TIKTAK.ID

Tag: Perdana Menteri

  • TOP! Hanya Gara-gara Tiga Orang Positif Covid-19, Kota Terbesar di Selandia Baru Langsung Dilockdown

    TOP! Hanya Gara-gara Tiga Orang Positif Covid-19, Kota Terbesar di Selandia Baru Langsung Dilockdown

    TIKTAK.ID – Munculnya tiga kasus baru Covid-19 di kota terbesar di Selandia Baru, Auckland, memaksa Perdana Menteri negara itu Jacinda Ardern memerintahkan untuk dilakukan isolasi. Langkah ini akan dilakukan selama tiga hari dan mewajibkan penduduk kota itu untuk tinggal di rumah.

    Ardern mengatakan negara akan bertindak “keras” setelah kasus-kasus diidentifikasi, seperti yang dilaporkan BBC.

    Selandia Baru telah mendapat pujian luas atas penanganan pandemi, setelah berhasil mencegah penularan selama berbulan-bulan di negara itu.

    Sejak awal, Selandia Baru menutup perbatasannya sepenuhnya bagi hampir semua warga negara asing atau penduduk di awal pandemi, dengan tujuan untuk menghilangkan virus.

    Selandia Baru, dengan populasi penduduk lima juta jiwa, telah mencatat lebih dari 2.300 kasus Covid dan 25 orang meninggal dunia.

    Langkah-langkah yang diambil di Auckland mengharuskan 1,7 juta jiwa penduduknya untuk tinggal di rumah kecuali untuk berbelanja dan mengerjakan hal penting. Sekolah dan toko non-esensial akan tutup, akses masuk dan keluar kota juga dibatasi.

    Ardern mengatakan selama tiga hari, Pemerintah harus bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan melakukan lebih banyak pengujian, dan juga akan membantu menentukan apakah ada penularan pada komunitas.

    “Kasus baru Covid-19 di masyarakat adalah sesuatu yang tidak seorang pun dari kami ingin ini terjadi,” kata Wali Kota Auckland Phil Goff, menambahkan pembatasan adalah “cara terbaik untuk membasmi virus”.

    Sementara di wilayah lain, dilakukan upaya yang lebih ketat dengan kewaspadaan yang lebih tinggi, sekolah dan bisnis tetap buka namun orang-orang didorong untuk mencari cara kerja alternatif jika memungkinkan.

    Penguncian di negara itu memaksa penundaan dua balapan berlayar Piala Amerika, salah satu dari sedikit acara olahraga besar tanpa batasan penonton.

    Tiga kasus yang sebelumnya diumumkan pada Minggu ini, adalah seorang ibu, ayah, dan anak perempuan di Auckland Selatan.

    Tidak jelas bagaimana ketiganya dapat tertular Covid. Sang ibu bekerja di departemen binatu untuk fasilitas katering maskapai penerbangan, sementara media Selandia Baru mengatakan bahwa sang ayah adalah seorang pedagang.

    Direktur Jenderal Kesehatan Selandia Baru, Dr Ashley Bloomfield mengatakan timnya “bekerja dengan asumsi bahwa virus kali ini adalah salah satu varian baru”.

    Dia menambahkan bahwa fokus awal pada penyelidikan adalah tempat kerja ibu tersebut “karena hubungannya yang jelas dengan perbatasan”.

    Pemimpin oposisi, Judith Collins mendesak warga Selandia Baru untuk mengikuti nasihat pejabat kesehatan.

    Tapi dia juga meminta pekerja perbatasan untuk divaksinasi, dengan mengatakan, “Jika ini terbukti, maka akan menjadi kegagalan perbatasan lain yang tidak dapat diterima. Perbatasan kita seharusnya sudah sekuat batu sekarang.”

