Tag: Pratikno

  • Total Ada 108 Calon Menteri dan Kepala Badan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Daftar Lengkapnya…

    Total Ada 108 Calon Menteri dan Kepala Badan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Daftar Lengkapnya…

    TIKTAK.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto selama dua hari terakhir, pada Senin (14/10/24) dan Selasa (15/10/24), diketahui telah memanggil lebih dari 100 orang kandidat calon anggota Kabinet Pemerintahan mendatang ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Seperti dilansir CNNIndonesia.com, total ada sebanyak 108 tokoh yang sudah menghadap Prabowo di kediaman pribadinya tersebut selama dua hari terakhir.

    Adapun mereka yang dipanggil memiliki latar belakang beragam. Mulai dari petinggi partai politik, profesional, menteri aktif di Kabinet Presiden Jokowi, Purnawirawan TNI-Polri, artis, atlet, tokoh agama, sampai relawan.

    Baca juga : Prabowo Tunjuk 3 Pendamping Menkeu Sri Mulyani, Siapa Saja?

    Prabowo sendiri mengeklaim proses seleksi untuk pengisian Kabinet sudah berjalan lama. Ia mengaku telah mempelajari nama-nama yang bakal bergabung di Kabinet jauh hari sebelum memanggil mereka ke Kertanegara.

    Berikut ini daftar tokoh calon Menteri-Kepala Badan yang dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara:

    Hari Pertama, pada Senin (14/10/24):

    1. Prasetio Hadi (Gerindra)
    2. Sugiono (Gerindra)
    3. Widiyanti Putri Wardhana (Profesional)
    4. Natalius Pigai (eks Komisioner Komnas HAM)

    Baca juga : Susunan Kabinet ‘Gemuk’ Prabowo-Gibran Terungkap, Ini Daftarnya… 
    5. Yandri Susanto (PAN)
    6. Fadli Zon (Gerindra)
    7. Nusron Wahid (Golkar)
    8. Gus Ipul/ Saefullah Yusuf (PKB, Sekjen PBNU)
    9. Maruarar Sirait (Gerindra)
    10. Abdul Kadir Karding (PKB)
    11. Wihaji (Golkar)
    12. Teuku Riefky Harsya (Demokrat)
    13. Arifatul Khoiri (Profesional)
    14. Prof Yassierli (Profesional, utusan PKS)
    15. Satrio Brodjonegoro (Profesional)

    Baca juga : Jokowi Tegaskan Bakal Rutin Sambangi IKN Usai Lengser, Ngapain?
    16. Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat, Menteri ATR/Kepala BPN)
    17. Zulkifli Hasan (PAN, Menteri Perdagangan)
    18. Bahlil Lahadalia(Golkar, Menteri ESDM)
    19. Yusril Ihza Mahendra (PBB)
    20. Abdul Mu’ti (Sekum Muhammadiyah)
    21. Iftitah Sulaiman (Demokrat)
    22. Muhaimin Iskandar (PKB)

  • Respons Penobatan Jokowi oleh BEM UGM, Pratikno: Presiden Alumnus Membanggakan

    Respons Penobatan Jokowi oleh BEM UGM, Pratikno: Presiden Alumnus Membanggakan

    TIKTAK.ID – Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada (MWA UGM), Pratikno, buka suara mengenai kritikan mahasiswa yang menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumnus paling memalukan. Ia menganggap hal tersebut biasa dilakukan oleh mahasiswa.

    “Itu kan biasa, kita kan juga pernah jadi aktivis. Biasalah, ekspresi dalam berdemokrasi,” ujar Pratikno di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, pada Selasa (19/12/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Meski begitu, Pratikno mengaku tidak sependapat dengan kritikan yang dilontarkan oleh BEM UGM kepada Presiden Jokowi. Menteri Sekretaris Negara tersebut menilai Jokowi justru pantas menyandang gelar alumni paling membanggakan.

    Baca juga : Tito Beri Penjelasan Usai Nama Gibran Terseret Isu RUU DKJ

    “Kita menganggapnya sebagai alumni yang membanggakan lah,” ungkap Pratikno.

    Untuk diketahui, BEM KM UGM telah menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumnus UGM paling memalukan. Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor mengatakan bahwa langkah itu adalah wujud kekecewaan mahasiswa UGM terhadap rezim saat ini.

    “Ini merupakan wujud kekecewaan kami sebagai mahasiswa UGM. Sudah selama hampir dua periode Pak Jokowi memimpin, namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum tuntas terselesaikan,” ujar Gielbran di UGM, pada Jumat (8/12/23) lalu.

