, Marsudi Syuhud; perwakilan Muhammadiyah; Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan; Ustaz Das’ad Latief, perwakilan organisasi Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu.

    Halaman selanjutnya…

  • Rumah Sakit Tempat Habib Rizieq Dirawat Akhirnya Dilaporkan ke Polisi

    Rumah Sakit Tempat Habib Rizieq Dirawat Akhirnya Dilaporkan ke Polisi

    TIKTAK.ID – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bogor diketahui telah melaporkan manajemen Rumah Sakit Ummi ke Polresta Bogor Kota. Laporan tersebut dilakukan karena RS Ummi dinilai menutup-nutupi soal tes swab pentolan ormas Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang dirawat di RS itu.

    “Iya benar, tadi malam kami membuat laporan polisinya, laporan atas nama Satgas,” ujar Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas Covid-19 Kota Bogor, Agustiansyah, seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (28/11/20).

    Menurut Agustiansyah, pada Jumat (27/11/20), Satgas hendak melakukan pendampingan tes swab kepada Rizieq. Akan tetapi, Agustiansyah menyebut pihak RS menyatakan bahwa Rizieq sudah menjalani tes swab.

    Baca juga : Sebut Indonesia Tak Punya GBHN, Ketua MPR Ragu Proyek Ibu Kota Baru Bakal Dilanjutkan Penerus Jokowi

    “Kami mendalami yang melakukan swab siapa, di mana, dan kapan. Kenapa kami perlu mengetahui hal itu? Karena demi kepentingan penanganan Covid-19 di kota Bogor, tapi ternyata pihak rumah sakit malah seakan-akan menutup-nutupi,” ucap Agustiansyah.

    Oleh sebab itu, kata Agustiansyah, pihak Satgas lantas membuat laporan ke Polresta Bogor pada malam harinya.

    “Melaporkan kaitannya dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 84 mengenai wabah dan penyakit menular,” jelas Agustiansyah.

    Baca juga : Bikin Geger, ‘Kak Ema’ Kirim Karangan Bunga untuk Habib Rizieq

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedi A Rachim juga membenarkan adanya laporan tersebut. Meski begitu, hingga sejauh ini RS Ummi masih belum memberikan keterangan terkait hal tersebut.

    “Semalam pasca kehadiran Wali Kota Bogor yang juga merangkap Ketua Satuan Tugas Covid-19, tim dari Satgas melaporkan kepada Kepolisian tentang dugaan adanya prosedur yang dilanggar oleh RS. Pelanggaran itu mengenai pemeriksaan spesimen swab test salah seorang pasien RS, yang terkait Klaster Petamburan,” terang Dedi.

    Perlu diketahui, petinggi FPI Rizieq Shihab sempat dikabarkan dirawat di RS Ummi Kota Bogor. Rizieq pun mengaku dirinya dirawat di RS Ummi akibat kelelahan, lantaran menyambut banyak orang sekembalinya ke Tanah Air dari Arab Saudi.

    Baca juga : Anies Terpilih Jadi ‘Gubernur Terpopuler Media Digital 2020’

    Lebih lanjut, Wali Kota Bogor Bima Arya kemudian mengunjungi RS Ummi. Kunjungan itu karena mendapat kabar bahwa Rizieq menolak menjalani tes swab virus Corona.

  • Sikapi Dingin Keputusan Pemerintah Pusat Soal Libur Panjang, Anies: Ya Sudah, Kita Jalani

    Sikapi Dingin Keputusan Pemerintah Pusat Soal Libur Panjang, Anies: Ya Sudah, Kita Jalani

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengungkapkan bahwa dirinya sempat meminta Pemerintah Pusat mempertimbangkan penetapan libur panjang di masa pandemi virus Corona (Covid-19). Sebab, ia menilai potensi kenaikan kasus positif usai libur panjang cukup besar.

    “Sebetulnya tiga minggu yang lalu kami sudah mengajukan dalam rapat pertemuan dengan Gugus (Satgas Penanganan Covid-19), coba dipertimbangkan lagi soal liburannya,” ujar Anies di Polda Metro Jaya, seperti dilansir CNBCIndonesia.com, Senin (26/10/20).