  • Inginkan Negara Republik, Barbados akan Copot Ratu Elizabeth sebagai Kepala Negara

    Inginkan Negara Republik, Barbados akan Copot Ratu Elizabeth sebagai Kepala Negara

    TIKTAK.ID – Barbados mengumumkan niatnya untuk berlepas diri dari Ratu Elizabeth sebagai Kepala Negara dan mengubah sistem pemerintahan negaranya menjadi Republik.

    “Waktunya telah tiba untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kita,” kata Pemerintah negara pulau Karibia itu, seperti yang dilaporkan BBC, Rabu (16/9/20).

    Rencananya, perubahan negara itu dari sistem monarki dengan Ratu Inggris sebagai Kepala Negara menjadi Republik akan dilakukan pada peringatan 55 tahun kemerdekaannya dari Inggris, pada November 2021.

    Pidato yang ditulis Perdana Menteri Mia Mottley mengatakan bahwa orang Barbad di Karibia menginginkan seorang Kepala Negara Barbadian.

    “Ini adalah pernyataan keyakinan tertinggi pada siapa kami dan apa yang mampu kami capai”, bunyi pidato itu.

    Pidato itu ditulis oleh Perdana Menteri negara itu dan dibacakan oleh Gubernur Jenderal.

    Merespons keinginan itu, Istana Buckingham mengatakan bahwa keputusan itu adalah urusan Pemerintah dan rakyat Barbados.

    Sebuah sumber di Istana Buckingham mengatakan bahwa gagasan itu “tidak tiba-tiba” dan “telah diperdebatkan dan dibicarakan secara terbuka berkali-kali”, kata koresponden BBC di Kerajaan, Jonny Dymond.

    Pernyataan itu merupakan bagian dari Pidato Tahta, yang menguraikan kebijakan dan program Pemerintah menjelang sidang baru parlemen.

    Pidato itu juga mengutip peringatan dari Errol Barrow, Perdana Menteri pertama Barbados setelah memperoleh kemerdekaan, yang mengatakan bahwa negara itu tidak boleh “berkeliaran di bawah kolonial”.

    Dia bukan satu-satunya yang buka suara di Barbados untuk menyarankan pindah dari monarki ke Republik. Komisi peninjau konstitusi merekomendasikan status Republik untuk Barbados pada 1998 lalu.

    Dan pendahulu Ms Mottley dalam militer, Freundel Stuart, juga berpendapat untuk “perpindahan dari sistem monarki ke bentuk pemerintahan Republik dalam waktu dekat”.

    Barbados merupakan negara kepulauan yang terletak di perbatasan Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Terletak di bagian timur salah satu gugusan pulau-pulau Atlantis Kecil.

    Negara dengan populasi 300-an ribu jiwa itu masyhur dengan industri pariwisata dan dikenal sebagai Little England (Inggris Kecil) yang kuat di kepulauan Karibia. Pulau Barbados terletak 2.585 km sebelah tenggara Miami, Amerika Serikat dan 860 km dari Caracas, Venezuela.

    Barbados bukanlah bekas jajahan Inggris pertama di Karibia yang ingin menjadi Republik. Guyana mengambil langkah itu pada 1970, kurang dari empat tahun setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Trinidad dan Tobago mengikutinya pada 1976 dan Dominika pada 1978.

  • Gak Main-main, Rencana ‘Kudeta’ PM Malaysia Diungkap Sendiri oleh Mahathir Lewat Akun Twitternya

    Gak Main-main, Rencana ‘Kudeta’ PM Malaysia Diungkap Sendiri oleh Mahathir Lewat Akun Twitternya

    TIKTAK.ID – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Malaysia saat ini, Muhyiddin Yassin.

    Rencana ‘kudeta’ konstitusional itu diutarakannya lewat sebuah utas di akun Twitter pribadinya, @chedetofficial, Rabu (9/9/20).

    “Saya berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap YAB (Yang Maha Terhormat) Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri di Dewan Rakyat”, tulis Mahathir.

    Mahathir menuturkan dia harus mengajukan mosi karena koalisi partai penguasa saat ini diisi oleh orang-orang yang tersandung skandal korupsi.

