TIKTAK.ID

Tag: Partai PPP

  • Dicap Koalisi Orang Kalah di Pilpres 2019, KAMI: Yang Kalah itu Prabowo Subianto

    Dicap Koalisi Orang Kalah di Pilpres 2019, KAMI: Yang Kalah itu Prabowo Subianto

    TIKTAK.ID – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ikut angkat bicara terkait pernyataan yang dilontarkan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding.

    Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 tersebut menyatakan bahwa deklarasi KAMI tak lepas dari kekecewaan atas hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi.

    Kemudian Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani membantah tudingan tersebut. Ia pun mengklaim pihak yang kalah di Pilpres adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, bukan mereka.

    Baca juga : Nasib Pesawat N250 Habibie yang Berakhir di Museum

    “Enggak ada dong. Orang yang kalah dalam Pilpres Pak Prabowo, kami enggak ada kalah di Pilpres,” ujar Yani, seperti dilansir Kumparan.com, Rabu (19/8/20).

    Tak hanya itu, Yani juga membantah sejumlah tokoh di KAMI disebut mereka yang kalah di Pilpres 2019. Ia menjelaskan, tokoh KAMI terdiri dari berbagai latar belakang nasional yang beragam. Mulai dari Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Abdullah Hehamahua, Rocky Gerung, Ichanuddin Noorsy, dan lain-lain.

    “Kelompok kemarin masuk relawan Pak Prabowo mungkin iya, tapi sebagian juga enggak ada. Ada juga anggota DPD, kayak Tamsil Linrung, dia kan anggota DPD, ada lagi kawan kawan profesional,” tegas Yani.

    Baca juga : Viral di Medsos Prabowo Peringatkan Gatot Nurmantyo ‘Jangan Bikin Kisruh Indonesia’, Benarkah?

    “Seperti Ibu Chusnul Mariyah, dia kan dosen UI, tentu dia kan otomatis ASN, banyak juga ASN seperti itu,” lanjut mantan Anggota Komisi III DPR itu.

    Mantan Politikus PPP itu mengaku KAMI ingin berdebat secara substansi dalam membahas penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Ia menilai pandemi Covid-19 bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan ekonomi di Indonesia merosot, karena jauh sebelum itu kondisi Indonesia sudah porak-poranda.

    “Kita menyatakan kemerosotan ekonomi minus 5,32 bukan karena Covid-19, melainkan sudah jauh sebelum Covid-19. Ekonomi kita sudah jauh porak-poranda akibat miss management, ambisi untuk membangun infrastruktur berlebihan, utang berlebihan, serta impor yang ugal-ugalan, sehingga membuat ekonomi kita rentan,” terangnya.

    Baca juga : Aksi Peretasan Kerap Terjadi di Era Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Penguasa Potensial Dituding Bagian dari Pelaku

    Lebih lanjut, Yani menekankan bahwa sebenarnya pihaknya tak ingin menanggapi berbagai macam tudingan yang tak substansi terhadap KAMI. Namun terlepas dari itu, Yani menyatakan KAMI siap menerima kritik.

    “Jadi, kita enggak menanggapi lah, karena kita tidak ada waktu. Tetapi kami juga siap dikritik,” ucap Yani.

  • Ikut Tak Terima Jokowi Dituding Sibuk ‘Cuci Tangan’ dari Kesalahan, Begini Balasan PPP

    Ikut Tak Terima Jokowi Dituding Sibuk ‘Cuci Tangan’ dari Kesalahan, Begini Balasan PPP

    TIKTAK.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membalas kritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

    PPP membalas dengan mempertanyakan maksud PKS menyatakan Indonesia tidak memerlukan pemimpin yang sibuk “cuci tangan” dari kesalahan.

    “(Jokowi) ‘cuci tangannya’ di mana? Coba ditanya ke kawan satu itu,” tanya Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) sebagaimana dilansir Detik, Selasa (18/8/20).

    Baca juga : Kamu Termasuk Penerima Bantuan Rp 600 Ribu dari Jokowi? Coba Cek dengan Cara ini

    Bagi Awiek, yang dijalankan Jokowi bukan merupakan “cuci tangan” dari kesalahan, melainkan turun tangan. Sehingga karenanya Jokowi kecewa jika terdapat yang tak sesuai sepanjang penanganan pandemi ini.