    “Tapi Pemerintah Pusat memutuskan libur panjang tetap berjalan. Jadi ya sudah, keputusan Pemerintah Pusat itu sekarang kita jalani, dan mengantisipasi semua efek sampingnya,” imbuh Anies.

    Baca juga : Rizal Ramli Bongkar Rahasia Kenapa Dipecat Jokowi dan Gagal Jadi Menteri SBY

    Menurut Anies, kini pihaknya tetap mengawasi sejumlah tempat-tempat umum, menjelang libur panjang yang dimulai pada Rabu (28/10/20). Ia pun mengklaim pengawasan akan dilakukan lebih intensif.

    Anies menjelaskan, tempat-tempat umum yang dipantau secara intensif itu yakni restoran, tempat-tempat keluarga berkumpul, dan tempat wisata lainnya.

    Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan antisipasi jika terdapat lonjakan kasus yang cukup signifikan usai libur panjang berakhir.

    Baca juga : Indikator Rilis Survei Bursa Capres 2024, Siapa Saja yang Melesat?

    “Antisipasi itu artinya kita harus siap, di antaranya jumlah tempat tidur, kegiatan testing, dan tracing. Berdasarkan pengalaman masa libur panjang, sesudahnya suka ada lonjakan (kasus),” ucapnya.

    Anies menyatakan Jakarta sempat mengalami lonjakan kasus cukup tinggi saat libur panjang Agustus silam. Oleh sebab itu, meski Anies tak bisa menahan warga untuk berlibur, namun ia tetap mengimbau agar warga tetap berada di rumah selama periode tersebut.

    Halaman selanjutnya…

  • Ini Alasan Satgas Covid-19 Nasional Larang Kelompok Usia di Atas 45 Tahun Keluar Rumah

    Ini Alasan Satgas Covid-19 Nasional Larang Kelompok Usia di Atas 45 Tahun Keluar Rumah

    TIKTAK.ID – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat dalam satu minggu terakhir angka kematian akibat Covid-19 mencapai 105 kasus atau meningkat hingga 25% dibandingkan periode sepekan terakhir.

    Hal tersebut dikemukakan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam Youtube Setkab seperti dikutip Jumat (18/9/20).

    “Secara persentase rata-rata kasus meninggal juga meningkat dari 3% pada minggu lalu menjadi 7% pada minggu ini,” kata Wiku.

    Baca juga : Begini Arahan Baru Erick ke Ahok Usai Ungkap Borok Pertamina

    Merinci lebih jauh, angka tersebut didominasi oleh kelompok usia rentan. Wiku mengatakan, 80% kematian akibat Covid-19 disumbang dari kelompok berusia di atas 45 tahun.

    “Kelompok usia ini harus menjaga kesehatan dan sebisa mungkin tidak berkegiatan di luar rumah dan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jika terpaksa keluar rumah harus benar terapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan,” katanya.

    “Hindari menggunakan transportasi umum untuk mencegah penularan. Hal serupa juga berlaku pada kelompok usia produktif antara 19 sampai 45 tahun yang menjadi kelompok usia terbesar secara persentase yang terkonfirmasi positif,” jelasnya.

    Baca juga : Komisi 3 DPR RI Ajak Warga Jateng Perang Bersama Lawan Corona

    Wiku pun mengingatkan kepada kelompok berusia produktif yakni rentang umur 19 hingga 45 tahun agar betul-betul memperhatikan interaksi sosialnya di luar rumah. Pasalnya, bukan tidak mungkin kelompok ini membawa penyakit.

    “Sebagai kelompok usia produktif dan mobilitas tinggi, serta frekuensi interaksi sosial juga tinggi berpotensi menjadikan mereka sebagai carrier yang bisa tularkan Covid-19 kepada keluarga kerabat atau kelompok orang yang rentan,” katanya.

    “Kelompok usia ini harus benar-benar jaga diri dengan terapkan protokol kesehatan saat bekerja atau ketika keluar rumah. Dan saat tiba di rumah harus bersihkan diri sebelum berkomunikasi dengan kelompok usia rentan di rumah,” tegasnya.

