TIKTAK.ID

Tag: Masinton Pasaribu

  • Putra Megawati Tak Hadir Rakernas PDIP, Ada Persaingan Suksesor Ketum Partai?

    Putra Megawati Tak Hadir Rakernas PDIP, Ada Persaingan Suksesor Ketum Partai?

    TIKTAK.ID – Ketua Dewan Pimpinan UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital PDIP, Prananda Prabowo, diketahui kembali absen dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (25/5/24). Putra Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tersebut sebelumnya juga tak hadir dalam pembukaan dan hari pertama Rakernas yang digelar Jumat (24/5/24).

    Kemudian Ketua Organizing Committee (OC) Rakernas V PDIP, Masinton Pasaribu menyampaikan alasan pria yang akrab disapa Nanan tersebut tidak hadir di acara partai Banteng. Masinton menyebut Prananda sedang tidak berada di Indonesia karena sedang menghadiri wisuda anaknya di luar negeri.

    “Oh beliau infonya sedang tidak ada di Indonesia, karena putra atau putrinya lagi ada wisuda atau apa gitu lah,” ujar Masinton di lokasi Rakernas, pada Sabtu (25/5/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : PDIP Terbitkan SK Tim Pemenangan Pilkada, Tak Ada Nama Ganjar

    Masinton pun mengaku tidak bisa memastikan apakah Prananda bakal hadir di Rakernas sebelum penutupan nanti. Untuk diketahui, Rakernas V PDIP bakal ditutup pada Minggu (26/5/24).

    “Belum tahu, kita tunggu saja,” tutur anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut.

    Sekadar informasi, ketidakhadiran Prananda di Rakernas PDIP memunculkan isu persaingan di dalam keluarga Megawati. Pasalnya, Megawati dianggap lebih memproyeksikan Puan Maharani, adik Prananda, sebagai suksesornya.

    Prananda sendiri merupakan putra kedua Megawati dari suami pertamanya, Lettu Pnb Surindro Supjarso. Dalam pembukaan Rakernas V PDIP, hanya terdapat dua keluarga Megawati yang hadir, yaitu kakaknya Guntur Soekarnoputra dan putrinya Puan Maharani.

    Baca juga : Rakernas V PDIP Nilai Pemilu 2024 Paling Buruk dalam Sejarah Demokrasi Indonesia, Ini Alasannya

    Megawati juga sempat menebar sinyal Puan menjadi Ketua Umum PDIP, melalui pidato politik pembukaan Rapat Kerja Nasional partai di Ancol pada Jumat (24/5/24). Dengan berseloroh, putri Presiden Sukarno tersebut meminta tukar posisi dengan Puan, yang kini menjabat sebagai Ketua DPR. Namun Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menilai pernyataan Megawati itu hanya candaan.

    PDIP juga membantah adanya persaingan di keluarga Megawati.

    “Tak ada persaingan dalam Keluarga Teuku Umar,” jelas Bendahara PDIP Olly Dondokambey, merujuk kepada nama jalan tempat rumah Megawati di Jakarta berada, yakni Jalan Teuku Umar.

  • Senior PDIP: Jokowi ‘Harusnya’ Masih Kader PDIP

    Senior PDIP: Jokowi ‘Harusnya’ Masih Kader PDIP

    TIKTAK.ID – Anggota Fraksi PDIP DPR, Masinton Pasaribu, buka suara terkait pertanyaan status Presiden Joko Widodo (Jokowi) di partai Moncong Putih. Dia mengatakan bahwa seharusnya Jokowi masih merupakan kader PDIP.

    “Ya mestinya masih (kader PDIP), ya harusnya kan masih,” ungkap Masinton di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/11/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Untuk diketahui, Jokowi sebagai kader PDIP belum menyatakan atau mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Meskipun putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, adalah calon wakil presiden (Cawapres) yang diajukan Partai Golkar dan menjadi pendamping Prabowo Subianto.

    Baca juga : Ma’ruf Amin Tegaskan Fatwa MUI Haram Beli Produk Israel untuk Hentikan Genosida

    “Kalau belum ada dukungan, sudah ada deklarasi atau belum? Nah kalau belum ada deklarasi, berarti harusnya (masih kader PDIP),” kata Masinton.

    Kemudian Masinton menyinggung sosok yang menyebut banyaknya drama politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia menyebut sosok tersebutlah yang sebenarnya menyutradarai drama tersebut.

    “Nggak mau drama, tapi lu nyutradarain, kan sama saja. Udah deh, iya kan, rakyat sudah tahu. Sudah jangan pura-pura lagi, drama-drama, sok santun, manipulatif, pemimpin itu satu kata satu perbuatan,” tegas Masinton.