    “Ya memang yang dibutuhkan pemimpin yang dapat turun tangan sebagaimana Pak Jokowi. Makanya beliau kecewa berat saat serapan anggaran penanganan Covid-19 masih rendah. Padahal perangkat hukumnya telah disiapkan,” ujar Awiek.

    Awiek memandang tindakan Pemerintah dalam mengatasi pandemi Corona telah berjalan dengan baik. Dalam pandangan Awiek, Pemerintah memprioritaskan penanganan kesehatan.

    Baca juga : Rusun di Kampung Akuarium yang Dibangun Anies, Gratis atau Bayar?

    “Selanjutnya, langkah penanganan ekonomi mengiringi penanganan kesehatan telah bagus. Sedari awal penanganan di bidang kesehatan didahulukan, dan selanjutnya diikuti penanganan ekonomi. Karena jika ekonomi diabaikan, maka kehidupan bakal sulit. Terbukti beberapa negara bahkan mengalami resesi,” jelas Awiek.

    Sebagaimana diketahui, PKS mengkritik Pemerintah tentang penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Pemerintah dipandang tak boleh bersikap biasa-biasa saja dan perlu mempunyai kesadaran bakal krisis yang terjadi.

    “Kepemimpinan yang mampu memberikan solusi bukan sekadar janji-janji. Republik ini membutuhkan pemimpin yang turun tangan menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan justru sibuk cuci tangan dari kesalahan-kesalahan,” ungkap Presiden PKS Sohibul Iman pada keterangannya, Senin (17/8/20).

    Baca juga : Berkat Restu Prabowo, Perusahaan Raksasa Yunani Scytalys Tancapkan Kukunya di Indonesia

    Tidak hanya PPP yang merespons pernyataan PKS tersebut, ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menanggapi dengan menyatakan agar pihak-pihak di luar pemerintahan turut membantu mengatasi pandemi wabah virus Corona.

    “Bagus saja untuk jadi bahan masukan, asal jangan sekadar tunjuk-tunjuk tangan atau tuding-tudingan. Kita semua perlu bekerja mengatasi pandemi, tidak terkecuali yang di luar pemerintahan,” kata Waketum PKB, Jazilul Fawaid.

  • Ternyata Tak Sedikit Parpol yang Pecah Selama Era Jokowi, Parpol Apa Saja?

    Ternyata Tak Sedikit Parpol yang Pecah Selama Era Jokowi, Parpol Apa Saja?

    TIKTAK.ID – Berdiri sejak 2016, Partai Berkarya saat ini terbelah menjadi dua kubu kepengurusan, yakni kubu yang dipimpin Tommy Soeharto dan satu lagi dipimpin oleh Muchdi Pr.

    Baru-baru ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan pengesahan terhadap Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi Pr.

    Perpecahan dalam partai politik di era Presiden Joko Widodo tidak hanya dialami Partai Berkarya.

    Baca juga : Ingin Segera Bangkitkan Ekonomi, Jokowi Pakai Jurus Lebur BUMN Penerbangan dan Pariwisata

    Lebih awal, telah dialami oleh tiga partai lain yang mengalami perpecahan kepengurusan yaitu Hanura, Golkar, sampai PPP.

    Lika-liku perpecahan pada partai tersebut terangkum sebagai berikut:

    Golkar

    Perselisihan dalam Partai Golkar bermula di akhir 2014, sesudah Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres).

    Baca juga : Partainya Dukung Anak Jokowi, Denny Siregar: Fadli Zon Lagi Ngunyah Sandal?

    Pada Musyawarah Nasional (Munas) di Bali, Aburizal Bakrie memperoleh suara terbanyak sebagai Ketua Umum untuk kedua kalinya.

    Tetapi, terdapat sejumlah kader yang tidak terima dengan hasil Munas tersebut melaksanakan Munas tandingan di kawasan Ancol, Jakarta. Saat itu, Agung Laksono terpilih sebagai Ketua Umum dalam Munas Ancol.

    Pada Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan Golkar hasil Munas Ancol, dan Golkar kubu Agung memang menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sedangkan Golkar kubu Aburizal di pihak oposisi.

    Baca juga : Jokowi Akui Gagal dan Akan Serahkan Kepemimpinan pada Prabowo, Benarkah?

    Akhirnya pada pertengahan 2016 digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa. Pada 17 Mei 2016, Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru. Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto menyatakan dukungannya kepada Pemerintah.

    PPP

    Perpecahan di PPP muncul sejak 2014, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum PPP kala itu, Suryadharma Ali, sebagai tersangka korupsi.

    Halaman selanjutnya…