TIKTAK.ID

Tag: Menteri Agraria dan Tata Ruang

  • Jadi Menteri Jokowi, AHY Siap Kawal Transisi Pemerintahan ke Prabowo

    Jadi Menteri Jokowi, AHY Siap Kawal Transisi Pemerintahan ke Prabowo

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bersyukur bisa bergabung dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengeklaim saat ini sudah menjadi tugasnya untuk mengawal sisa Pemerintahan Jokowi.

    “Enam bulan ke depan merupakan masa yang sangat penting dan kritis, dalam konteks kita ingin meyakinkan bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini mampu mencapai target-target sampai dengan Oktober 2024,” ungkap AHY dalam acara halal bihalal dengan media di rumah dinasnya, Jakarta, pada Kamis (18/4/24) malam, seperti dilansir Republika.co.id.

    AHY pun menyatakan Partai Demokrat juga siap untuk mengawal enam bulan terakhir Pemerintahan Jokowi. AHY mengatakan pihaknya akan memastikan bahwa Pemerintahan Jokowi bisa mendarat mulus, hingga diteruskan oleh Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

    Baca juga : Pernyataan Sikap FPI: Desak RI Ikut Bergabung Lawan Israel Demi Kemerdekaan Palestina

    “Ketika transisi kepemimpinan nasional kepada presiden terpilih 2024-2029, landasan kita siapkan, pendaratan mulus, dan kemudian segera take off kembali,” tutur AHY.

    Menurut AHY, keberlanjutan dan kesinambungan dari Pemerintahan Jokowi ke Prabowo sangat penting dalam rangka menghadirkan stabilitas. Dia menilai program yang sudah baik perlu dilanjutkan dan memperbaiki yang masih kurang.

    “Sehingga ketika kami memperoleh amanah dari Bapak Presiden, dengan rendah hati dan percaya diri kami mengatakan terima kasih,” ucap AHY.

    Baca juga : NasDem Tegaskan Siap Usung Anies Maju Pilgub DKI 2024

    Dalam kesempatan lain, AHY sempat menyebut di akhir kepemimpinan Jokowi, dirinya akan berfokus pada sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pemberantasan mafia tanah.

    “Terdapat program namanya PTSL, termasuk juga kita ingin mengejar target kita semakin banyak 104 Kabupaten/Kota lengkap, serta yang bisa melayani secara elektronik agar sekali lagi kepastian hukum itu terjamin,” jelas AHY usai acara halal bihalal di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (16/4/24), mengutip Kompas.com.

    Kedua, kata AHY, terkait mafia tanah yang dia anggap menjadi suatu permasalahan yang tak kalah penting.

    Baca juga : Hasto Tepis Isu Ada Perpecahan di Internal PDIP Soal Koalisi atau Oposisi

    “Usai Lebaran ini, saya bakal berkeliling ke berbagai daerah. Tidak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa juga, karena sudah menunggu cukup banyak kasus-kasus (mafia tanah) yang ingin kita selesaikan,” imbuhnya.

  • Dulu Sempat Kritik IKN, AHY Beri Penjelasan

    Dulu Sempat Kritik IKN, AHY Beri Penjelasan

    TIKTAK.ID – Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui kalau dirinya pernah mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam masa pemulihan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Ia mengeklaim berniat baik saat melontarkan kritik terhadap pembangunan IKN kala itu.

    “Saya tak terbiasa untuk mengelak dari apa yang pernah saya sampaikan, dan saya menyampaikan itu dengan niatan yang baik. Presiden Jokowi pun pasti memahami. Kami hanya mengingatkan bahwa ketika itu ada masa pemulihan pasca-Covid,” ujar AHY saat berkunjung ke kawasan proyek IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Rabu (28/2/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

    AHY menjelaskan, setelah itu kondisi paceklik berakhir dan berhasil teratasi dengan baik, bahkan perekonomian Indonesia kembali tumbuh. Dengan begitu, kata AHY, tak ada lagi halangan terhadap perekonomian Indonesia untuk membangun IKN.

    Baca juga : Takjub Saat Kunjungi IKN, AHY: Mimpi Besar Presiden Jokowi

    Menurut AHY, pembangunan IKN harus berfokus pada sektor investasi. Dia menilai kekuatan pembangunan IKN berada di sektor tersebut. Dia sendiri tidak ingin pembangunan IKN menyedot banyak dari APBN.

    “Justru sekarang kita fokus pada investasi, karena kekuatan pembangunan mahakarya seperti ini tentu di investasi. Kita tak ingin habis-habisan dari APBN tentunya, melainkan investasi yang dialirkan baik dari dalam maupun dari luar negeri,” tutur Ketua Umum Demokrat tersebut.

    Lebih lanjut, AHY menyatakan Kementerian ATR/BPN berperan penting atas kejelasan status tanah di sana. Ia menganggap investor harus punya keyakinan dan kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk usaha di IKN.