  • Soal Pemutusan Listrik dan Air Penghuni Apartemen di DKI, Anies Bisa Apa?

    Soal Pemutusan Listrik dan Air Penghuni Apartemen di DKI, Anies Bisa Apa?

    TIKTAK.ID – Aliran listrik dan air 31 penghuni East Park Apartemen (EPA) di Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, tiba-tiba diputus oleh pengembang PT. Cakra Sarana Persada (CSP) pada 8 Mei 2020. Sebab, penghuni apartemen itu disebut menunggak iuran pemeliharaan lingkungan (IPL) sebesar Rp600-800 ribu per bulan.

    “Penghuni apartemen yang listrik dan airnya diputus sengsara, mau ngapa-ngapain repot,” ujar Bob Saragi, salah seorang penghuni, seperti dilansir Tirto.id, Kamis (4/6/20).

    Bob menjelaskan, warga menunggak iuran karena para penghuni terdampak pandemi Covid-19. Ia menyebut banyak warga terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan ada yang usahanya tidak berjalan. Bob pun menilai kebijakan pengembang tersebut tak sensitif terhadap keadaan para penghuni.

    Baca juga : Erick Thohir Tunggu Dukungan Jokowi untuk Bubarkan Sejumlah BUMN ‘Hantu’

    Bob sendiri tergabung dalam Satgas Covid-19 RT 010/009 Kelurahan Jatinegera. Menurutnya, Satgas mencatat ada sekitar 87 penghuni apartemen yang melapor bahwa pandemi memengaruhi penghasilan mereka.

    Kemudian para penghuni yang listrik dan airnya dicabut, mengadukan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) DKI Jakarta dan Lurah Jatinegara. Melalui surat, DPRKP lantas meminta PT CSP mengaktifkan kembali aliran listrik dan air.

    Setelah itu, sempat berlangsung pertemuan antara Lurah Jatinegara, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) versi pengembang, Satgas Covid-19, dan penghuni. Dalam pertemuan itu tercapai kesepakatan pada 13 Mei 2020 listrik dan air dihidupkan asal para penghuni membuat surat permohonan penundaan pembayaran.

    Baca juga : Viral, Saat Anies Baswedan Paparkan PSBB Transisi, Netizen Temukan Pesan Tersembunyi

    “Lampu dan listriknya dinyalakan juga harus dikawal sama DPRKP, dan ditunggu sampai benar-benar dinyalakan baru DPRKP pergi,” tutur Bob.

    Halaman selanjutnya…

  • Pengusaha Jamu Keberatan Satgas Covid-19 DPR Malah Impor Jamu dari China

    Pengusaha Jamu Keberatan Satgas Covid-19 DPR Malah Impor Jamu dari China

    TIKTAK.ID – Gabungan Pengusaha (GP) Jamu keberatan dengan kegiatan impor yang dilakukan oleh Satgas Lawan Covid DPR-RI. Sebab, kegiatan impor tersebut tidak diketahui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan industri jamu dalam negeri.

    Ketua Umum GP Jamu, Dwi Ranny Pertiwi menyebut Satgas DPR-RI melakukan impor jamu secara besar-besaran untuk dibagikan ke rumah sakit rujukan Corona tanpa koordinasi ke BPOM.

    “Saya keberatan dengan hal ini. Indonesia pun bisa membuat formula yang terkandung di dalam jamu impor tersebut, itu yang membuat saya keberatan,” ujar Ranny dalam RDPU Virtual, seperti dilansir Kompas.com, Senin (27/4/20).

    Baca juga : Dituduh Lapor Anies Lewat Twitter Soal Masjid Masih Gelar Tarawih, Rumah Warga ini Dirusak Massa

    Ranny mengaku hal tersebut bukan masalah materi, melainkan penghargaan untuk jamu Indonesia. Ia pun mempertanyakan impor jamu dalam jumlah besar tetapi BPOM tidak diajak bicara soal donasi obat sebanyak itu.

    Sementara Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), Inggrid Tania, mengatakan sejauh ini produk jamu memang secara klinis belum diuji untuk Corona karena belum ada kesempatan untuk dipakai pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan.