    “Kami berharap para politisi di Malaysia memiliki semangat juang yang tinggi dan menolak korupsi dan penipuan”, cuitnya.

    Dia juga menyebut bahwa Muhyiddin telah menipu rakyat dalam mengejar jabatan sebagai Perdana Menteri dengan cara berjanji untuk memperjuangkan ambisi rakyat.

    “Ketika Tan Sri menjadi Perdana Menteri, kekuasaan disalahgunakan untuk mendapatkan dukungan dengan menawarkan posisi bergaji tinggi kepada siapa saja yang berjanji untuk mendukung Tan Sri. Jika pos tersebut sudah tidak ada, maka pos baru berstatus Menteri dibuat untuk (para) pendukung,” tulisnya.

    “(Bagi) mereka yang tidak sanggup (lagi memberikan) dukungan, (maka mereka) akan dicabut dari keanggotaan dan dari jabatannya sampai tingkat kepada cabang sekali pun,” tambahnya.

    Mahathir mengatakan dia harus mengunggah mosi tidak percaya itu di blog pribadinya agar publik bisa melihatnya. Hal itu ia lakukan lantaran Pemerintah memutuskan untuk tidak akan membahas mosi pengajuannya kepada Dewan.

    Selain itu, Mahathir juga mengutarakan kekecewaannya kepada Muhyiddin karena lebih memilih bekerja dengan pihak Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang banyak terbelit skandal penipuan dan korupsi, dibanding memilih bekerja dengannya sebagai rekan yang telah membentuk partai bersama, yakni Partai Pribumi Bersatu Malaysia-Bersatu.

    “Saya sedih karena kawan seperjuangan saya bersedia memilih musuh, yaitu Najib, dan menolak saya, seorang teman di partai yang kami bentuk bersama”, sesal Mahathir.

  • Jarang Terjadi, Ribuan Demonstran Bangkok Turun ke Jalan Gugat Monarki

    Jarang Terjadi, Ribuan Demonstran Bangkok Turun ke Jalan Gugat Monarki

    TIKTAK.ID – Sekitar 10.000 lebih pengunjuk rasa Thailand meneriakkan “Turun diktator!” dan “Negara milik rakyat!” pada demonstrasi di Bangkok pada Minggu (16/8/20). Ini merupakan demonstrasi anti-Pemerintah terbesar di Thailand sejak kudeta 2014.

    Terdengar seruan sorak sorai mahasiswa yang menuntut turunnya monarki, serta seruan untuk hengkangnya pemimpin junta Perdana Menteri Prayuth Chan-och. Sesuatu yang sebelumnya sangat tabu di Thailand, tulis Reuters.

    Mahasiswa telah memimpin protes hampir setiap hari selama sebulan terakhir, tetapi demonstrasi pada Minggu menarik massa yang lebih luas di negara Asia Tenggara itu, yang telah mengalami protes selama beberapa dekade dan diselingi kudeta militer.

    Baca juga: Ribuan Orang di Belarusia Hadiri Pemakaman Demonstran yang Tewas

    “Kami menginginkan Pemilu baru dan parlemen baru dari rakyat,” kata aktivis mahasiswa Patsalawalee Tanakitwiboonpon, 24, kepada kerumunan. “Terakhir, impian kami adalah memiliki monarki yang benar-benar di bawah konstitusi.”

    Prayuth memenangkan Pemilu tahun lalu yang menurut oposisi diadakan di bawah aturan untuk memastikan bahwa dia akan mempertahankan kekuasaan. Partai oposisi paling vokal kemudian dilarang Pemerintah.

    Kemarahan semakin memuncak dipicu tuduhan korupsi, penangkapan beberapa pemimpin mahasiswa atas protes sebelumnya, dan dampak ekonomi dari epidemi virus Corona.