    Baca juga : Sandiaga Beri Sinyal Gabung Pemerintah, PPP: Bukan Sikap Partai

    “Itu juga alasan ATR berperan penting dengan lahan yang clean and clear. Kita berharap investor juga memiliki keyakinan dan kepastian hukum atas tanah yang digunakan usaha, yang dikembangkan secara komersil dan juga bisnis diharapkan akan berkembang,” jelas AHY.

    Seperti diketahui, pada Rabu (21/2/24) lalu, AHY resmi menjabat Menteri ATR/BPN, menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menko Polhukam. Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara. Dengan dilantiknya AHY menjadi menteri, maka sekaligus mengakhiri posisi Demokrat di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun terakhir kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

  • Pelantikan AHY Jadi Menteri ATR/BPN Panen Kritikan, Apa Saja?

    Pelantikan AHY Jadi Menteri ATR/BPN Panen Kritikan, Apa Saja?

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN, menggantikan Hadi Tjahjanto. Belakangan Demokrat, partai yang dipimpin AHY, memutuskan bergabung dalam koalisi mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    AHY dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu (21/2/24). Setelah melantik AHY, Jokowi mengaku tidak ragu memberikan jabatan Menteri ATR merangkap Badan Pertanahan Nasional kepada anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut.

    “Saya tak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN. Karena ini urusan manajemen, saya kira beliau akan sangat siap,” ujar Jokowi, seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : NasDem, PKS, PKB Kompak Siap Perjuangkan Hak Angket Bareng PDIP

    Akan tetapi usai AHY memperoleh jabatan sebagai pemimpin Kementerian ATR/BPN, deretan kritik pun bermunculan.

    Pasalnya, pelantikan AHY dinilai semakin menunjukkan kalau mekanisme pengangkatan menteri di Indonesia masih jauh dari harapan. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Nasional, Uli Arta Siagian menyebut Pemerintah tidak menjadikan kemampuan dan rekam jejak calon menteri sebagai dasar paling kuat menentukan kepemimpinan. Rekam jejak AHY juga tak ada yang berkaitan dengan persoalan agraria.

    Baca juga : Komeng Ungkap Strategi Raup 2 Juta Suara di Pemilu 2024

    “Mengapa begitu? Sebab, kami hingga hari ini tidak mendapatkan informasi dan tidak pernah membaca rekam jejak AHY mengenai persoalan-persoalan agraria,” jelas Uli, pada Kamis (22/2/24).

    Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mengeklaim belum pernah mendengar AHY paham isu-isu agraria.

    “Secara singkat, sosok AHY belum pernah kita mendengar, mengetahui, dan paham masalah-masalah agraria,” tutur Ketua Majelis Pakar KPA, Iwan Nurdin lewat pesan singkat pada Rabu (21/2/24).

    Baca juga : Tok! Jokowi Resmi Lantik Hadi Tjahjanto dan AHY Jadi Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN

    Iwan pun menganggap hal yang sama juga terjadi dengan penunjukan Menteri-menteri ATR/BPN sebelumnya. Dia menyatakan Jokowi kerap menempatkan orang yang tidak cocok latar belakangnya sebagai Menteri ATR/BPN.

    Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, juga memiliki pandangan sama. Dia menilai memimpin kementerian perlu pengetahuan dan pemahaman mendalam. Dia memaparkan, tidak hanya soal data sekunder dan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan ke depan, namun juga memahami situasi saat ini.

  • Tok! Jokowi Resmi Lantik Hadi Tjahjanto dan AHY Jadi Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN

    Tok! Jokowi Resmi Lantik Hadi Tjahjanto dan AHY Jadi Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah secara resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. Selain itu, Jokowi mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Acara pelantikan itu diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/2/24). Hadi dan AHY dilantik berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik.

    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan bakal menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

    Baca juga : Sempat Kisruh dengan Demokrat, Moeldoko Tak Muncul di Pelantikan AHY Jadi Menteri Jokowi

    Adapun sejumlah pejabat yang turut hadir dalam pelantikan Hadi dan AHY di antaranya Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Terdapat pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

    Selain itu, turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

    Baca juga : Pakar Agraria Sayangkan Penunjukan AHY Jadi Menteri ATR/BPN oleh Jokowi 

    Hadi menggantikan Mahfud MD yang telah mengundurkan diri dan diberhentikan secara resmi pada 2 Februari 2024. Sebelum menjabat Menkopolhukam, Hadi menduduki posisi Menteri ATR/BPN. Sedangkan kursi kosong Menteri ATR yang ditinggalkan Hadi, diisi oleh AHY.

    Sekadar informasi, Demokrat yang dipimpin oleh AHY berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Belakangan, Demokrat memutuskan bergabung dengan partai pendukung Jokowi untuk mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

    Hadi sendiri merupakan Purnawirawan TNI AU yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Pria kelahiran 8 November 1963 tersebut juga pernah menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia pada 2017 hingga 2021.