    Baca juga : Ganjar Tegaskan Tak Akan Joget Saat Kampanye Demi Kewajiban Edukasi Politik

    Gielbran menjelaskan bahwa Jokowi dinilai tidak mencerminkan nilai UGM. Ia memaparkan bahwa setidaknya terdapat tiga indikator Jokowi layak menyandang nominasi tersebut.

    Gielbran menyatakan, pertama, anjloknya demokrasi selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Kedua, di akhir jabatannya Jokowi menghendaki perpanjangan kekuasaan, dan ketiga, terpampang jelasnya dinasti politik.

    “Oleh karena itu saya rasa pantas untuk menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan,” tutur Gielbran.

    Baca juga : Kritik Pembangunan Jalan Tol, Cak Imin: Tukang Becak Tak Bisa Nikmati

    Sebelumnya, BEM KM UGM menuangkan ekspresinya dengan memasang baliho berukuran 3×4 meter di sekitaran Bundaran UGM pada Jumat (8/12/23). Banner itu menampilkan sosok Jokowi dalam dua sisi. Setengah sisi menampilkan Jokowi mengenakan jas hitam dan mengenakan mahkota, dan setengah sisi lainnya memperlihatkan Jokowi mengenakan jaket almamater UGM dan menggunakan caping.

    “Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan Mr Joko Widodo,” begitu bunyi baliho tersebut.

    Akan tetapi, belakangan muncul baliho serupa dengan tulisan berbeda. Kata “Memalukan” sudah berubah menjadi “Membanggakan”.

  • Kisah di Balik Kompaknya Jokowi-Prabowo Pakai Blangkon Madura

    Kisah di Balik Kompaknya Jokowi-Prabowo Pakai Blangkon Madura

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto tampak kompak mengenakan blangkon dalam acara peresmian Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep, Madura. Momen itu terekam dalam video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (20/4/22).

    Dalam acara tersebut, Jokowi didampingi oleh sejumlah pejabat lain, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Pratikno, Menhub Budi Karya Sumadi, hingga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

    Jokowi memakai blangkon dengan kemeja putih dan celana hitam. Sementara Prabowo menggunakan baju safari berwarna cokelat. Keduanya terlihat sedang berjalan di depan menuju lokasi acara peresmian.

    Baca juga : Tegaskan Tak Ada Penundaan Pemilu, Megawati Singgung Permainan Politik

    Ternyata Jokowi dan Prabowo membeli blangkon itu sebelum menghadiri acara, di stan kerajinan lokal khas Madura. Di stan tersebut, Jokowi membeli dua kain batik dan satu blangkon. Jokowi pun langsung memakai blangkon itu.

    “Langsung saya kenakan,” ujar Jokowi, seperti dilansir detik.com.

    Prabowo lantas membeli blangkon yang sama dengan Jokowi. Dia sempat mencoba terlebih dahulu blangkon itu di hadapan para menteri.

    “Pas enggak, enggak kekecilan?” tanya Prabowo.

    Baca juga : Sri Mulyani Beri Penjelasan Usai AS-Inggris-Kanada Walk-Out dari G20

    “Pas, merasa nyaman enggak?” ucap Pratikno.

    “Ukuran kepalanya berapa, Pak Prabowo?” tanya Erick Thohir.

    “9,5” kata Prabowo. “Tapi ini oke lah, ya? Enggak terlalu kecil,” imbuhnya.

    Kemudian Pratikno memberi tahu Jokowi kalau Prabowo membeli blangkon yang sama. Prabowo pun langsung hormat ke arah Jokowi. Setelah itu, keduanya memakai blangkon yang baru saja dibeli untuk menghadiri acara peresmian Bandar Udara Trunojoyo.

    Baca juga : Fahri Hamzah Sentil Prabowo, Minta RI Kirim Pasukan Bela Palestina

    Dalam sambutannya, Jokowi mengumumkan bahwa Bandara Trunojoyo siap dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Pulau Madura dan sekitarnya. Jokowi menilai bandara tersebut sangat penting untuk meningkatkan konektivitas.

    “Bandara ini bisa memangkas waktu tempuh dari pulau-pulau di sekitar Pulau Madura. Jika menggunakan kapal memerlukan waktu berhari-hari, sekarang dengan pesawat hanya perlu satu jam saja,” terang Jokowi.

    Jokowi pun meyakini konektivitas yang semakin baik akan memudahkan mobilitas masyarakat. Dia juga berharap bakal muncul titik-titik perekonomian baru.

    Baca juga : Perbandingan Kekayaan Prabowo vs Luhut, Siapa Lebih Tajir?