    Baca juga : Sudirman Said Bicara Peluang Susi Pudjiastuti Gabung Timnas AMIN

    “Udah lah, jangan sok. Oh iya, belaga ini, seakan-akan seperti mau dizalimi, sudah lah, rakyat udah tahu. Sudah pada tahu belum ini? Yah kasihan deh, berarti ini semua korban,” sambung anggota Komisi XI DPR tersebut.

    Masinton tidak menyampaikan sosok yang menyatakan banyaknya drama-drama politik jelang kontestasi. Akan tetapi, Jokowi sempat menyatakan hal yang serupa pada perayaan HUT ke-59 Partai Golkar.

    Sebelumnya, Jokowi mengeklaim akhir-akhir ini terlalu banyak drama sinetron yang mewarnai persiapan Pemilu 2024. Padahal, dia menilai perebutan suara rakyat itu harus diisi dengan gagasan dan ide.

    Baca juga : Jusuf Kalla Batal Gabung Timnas AMIN, Kenapa?

    “Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat,” ucap Jokowi di Jakarta pada Senin (6/11/23).

    Lebih lanjut, Masinton memuji presiden terdahulu yang mampu mengantarkan proses transisi kepemimpinan dengan baik. Dia menganggap tidak seperti sekarang yang malah menyelundupkan calon tertentu demi kekuasaan.

  • Masinton Klaim Punya Info Korupsi CPO untuk Danai Isu Penundaan Pemilu

    Masinton Klaim Punya Info Korupsi CPO untuk Danai Isu Penundaan Pemilu

    TIKTAK.ID – Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengklaim punya informasi soal dugaan pengumpulan dana (fundraising) untuk mengongkosi wacana penundaan Pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

    Masinton menilai hal itu adalah salah satu bagian penting dari penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini. Untuk itu, anggota Komisi XI DPR tersebut meminta penyidik Kejagung agar mendalami dugaan informasi tersebut.

    “Ada yang menyampaikan informasi kepada saya, kalau dia memberikan sinyalemen ya, menduga sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal, serta mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Hal itu demi memelihara dan menunda Pemilu,” ujar Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Partai Idaman Resmi Terdaftar di Kemenkumham: Rhoma Irama Ketua, Istri Bendahara, Anak Sekjen

    Akan tetapi, Masinton enggan menjelaskan lebih detail soal asal informasi tersebut didapatkan dirinya. Dia hanya mengatakan sedang melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal tersebut.

    Masinton menganggap penting untuk mengungkap skandal korupsi pemberian izin ekspor CPO sampai ke akar-akarnya. Termasuk, kata Masinton, kepentingan tertentu yang menjadi motif skandal itu.

    “Namanya informasi kan harus kita telaah dan verifikasi. Namun kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut,” tutur Masinton.

    Baca juga : Ketua NU dan Muhammadiyah Jatim Doakan Demokrat dan AHY untuk 2024

    “Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung, sehingga kita harus mendukung Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor yang memainkan oligopoli kartel tersebut,” imbuhnya.

    Menurut Masinton, dugaan tersebut dapat dikaitkan dari deklarasi yang dibuat oleh sejumlah petani plasma untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menyatakan berdasarkan info yang dia peroleh, petani-petani itu dibina korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah.

    Kemudian Masinton juga berkaca pada informasi investigatif Tempo mengenai perkara bahan pokok itu.

    Baca juga : GP Ansor Tanggapi Cuitan yang Sebut Tsamara Amany dan Anies Baswedan ‘Antek Yaman’

    “Kelangkaan minyak goreng dan harga-harga yang mahal, itu dimanfaatkan betul, satu situasi di Internasional sedang tinggi. Pemenuhan kebutuhan dalam negerinya juga kenapa enggak dipenuhi, kan ada indikasinya ke situ,” ucap Masinton.

    Masinton pun sempat menyampaikan dugaan itu melalui cuitan di akun Twitter pribadinya.

    “Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus mendapatkan sanksi! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi,” cuit Masinton, Kamis (21/4/22).

  • Kecam Perppu Corona, Politikus PDIP Sindir Jokowi Bela Kepentingan Nyata Oligarki dan Sabotase Konstitusi

    Kecam Perppu Corona, Politikus PDIP Sindir Jokowi Bela Kepentingan Nyata Oligarki dan Sabotase Konstitusi

    TIKTAK.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengkritik Peraturan Perundang-Undangan (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang dibuat Jokowi dengan dalih untuk menjaga masyarakat dari keterpurukan sosial dan ekonomi akibat Covid-19. Masinton menilai penerbitan Perppu itu sebagai sabotase konstitusi.