    “Data-data yang dimiliki saat ini hanya testimoni saja. Tapi kami bersama LIPI, UGM, dan Kalbe Farma berencana melakukan uji klinis beberapa jamu untuk diuji coba dengan Covid-19,” terang Inggrid.

    Baca juga : Lama Pasif Akibat Positif Corona, Kini Menhub Budi Karya Ikut Rapat Terbatas Bareng Jokowi

    Halaman selanjutnya…

  • Ikatan Dokter Indonesia Tepis Klaim Jokowi Soal Obat Anti Malaria Chloroquine Ampuh Obati Pasien Corona

    Ikatan Dokter Indonesia Tepis Klaim Jokowi Soal Obat Anti Malaria Chloroquine Ampuh Obati Pasien Corona

    TIKTAK.ID – Lewat akun Twitternya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (20/3/20) mencuitkan perihal dua jenis obat yaitu Avigan dan Chloroquine yang dianjurkannya untuk diresepkan dokter kepada pasien yang terjangkit virus Corona.

    “Sesuai hasil riset dan pengalaman beberapa negara lain, pemerintah telah memesan dua juta Avigan dan menyiapkan tiga juta Chloroquine yang akan diresepkan oleh dokter kepada pasien Covid-19 apabila diperlukan”, tulis Jokowi.

    “Obat-obatan tersebut akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi”, lanjutnya.

    Baca juga: Kritik Pedas Jokowi Gagap Tangani Corona, Sandiaga Uno: Rakyat Butuh Pemerintahan yang Tanggap

    “Saya pun sudah meminta kepada BUMN farmasi untuk memperbanyak produksi obat ini”, tegas Jokowi memungkasi cuitannya.

    Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menepis obat malaria Chloroquine Phosphate bisa menjadi obat virus novel Corona (Covid-19). Artinya, hingga saat ini, belum ada obat yang bisa menyembuhkan infeksi virus itu.

    Sekretaris Satgas Covid-19 PB IDI, Dyah Agustina Waluyo mengatakan, hingga saat ini juga belum ada obat khusus untuk mengobati pasien yang terjangkit virus ini.

    “Jadi semua diobati sesuai gejala. Kalau demam diberikan obat demam, pilek batuk diberikan obat pilek dan batuk, kemudian kalau sampai gagal napas ya pakai ventilator,” katanya.

    Baca juga: PDIP: Kerja Pemerintah Urus TKA China Saat Wabah Corona, Amburadul dan Amatiran

    Halaman selanjutnya…

  • Anies Wacanakan Lockdown DKI, Jokowi: Itu Kebijakan Pemerintah Pusat

    Anies Wacanakan Lockdown DKI, Jokowi: Itu Kebijakan Pemerintah Pusat

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan lockdown (penguncian) terkait virus Corona merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Ia mengingatkan, Pemerintah Daerah tidak boleh memutuskan untuk menentukan lockdown terkait daerahnya sendiri.

    “Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah merupakan kebijakan Pemerintah Pusat,” ujar Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, dilansir Tribunnews.com, Senin (16/3/20) sore.

    Jokowi sejauh ini belum berpikir untuk memutuskan lockdown nasional maupun dalam lingkup daerah. Sebab, ia mengaku tak ingin kebijakan yang diambil nantinya malah justru memperburuk keadaan.

    Baca juga: Anies Ancam Tutup Paksa Jakarta Jika Warga Tak Ikuti Aturan Soal Virus Corona

    “Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh Pemerintah Daerah. Sampai saat ini kita tidak ada berpikir ke arah lockdown,” tutur Jokowi.

    Jokowi menekankan bahwa saat ini yang paling penting dilakukan yakni mengurangi aktivitas di luar rumah. Ia menjelaskan, masyarakat perlu menjaga jarak dan mengurangi tempat kerumunan yang berisiko lebih besar terhadap penyebaran Covid-19.

    Jokowi meminta penyediaan moda transportasi juga tetap ada, dengan catatan tingkat kebersihan juga ditingkatkan. Dalam moda transportasi, Jokowi mengimbau untuk mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang.

    Baca juga: Anies Siap Hitung Mundur Lockdown Jakarta, Akankah Jokowi Merestuinya?

    Halaman selanjutnya…