    “Saya minta agar bandara ini dapat dimanfaatkan dan dijaga sebaik-baiknya. Dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah dan menggerakkan perekonomian masyarakat, sehingga membuat masyarakat lebih sejahtera,” tutur Jokowi.

  • Jokowi Ajak Yusril Ketemu di Istana, Bahas Apa?

    Jokowi Ajak Yusril Ketemu di Istana, Bahas Apa?

    TIKTAK.ID – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, diketahui telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, pada Senin (22/11/21). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai hal, terutama soal rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kaltim.

    Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Mensesneg Pratikno itu, Yusril menyampaikan niatnya untuk membantu Presiden mendalami berbagai permasalahan hukum mengenai IKN yang RUU-nya saat ini tengah dibahas dengan DPR.

    Yusril menjelaskan, permasalahan hukum itu di antaranya adalah kepastian hukum terkait pertanahan di IKN.

    Baca juga : PKB Kritik MUI DKI Soal Bentuk Cyber Army: Itu Namanya Tim Sukses, Keluar dari Tugas MUI

    Yusril yang juga menjadi pengacara sejumlah perusahaan pengembang raksasa dalam dan luar negeri ini pun mengaku bakal mengorganisasi peranan swasta yang berkeinginan membangun commercial area di IKN.

    Kemudian Yusril mengatakan pembiayaan sepenuhnya dilakukan oleh swasta, sesuai peruntukan lahan mengikuti master plan IKN.

    “Tanpa pengembangan commercial area, maka IKN bisa menjadi kota hantu,” ujar Yusril lewat keterangan tertulisnya, seperti dilansir Sindonews.com.

    Baca juga : MUI DKI Tolak Tudingan ‘Dana Hibah untuk Biayai Pasukan Siber Bela Anies’, Jadi untuk Apa?

    Yusril mengklaim pihak swasta ini sedikit pun tidak ingin memberatkan dan membebani Pemerintah. Dia menyebut pihak swasta ingin menanam modal dan membayar lahan sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

    Sementara itu, Presiden Jokowi menyambut baik atas masukan dan pendapat terkait pembangunan IKN. Jokowi menyatakan soal aspek-aspek hukum, dia akan menyerahkan detil-detil permasalahannya untuk didiskusikan dengan Mensesneg Pratikno dan Menteri PPN/Ketua Bappenas, Suharso Manoarfa.

    Lebih lanjut, Yusril menilai Jokowi sangat antusias membahas IKN. Menurutnya, Jokowi berharap pembangunan IKN dan kepindahan Ibu Kota ke Kaltim tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

    Baca juga : Fadli Zon Dirayu Partai Ummat, Fahri Hamzah: Mustahil Dia Pindah Partai

    Seperti diketahui, Pemerintah berencana memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada Semester I 2024 atau sebelum masa jabatan Jokowi sebagai Presiden berakhir.

    Rencana tersebut telah tertuang dalam rancangan atau draf Rancangan Undang-Undang IKN baru dari Pemerintah yang telah diberikan kepada DPR untuk dibahas.

    “Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN […] dilakukan pada semester I (satu) 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden”, begitu bunyi Pasal 3 Ayat 2 Draf RUU IKN, mengutip CNNIndonesia.com.

  • Iwan Fals pun Penasaran dengan Isi Surat AHY ke Jokowi

    Iwan Fals pun Penasaran dengan Isi Surat AHY ke Jokowi

    TIKTAK.ID – Belakangan ini, jagad politik Tanah Air dihebohkan dengan isu kudeta kepemimpinan dalam Partai Demokrat. Polemik tersebut bahkan menyeret nama orang di lingkaran Istana, yaitu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

    Kemudian Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta klarifikasi tentang hal itu. Akan tetapi, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyebut Istana tidak perlu menanggapi surat itu. Sebab, ia menilai persoalan tersebut merupakan urusan internal Partai Demokrat.

    Lantas berbagai kalangan ikut buka suara terkait surat AHY kepada Jokowi.

    Baca juga : Demokrat Sesalkan Alasan Jokowi Tak Mau Balas Surat AHY

    Ternyata, surat itu juga menarik perhatian musikus legendaris Iwan Fals. Melalui akun Twitter pribadinya, pemilik nama asli Virgiawan Listanto ini menyampaikan rasa penasarannya. Iwan Fals mengatakan penasaran karena polemik mengenai surat tersebut ramai sekali.

    “Jadi ingin tahu isi surat AHY ke Presiden gimana ya? Apakah kakinya bertanduk, hewan apa namanya, atau gimana? Soalnya rame bangeet”, cuit Iwan Fals melalui akun @iwanfals, Sabtu (6/2/21), seperti dilansir Sindonews.com.