    “Perpu No 1 Tahun 2020 kepentingan nyata kaum Oligarki. Toean.. Ini bukan Perppu, ini sabotase Konstitusi,” tulis Masinton dalam akun Twitter-nya @Masinton, Sabtu (18/4/20).

    Masinton yang dimintai konfirmasi membenarkan cuitannya itu. Dia menjelaskan penerbitan Perppu hak prerogatif Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden.

    Baca juga: Amien Rais dan Din Syamsuddin Kompak Gugat Perppu Corona Jokowi ke Mahkamah Konstitusi

    “Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: ‘Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang’,” ujarnya.

    Namun berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, lanjut Masinton, ada tiga syarat objektif sebagai parameter adanya ‘kegentingan yang memaksa’ bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu:
    1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.
    2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.
    3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

    “Pertanyaannya apakah ada kekosongan hukum yang menjadi kendala Pemerintah menghadapi pandemi Covid-19? Jawabnya tidak,” ucapnya.

    Halaman selanjutnya…

  • PDIP: Kerja Pemerintah Urus TKA China Saat Wabah Corona, Amburadul dan Amatiran

    PDIP: Kerja Pemerintah Urus TKA China Saat Wabah Corona, Amburadul dan Amatiran

    TIKTAK.ID – Menyoroti simpang siur informasi ditambah silang pendapat antara pejabat yang mengemuka ke tengah publik, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyebut kerja Pemerintah dalam hal koordinasi dan distribusi informasi benar-benar ketahuan amburadul dan amatiran khususnya dalam menyikapi kedatangan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara.

    Menurutnya, hal itu terlihat dari silang pendapat antara Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indah Sari tentang izin kerja 49 TKA asal China di Indonesia.

    Beda pernyataan juga terjadi antara Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sultra Sofyan soal asal-usul 49 TKA asal China tersebut.

    Baca juga: Luhut Bilang Tak Ada Prosedur yang Ilegal, Info Status 49 TKA China Kian Simpang Siur

    Masinton menilai silang pendapat dan beda pernyataan itu menunjukkan bahwa sistem data serta distribusi informasi di pemerintah berantakan.

    “Silang pendapat antara Menko Kemaritiman dan Investasi serta Kemenaker tentang proses izin TKA asal China, serta perbedaan informasi antara Imigrasi dan Polda Sulsel menegaskan bahwa antar-kementerian dan lembaga pemerintahan bekerja amatiran. Sistem data dan distribusi informasinya amburadul,” kata Masinton dalam keterangannya, Kamis (19/3)20).

    Menurutnya, empat instansi Pemerintah itu belum memahami tentang disaster management atau pelaksanaan tugas dalam situasi darurat serta Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

    Baca juga: Geger TKA China Masuk RI, Kemnaker: Mereka Ilegal, Harus Dipulangkan

    Halaman selanjutnya…

  • Sosok Bos Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi, Masinton Pasaribu Prediksi Pakai Urutan Abjad, Azwar Anas atau Ahok?

    Sosok Bos Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi, Masinton Pasaribu Prediksi Pakai Urutan Abjad, Azwar Anas atau Ahok?

    TIKTAK.ID – Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengungkapkan prediksinya soal sosok yang akan dipilih sebagai bos di Ibu Kota baru. Mengutip TribunWow.com dari kanal YouTube Kompas TV, Senin (9/3/20), Masinton lantas mengurutkan abjad empat orang yang jadi kandidat bos Ibu Kota baru.

    Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan empat kandidat bos Ibu Kota baru di Pulau Kalimantan. Keempat tokoh tersebut adalah Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Direktur Utama Tumiyana, serta Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

    Baca juga: [CEK HOAKS ATAU FAKTA] Suku Dayak Dukung Penuh Ahok Jadi Penguasa Ibu Kota Baru??

    Sebelumnya, Pengamat Politik Ujang Komarudin mengimbau Jokowi untuk memilih sosok yang tepat untuk memimpin Ibu Kota baru.

    “Katakanlah kalau semuanya memiliki kapasitas, tentu dipilih yang terbaik dari yang terbaik,” kata Ujang.

    Ujang menilai jika Jokowi salah memilih, maka hal itu bisa merugikan Pemerintah. Apalagi, lanjutnya, seumpama terjadi penolakan publik dan Jokowi membiarkan itu, maka bisa membahayakan Pemerintah.

    Menurut Ujang, salah satu imbas jika Jokowi salah pilih bos Ibu Kota baru, maka kepercayaan publik pada Pemerintah akan berkurang, bahkan menjadi rendah.

    Halaman selanjutnya…