TIKTAK.ID

Tag: Pemerintah RI

  • Godok Aturan Sendiri, Pemprov Aceh Siap Berangkatkan Jemaah Haji Tanpa Tergantung Kuota Pemerintah RI

    Godok Aturan Sendiri, Pemprov Aceh Siap Berangkatkan Jemaah Haji Tanpa Tergantung Kuota Pemerintah RI

    TIKTAK.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengungkapkan kini sedang menggodok aturan atau qanun supaya dapat memperoleh kuota haji di luar yang disediakan Arab Saudi untuk Pemerintah Indonesia.

    Pemprov Aceh menggodok aturan baru berpijakkan dua Undang-Undang (UU) sebagai landasan hukum.

    Dua UU tersebut yakni UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

    Baca juga : Bisakah Petisi Online ‘Tuntut Hukum Berat Penyiram Novel’ yang Sudah Diteken Puluhan Ribu Orang, Ubah Putusan?

    Hal ini seperti disampaikan Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan (Isra) Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Zahrol Fajri, Kamis (18/6/20).

    “Kalau kita telaah dua peraturan itu, memang Aceh diberi keistimewaan untuk melaksanakan pelaksanaan tatanan syariat Islam secara lebih lengkap. Termasuk juga menyangkut dengan ibadah haji,” terang Zahrol sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (17/6/20).

    Zahrol menyebutkan bahwa Pemprov Aceh memiliki peluang agar memperoleh kuota haji sendiri dari Arab Saudi. Sementara itu, Zahrol mengungkapkan rancangan qanun perihal memberangkatkan haji secara mandiri telah berupa draf awal.

    Baca juga :Sayangkan Penangkapan Warga Maluku Utara, Alissa Wahid: Polisi Seharusnya Menuntut Gus Dur

    Draf tersebut masih harus dikaji lebih lanjut. Koordinasi melalui pihak-pihak terkait juga bakal dilaksanakan. Oleh sebab itu, Zahrol belum mengurai secara detail kapan qanun tentang memberangkatkan haji secara mandiri tuntas disusun.

    Halaman selanjutnya…

  • Tegas, Pemerintah RI Tolak Permufakatan Jahat “Deal of The Century” Buatan Amerika

    Tegas, Pemerintah RI Tolak Permufakatan Jahat “Deal of The Century” Buatan Amerika

    TIKTAK.ID – Indonesia dikabarkan ikut serta dalam KTT OKI yang dilaksanakan di Jeddah, Arab Saudi pada Senin (3/2/20). Dalam kesempatan ini, Pemerintah Indonesia menolak dengan tegas proposal perdamaian Timur Tengah yang digagas oleh Donald Trump.

    Dalam acara Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (KTM OKI), Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar.

    Acara tersebut digelar atas permintaan Palestina menanggapi proposal “Deal of The Century” yang telah diumumkan oleh Donald Trump pada 28 Januari lalu.

    Baca juga: Pasca Tolak Proposal Trump, Kini Palestina Putuskan Semua Kerja Sama Keamanan dengan Amerika dan Israel

    Mahendra Siregar mendorong sejumlah negara OKI agar tetap konsisten dengan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Mereka tetap bersatu dalam menyikapi proposal sepihak AS pada Palestina yang tidak ada dasar hukum internasional dalam mempertahankan status kota Yerussalem.

    “Indonesia mendesak semua anggota dari OKI agar tetap teguh bersatu dan berkomitmen dalam solidaritas penuh untuk Palestina,” kata Mahendra Siregar berdasar rilis Kemenlu RI.

    Dalam konferensi tersebut, Indonesia memberi 3 saran pokok dalam mencapai kesepakatan bersama. Di antaranya yakni, menegaskan kembali agar umat Islam di seluruh dunia secara konsisten bersatu dalam penyelesaian permasalahan di Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Kedua, menegaskan pentingnya dialog antara pihak-pihak terkait dalam mencapai stabilitas. Terakhir, yaitu perdamaian abadi di Palestina dan kawasan Timur Tengah.

    Akan tetapi, pada kesempatan yang sama Arab Saudi malah mencoret Iran sebagai delegasi dari pertemuan di Jeddah tersebut. Padahal, Iran merupakan salah satu negara yang paling lantang dalam menyuarakan hak-hak Palestina.

    Baca juga: Ketakutan Diintai Musuh Bebuyutannya, Amerika Tetapkan Larangan Terbang Seluruh Drone Buatan China

    “Pemerintah Arab Saudi telah menghalangi partisipasi delegasi Iran dalam sebuah pertemuan dalam membahasa rencana ‘kesepakatan abad ini’ di kantor pusat Organisasi Kerja Sama Islam,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Mousavi.

    Ia menambahkan, Iran mengajukan keberatan pada OKI. Bahkan mereka menuding Arab Saudi menyalahgunakan posisinya sebagai tuan rumah kantor pusat organisasi tersebut.

    Iran, Malaysia, dan Turki juga mengecam rencana Donald Trump dalam mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina yang menguntungkan pihak Zionis Israel tanpa mempertimbangkan Palestina sama sekali. Para pemimpin Palestina dari fraksi Hamas dan Fatah pun menolak keras rencana tersebut.