    Setelah itu, cuitan Iwan Fals langsung dikomentari oleh penghuni jagad media sosial Twitter. Tak sedikit warganet yang mengaku penasaran dengan isi surat AHY.

    Baca juga : Kadiv Humas Polri Pastikan Jakarta Lockdown 12-15 Februari Hoaks

    “Jadi kepo ya, apa ya isi suratnya?” kata pemilik akun @Wawan99_13.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuky Riefky Harsya mengungkapkan bahwa partainya menghormati sikap Jokowi yang enggan membalas surat HY.

    “Meskipun dengan tiadanya penjelasan dari Jokowi, tentu masih terdapat teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Jokowi,” terang Riefky dalam keterangan video, Jumat (5/2/21) malam, mengutip Tempo.co.

    Baca juga : Luruskan Klaim Jokowi, DPR: Penyebab Banjir Bukan Sekadar Anomali Cuaca tapi Akibat Sederet Kesalahan Pemerintah

    Riefky menyatakan melalui surat tertanggal 1 Februari kepada Jokowi itu, AHY meminta penjelasan mengenai disebutnya nama Presiden, sejumlah menteri, serta pejabat setingkat menteri dalam gerakan pengambilalihan Partai Demokrat.

    Ia mengklaim partainya tidak pernah menuduh para pejabat Pemerintah terlibat dalam upaya kudeta itu. Menurutnya, nama-nama pejabat pemerintahan itu disebut oleh Moeldoko dan pelaku gerakan lain berdasarkan kesaksian Pengurus Daerah Partai Demokrat yang bertemu mereka.

  • Jenderal Idham Azis Kirim Surat Permohonan Pengganti Kapolri ke Jokowi

    Jenderal Idham Azis Kirim Surat Permohonan Pengganti Kapolri ke Jokowi

    TIKTAK.ID – Kapolri, Jendral Polisi Idham Azis telah mengajukan surat permohonan pengganti dirinya sebagai Kapolri, kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan dilakukan kemarin, Senin (4/1/21).

    “Benar, Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan surat permohonan penunjukan penggantinya kepada Presiden Joko Widodo,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono saat dihubungi iNews.id melalui pesan singkat, Rabu (6/1/21).

    Pernyataan permohonan pengganti Kapolri dikatakan Idham Azis dalam acara sertijab Kepala BNN dan Kapolda Banten di Mabes Polri, Selasa (5/1/21).

    Baca juga : Soal Drone Bawah Laut, Peneliti Militer ISESS ke Prabowo: Bagaimana Penjaga Rumah?

    Argo menjelaskan, surat permohonan penunjukan pengganti Kapolri diberikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

    “Surat tersebut sudah diserahkan kepada Mensesneg Pratikno, kemarin,” pungkasnya.

  • Isu Prabowo Bakal Dilengserkan oleh Jokowi Makin Heboh, Begini Tanggapan Istana

    Isu Prabowo Bakal Dilengserkan oleh Jokowi Makin Heboh, Begini Tanggapan Istana

    TIKTAK.ID – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menampik isu yang menyebutkan tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan bongkar pasang (reshuffle) Kabinet dalam waktu dekat ini. Ia pun telah mengonfirmasi tentang ini melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang bakal di-reshuffle. Itu tak benar, karena hari-hari ini kita konsentrasi luar biasa dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian,” ujar Pratikno di Jakarta, seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (24/8/20).

    Mensesneg memaparkan bahwa semua menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju dengan jajaran di bawahnya sedang gigih bekerja dalam menangani efek pandemi.

    Baca juga : Survei Indikator: Ridwan Kamil Unggul Sementara dari Anies dan Ganjar

    Persoalan tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi supaya jajarannya memanfaatkan masa krisis sebagai lompatan kemajuan.

    “Pak Presiden selalu memerintahkan kepada menteri supaya fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, dan fokus membajak momentum krisis ini guna melakukan lompatan kemajuan di segala bidang,” ungkapnya.

    “Jadi itu yang telah disampaikan Pak Presiden kepada saya juga, karena saya juga mengonfirmasi perihal ini kepada beliau kemarin,” imbuhnya.

    Baca juga : Beri Arahan Calon Kepala Daerah dari PDIP, Megawati: Korupsi Pasti Dilakukan Elite. Lho Kok?

    Sementara, Mensesneg pun menegaskan bahwa masyarakat memerlukan kerja cepat dan terfokus Pemerintah untuk menghasilkan solusi dan menuntaskan pandemi yang sedang mendera Indonesia. Di samping itu, setiap menteri juga bakal bersinergi satu dengan yang lain dalam menangani krisis.