    Baca juga: Beijing ‘Semprot’ Pejabat AS yang Nekad Kunjungi Taiwan

    Penyelenggara gerakan “Rakyat Bebas” dan polisi mengatakan lebih dari 10.000 orang yang turun ke jalan pada Minggu ini. Sementara, Kantor polisi Chana Songkhram mengatakan jumlah demonstran tidak lebih dari 12.000 orang.

    “Perdana Menteri menyampaikan keprihatinannya kepada para pejabat dan pengunjuk rasa untuk menghindari kekerasan,” kata Juru Bicara Pemerintah, Traisulee Traisoranakul kepada wartawan.

    Dia mengatakan Prayuth juga telah memerintahkan Kabinet untuk mengambil langkah membangun pemahaman antar generasi.

    Halaman selanjutnya…

  • Ribuan Warga Zionis Tuntut Perdana Menteri Israel Mundur

    Ribuan Warga Zionis Tuntut Perdana Menteri Israel Mundur

    TIKTAK.ID – Ribuan orang berkumpul di depan rumah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Yerusalem, pada Sabtu (25/7/20). Mereka berdemonstrasi menuntut pengunduran diri sang Perdana Menteri karena tidak puas dengan penanganan pandemi Covid-19, tingginya angka pengangguran dan kasus korupsi yang menimpa Netanyahu.

    Lebih dari 5.000 orang berkumpul di Balfour Street, yang kini menjadi pusat demonstrasi anti rezim, tulis surat kabar Haaretz, menjadikannya protes terbesar dari beberapa pekan ini. Demonstran juga berunjuk rasa di tempat lain di Israel, tulis RT News.

    Keluhan pengunjuk rasa terutama berfokus pada penanganan pandemi oleh Netanyahu, termasuk penguncian ketat yang menyebabkan pengangguran meningkat dan lonjakan kasus setelah prosedur jaga keselamatan yang tiba-tiba dicabut pada Mei lalu.

    Para demonstran membawa plakat, yang salah satunya bertuliskan, “Bibi, enyahlah!” Plakat lainnya bertuliskan, “Kami muak dengan para koruptor”, dan “Di mana moralnya? Di mana nilainya?”

    Mereka meniup terompet, memukul genderang, dan meneriakkan berbagai slogan, termasuk “Satu juta pengangguran,” “Bibi mengundurkan diri,” “Menteri Kejahatan,” “Malu,” dan “Kabinet korup yang kembung, kami muak denganmu”.

    Demonstran juga mengecam undang-undang yang disahkan minggu ini yang memberikan kekuasaan darurat rezim hingga 2021, serta penolakan Netanyahu untuk mundur dari jabatannya sebagai PM Israel meski tengah menghadapi tuduhan korupsi.

    Demonstran juga menyaksikan kehadiran polisi bersenjata lengkap dan petugas yang menangkap para demonstran dari kerumunan dan kemudian membebaskan mereka tanpa tuduhan, tulis media lokal. Lebih dari 100 orang ditangkap dalam demosntrasi selama seminggu ini.

    Namun, kali ini polisi tidak menggunakan meriam air untuk membubarkan kerumunan, seperti yang mereka lakukan pada Kamis lalu.

    Penyelenggara demonstrasi mengancam melalui sepucuk surat kepada Kepala Polisi Yerusalem bahwa mereka akan mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Israel jika petugas menggunakan taktik seperti pada Kamis itu lagi.

    Beberapa demonstran disemprot dengan cairan lada pada Sabtu kemarin oleh orang tak dikenal. Polisi kemudian menangkap seorang tersangka tak dikenal yang ditemukan memiliki semprotan merica, suar dan “bahan yang diduga sebagai obat berbahaya”.

    Netanyahu pada Sabtu malam mengecam siaran televisi terkemuka Israel, Channel 12. Dia mengatakan liputan saluran itu tentang demonstrasi itu memicu protes terhadap dirinya.

    Israel sendiri saat ini menduduki peringkat ke-37 dunia dengan jumlah kasus sekitar 61.388 kasus dan 464 kematian akibat Covid-19.