TIKTAK.ID

Tag: Pilpres 2014

  • Mantan Kepala BIN Hendropriyono Blak-blakan Soal Tak Dukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019

    Mantan Kepala BIN Hendropriyono Blak-blakan Soal Tak Dukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019

    TIKTAK.ID – Mantan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN), Hendropriyono menyampaikan alasannya tidak mendukung Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Dia mengeklaim tidak punya masalah dengan Prabowo, tapi dia mempermasalahkan pendukung Prabowo kala itu yang dinilainya menggunakan politik identitas.

    Hendropriyono menyampaikan hal itu dalam acara d’Rooftalk: Blak-blakan Hendropriyono yang disiarkan detikcom, pada Rabu (3/7/24) malam.

    “Dulu waktu kontra, sebenarnya bukan kontra dengan Prabowo pribadi,” ungkap Hendropriyono, seperti dilansir detikcom.

    Baca juga : Analis Politik Nilai Pernyataan Puan Pertimbangkan Kaesang di Pilgub Jateng Cuma Gimik

    Hendropriyono mengaku mempermasalahkan pendukung Prabowo saat Pilpres 2014 dan 2019. Sebab, dia menuding pendukung Prabowo memakai politik identitas.

    “Para pendukungnya menurut saya wawasannya tidak kebangsaan jadi mendukung politik yang dulu, yakni politik identitas,” tutur Hendropriyono.

    Hendropriyono mengaku sudah berbicara dengan Prabowo bahwa ia masuk jajaran pendukung Joko Widodo (Jokowi). Ketika itu, Prabowo sempat tidak terima.

    Baca juga : Kemlu RI Klarifikasi Soal Kasus Pelecehan Ketua KPU Hasyim Asy’ari

    “Sempat (ngobrol dengan Prabowo), saya kan berhubungan pribadi baik (dengan Prabowo) namun saya tidak mau dia jadi presiden waktu itu,” imbuh Hendropriyono.

    Hendropriyono sendiri sempat menyampaikan keyakinan dan prediksinya soal pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia mengeklaim sejak awal sudah memprediksi Prabowo Subianto dan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bakal menang.

    “(Alasan yakin Prabowo menang-red) nomer satu kan pasti (karena Prabowo) merangkul incumbent (Presiden Jokowi), sehingga sudah pasti menang,” jelas Hendropriyono.

    Baca juga : Jokowi Bersuara Usai Muncul Petisi Desak Menkominfo Mundur Perihal PDNS Dibobol

    Lebih lanjut, Hendropriyono turut memuji persiapan Prabowo-Gibran yang memadai selama Pilpres 2024. Dia pun menilai kemenangan Prabowo dan Gibran juga dikarenakan manuver yang tepat sasaran, sehingga hasilnya konkret.

    “Kedua, rencana manuver dan rencana logistik keuangan menyatu, jadi orang misalnya bergerak, kamu ke sana, ini pelurunya, tembak itu, konkret,” kata Hendropriyono.

    Sebelum Pilpres 2024, Hendropriyono mengaku 4 kali bertemu Prabowo. Namun dia menegaskan kepada Prabowo kalau dirinya tidak bisa ikut kampanye.

    Baca juga : Klaim Sudah Evaluasi Peretasan PDNS, Jokowi: Ini Terjadi di Negara Lain, Bukan Kita Saja

    “Saya menyatakan, saya tidak bisa ikut kampanye ke mana-mana termasuk saat itu saya diminta oleh Puan (Ketua DPP PDIP) untuk (mendukung) ke Ganjar,” sambungnya.

  • Dokumen ‘Black Propaganda’ Terkuak, Jokowi Didesak Investigasi Lagi Tragedi 1965

    Dokumen ‘Black Propaganda’ Terkuak, Jokowi Didesak Investigasi Lagi Tragedi 1965

    TIKTAK.ID – Amnesty International Indonesia (AII) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membuka kembali investigasi mengenai Tragedi 1965. Desakan tersebut menyusul temuan fakta baru terkait tragedi itu.

    Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid menyebut pembukaan investigasi tersebut juga harus dilakukan, karena sejalan dengan janji Jokowi saat Pilpres 2014. Dia menjelaskan, ketika itu Jokowi sempat menyatakan bakal menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk Tragedi 1965.

    “Kami mendesak Presiden Jokowi agar merealisasikan janjinya itu dan membuka kembali investigasi terhadap Tragedi 1965. Hal itu untuk menjamin akuntabilitas dan rasa keadilan kepada para penyintas,” ujar Usman melalui keterangan tertulis, Kamis (21/10/21), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Ataturk Jadi Polemik, Anies Ditagih Nama Jalan Ali Sadikin

    Menurut Usman, fakta baru itu didapat dari dokumen-dokumen Kementerian Luar Negeri Inggris yang dideklasifikasi. Dia mengklaim dalam dokumen-dokumen itu terdapat bukti keterlibatan Pemerintah Inggris dalam membuat propaganda untuk menghasut petinggi-petinggi Indonesia membasmi PKI dan simpatisannya pada 1960-an.

    Usman mengatakan temuan tersebut pertama kali diungkapkan ke publik dalam bentuk artikel yang dirilis oleh media Inggris The Observer pada Minggu (17/10/21). Usman pun mengakui fakta itu sangat berharga. Dia menilai bila ada kemauan Pemerintah untuk menyelesaikannya, termasuk melalui rekonsiliasi, maka fakta itu akan menyumbang besar bagi pencarian kebenaran Tragedi 1965-1966.

    “Terkuaknya dokumen black propaganda Inggris merupakan contoh betapa masih ada begitu banyak fakta yang masih tersedia dari Tragedi 1965. Fakta ini juga menganulir argumen Pemerintah bahwa tragedi tersebut tidak mungkin lagi diusut karena jangka waktu yang telah lama dan bukti yang sudah hilang,” tegas Usman.

    Baca juga : Komnas HAM Protes Syarat PCR Naik Pesawat Meski 2 Kali Vaksin

    Untuk diketahui, penyelidikan Komnas HAM selama tiga tahun yang selesai pada Juli 2012 menyimpulkan bahwa tragedi itu memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat. Temuan kriteria tersebut termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan definisi UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

    Usman lantas menduga dalam tragedi itu telah terjadi pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, pemerkosaan serta kejahatan kriminal seksual lainnya.

    “Akan tetapi, hingga hari ini belum ada indikasi bahwa Pemerintah akan melakukan penyelidikan kriminal,” ucap Usman.