    Halaman selanjutnya…

  • Tepis Isu Perombakan Kabinet, Jokowi Minta Menterinya Lakukan ini

    Tepis Isu Perombakan Kabinet, Jokowi Minta Menterinya Lakukan ini

    TIKTAK.ID – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno menepis kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet besar-besaran. Pratikno menegaskan, kabar tersebut sama sekali tidak benar.

    Menurut Pratikno, saat ini Kabinet masih sedang berfokus untuk menangani krisis akibat pandemi virus Corona (Covid-19). Oleh sebab itu, Pratikno mengaku terkejut dengan isu yang menyatakan sebanyak 18 menteri akan diganti.

    “Hal itu tidak benar, karena hari-hari ini kita sedang konsentrasi luar biasa untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian,” ujar Pratikno di Jakarta, seperti dilansir Inews.id, Sabtu (22/8/20).

    Baca juga : Tak Hanya Kritik Ibu Kota Baru, KAMI Juga Serang Prabowo

    Kemudian Pratikno mengatakan seluruh menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju tengah bekerja keras untuk menangani dampak pandemi. Ia melanjutkan, kerja itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar jajarannya memanfaatkan momentum krisis untuk lompatan kemajuan.

    “Pak Presiden selalu memerintahkan kepada menteri untuk fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, serta fokus membajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang,” terang mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut.

    Lebih lanjut, Pratikno juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan kerja cepat, sehingga membutuhkan fokus Pemerintah untuk menghasilkan solusi dan mengatasi pandemi yang tengah berlangsung di Indonesia.

    Baca juga : Beredar Kabar KAMI Usung Gatot-Titiek Soeharto di Pilpres 2024, Apa Kata Partai Berkarya Kubu Tommy?

    Tidak hanya itu, ia menyatakan para menteri juga akan terus bersinergi satu sama lain dalam menangani krisis.

    Pratikno menilai saat ini rakyat Indonesia membutuhkan kecepatan kerja Pemerintah dengan seluruh jajarannya agar bisa segera keluar dari krisis kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, kecepatan kerja ini tentunya juga membutuhkan kerja bersama seluruh elemen rakyat.

    “Jadi tolong, kita semuanya fokus untuk bekerja,” tutur Pratikno.

    Baca juga : Waduh! Relawan Jokowi Deklarasikan KITA, Benarkah untuk Hadang KAMI?

    Seperti diberitakan sebelumnya, isu reshuffle kembali mengemuka setelah Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan mengkritik keras kinerja menterinya yang dinilai tidak fokus dalam menangani pandemi Covid-19. Sejumlah pihak pun memaknai teguran tersebut sebagai pertanda reshuffle.

    Bahkan sebuah lembaga juga mengungkapkan akan ada 18 menteri yang diganti. Selain itu, muncul pula isu menjelang reshuffle pada Agustus ini para menteri tidak boleh pergi ke luar kota.

  • Anies dan Proyek Monas, Ditolak Untuk Disetujui?

    Anies dan Proyek Monas, Ditolak Untuk Disetujui?

    TIKTAK.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mendapatkan izin dari Sekretariat Negara untuk melanjutkan proyek Formula E di kawasan Monas. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno melalui surat nomor B-3/KPPKMM/02/2020.

    “Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka pada prinsipnya menyetujui penyelenggaraan Formula E di kawasan Medan Merdeka,” ujar Pratikno dalam surat yang ia tandatangani, dilansir CNNIndonesia.com.

    Hal itu berbeda dengan pertemuan Komisi Pengarah, yakni Sekretariat Negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (5/2/20) lalu yang menyatakan penyelenggaraan formula E dilarang di kawasan Monas.

    Baca juga: Tarik Ulur Anies vs Setneg Berakhir Mengejutkan, Pemerintah Pusat Izinkan Formula E 2020 Tetap Digelar di Monas

    Saat itu, menurut Sekretaris Sekretariat Negara, Setya Utama, dalam rapat itu dinyatakan kawasan Monas adalah cagar budaya sehingga tak bisa dijadikan arena Formula E.

    Setelah pernyataan itu keluar, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung mempersiapkan jalur lain. Ia pun mendatangkan tim surveyor Formula E, yakni Formula E Operation (FEO) ke Jakarta.

    Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menjelaskan pihaknya juga sempat melakukan peninjauan ke sejumlah titik untuk mencari alternatif lokasi sirkuit pada Jumat (7/2/20) lalu.

    Baca juga: Semprot Anies karena Jakarta Banjir Lagi, Golkar: Jangan Selalu Cari Pembelaan!

    Halaman selanjutnya…