  • Sempat Kisruh dengan Demokrat, Moeldoko Tak Muncul di Pelantikan AHY Jadi Menteri Jokowi

    Sempat Kisruh dengan Demokrat, Moeldoko Tak Muncul di Pelantikan AHY Jadi Menteri Jokowi

    TIKTAK.ID – Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko tak terlihat di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu siang (21/2/24), ketika Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Moeldoko tidak tampak di barisan para pejabat negara yang hadir. Adapun sejumlah pejabat ang turut hadir dalam pelantikan Hadi dan AHY, di antaranya Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

    Baca juga : Pakar Agraria Sayangkan Penunjukan AHY Jadi Menteri ATR/BPN oleh Jokowi 

    Lebih lanjut, saat memberikan keterangan pers, AHY mengaku ayahnya sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono bersyukur karena Partai Demokrat kembali masuk pemerintahan. AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat pun menyampaikan komitmen untuk menjalankan tugas di masa sisa Pemerintahan Jokowi. Pemerintah Jokowi sendiri bakal berakhir pada 20 Oktober 2024.

    Untuk diketahui, Demokrat yang dipimpin oleh AHY berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Namun belakangan, Demokrat memilih bergabung dengan partai pendukung yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi dalam Pilpres 2024.

    “Ini adalah sebuah momentum bersejarah karena Alhamdulilah apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan,” ujar AHY setelah pelantikan, seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Anak Presiden Jadi Wakil Presiden, Gibran Ikuti Jejak Megawati?

    Sekadar informasi, Moeldoko dan AHY berseberangan pada kisruh internal Partai Demokrat. Moeldoko yang merupakan eks Panglima TNI, sempat terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, 5 Maret 2021.

    KLB itu digagas sejumlah politikus Demokrat yang tidak setuju dengan kepemimpinan AHY, seperti Marzuki Alie dan Jhoni Allen. Kisruh tersebut pun berlanjut ke jalur hukum. Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko soal kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022.

    Setelah itu Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK), tapi MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023. AHY melanjutkan kepemimpinannya di Demokrat, dan partai tersebut masuk ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu Serentak 2024.

  • Warga Yogyakarta Tulis Surat ke Jokowi, Minta Menteri ATR Dipecat

    Warga Yogyakarta Tulis Surat ke Jokowi, Minta Menteri ATR Dipecat

    TIKTAK.ID – Seorang warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bernama Zealous Siput Lokasari diketahui menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui surat tertanggal 26 Januari 2021 itu, Zealous meminta Jokowi untuk memecat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil. Sebab, ia mengklaim Sofyan Djalil telah melakukan tindakan rasisme kepada salah satu etnis tertentu.

    “Saya menulis surat kepada Presiden untuk memohon supaya Pak Menteri ATR Sofyan Djalil dipecat. Hal itu karena Pak Menteri menerbitkan surat kepada bawahannya jajaran BPN di DIY untuk melakukan pembedahan atau diskriminasi atas WNI. Ada warga negara tertentu yang tidak diperbolehkan mempunyai tanah supaya tidak dilayani,” ujar Zealous, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (26/1/21).

    Menurut Zealous, kasus tersebut bermula dari surat Menteri ATR Nomor HR.01/1874/XII/2020 tentang Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Surat itu menyatakan bahwa Sofyan Djalil belum dapat melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

    Baca juga : Viral Foto Rizieq Shihab Kritis, Begini Faktanya

    Zealous mengatakan Menteri ATR secara implisit melakukan diskriminasi ras dan etnis dalam surat Menteri ATR Nomor HR.01/1874/XII/2020 itu. Ia menilai Sofyan Djalil menggunakan istilah WNI non pribumi, yang menurutnya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan RI.

    “Celakanya, Pak Menteri secara implisit menyebut WNI non pribumi ini ditujukan kepada orang-orang Tionghoa,” terang Zealous.

    Zealous memaparkan, rekomendasi Ombudsman yang ditolak pelaksanaanya oleh Sofyan Djalil yakni rekomendasi Ombudsman mengenai Maladministrasi atas Belum Terlaksananya Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Yogyakarta, Gunung Kidul, dan Sleman.

    Baca juga : Resmikan Tol Bakauheni-Palembang, Jokowi: Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

    Ia menjelaskan, keluarnya rekomendasi Ombudsman itu bermula pada 2016 lalu.

    Ia melanjutkan, ketika itu beberapa warga DIY tidak bisa melakukan proses balik nama tanah hak milik di Kantor BPN wilayah DIY. Hal itu disebabkan petugas BPN DIY masih mengacu kepada Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/1/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada WNI Non Pribumi.

    Zealous menerangkan, instruksi tersebut dikeluarkan sejak 1975 silam oleh Wakil Kepala Daerah DIY Sri Paku Alam VIII, yang mengatur apabila WNI non pribumi membeli tanah masyarakat maka hendaknya hak milik dilepas dan diberikan kepada negara. Sedangkan, kata Zealous, yang bersangkutan mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB).