TIKTAK.ID

Tag: Israhell

  • Indonesia Punya Tugas untuk Terus Gugah Negara Arab Soal Palestina

    Indonesia Punya Tugas untuk Terus Gugah Negara Arab Soal Palestina

    TIKTAK.ID – Pengamat geopolitik global, Tengku Zulkifli Usman mengatakan bahwa Indonesia perlu segera membangunkan negara-negara Arab dan Dunia Islam terkait isu Palestina. Dia menegaskan, Indonesia harus menjadi promotor atau leader dalam membangun kesadaran kolektif untuk segera memerdekakan Palestina dan mengucilkan Israel dari pergaulan dunia.

    “Kita ingin Indonesia bisa menjadi promotor dan leader baru Dunia Islam,” ujar Tengku Zulkifli Usman dalam Diskusi daring bertajuk “Respon Netizen Arab terhadap Sikap Indonesia tentang Palestina”, pada Kamis (21/11/24), seperti dilansir suarasurabaya.net.

    Kemudian Tengku Zulkifli Usman menilai apa yang sudah dilakukan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Anis Matta dalam pidatonya yang mengguncang dunia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi pada 10-11 November 2024, perlu terus digulirkan.

    Baca juga : Dampingi Pramono Kampanye, Anies Serukan 3 Tugas Bagi Pendukungnya

    “Jadi apa yang telah dimulai oleh Pak Anis Matta, harus semakin banyak bergulir dalam 5 tahun ke depan ini. Ada banyak hal-hal strategis yang bisa dilakukan Indonesia, karena merupakan amanat konstitusi,” tutur Tengku Zulkifli Usman.

    Tengku Zulkifli Usman lantas mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto bakal menjadi target utama Benyamin Netanyahu Perdana Menteri (PM) Israel untuk melakukan normalisasi hubungan kedua negara.

    “Israel bisa jadi bakal menggunakan Donald Trump (Presiden Amerika Serikat terpilih) untuk menekan Pak Prabowo melakukan normalisasi hubungan. KIta berharap Pak Prabowo tak tergoda,” ucap Tengku Zulkifli Usman.

    Baca juga : Gerindra Sebut Prabowo Bikin Indonesia Disegani Dunia

    Tengku Zulkifli Usman memprediksi Donald Trump nantinya akan memberikan tekanan kuat kepada Presiden Prabowo agar segera melakukan normalisasi hubungan Indonesia-Israel dengan berbagai kebijakannya.

    “Kita berharap tak ada normalisasi hubungan dengan negara yang tidak normal (Israel). Indonesia harus bermanfaat untuk dunia Islam dan perdamaian dunia,” tegas Tengku Zulkifli Usman.

    Tengku Zulkifli Usman menjelaskan, kemerdekaan Palestina hanya dapat dicapai jika Indonesia mengambil peran untuk melakukan “geopolitic pressure” dan “geopolitics approach”.

    Baca juga : Elektabilitas Meroket, SMRC Ungkap Peluang Pramono-Rano Menang Pilgub Jakarta 1 Putaran

    “Yang diperlukan Palestina saat ini adalah geopolitic pressure’ dan ‘geopolitics approach’. Memberikan tekanan kepada Israel dan mendekati negara-negara Arab untuk bersatu. Semua itu dapat dilakukan oleh Indonesia,” kata Tengku Zulkifli Usman.

  • PKS Tegaskan Dukung Gerakan Global Usir Israel dari Keanggotaan PBB

    PKS Tegaskan Dukung Gerakan Global Usir Israel dari Keanggotaan PBB

    TIKTAK.ID – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jazuli Juwaini menyatakan mendukung penuh gerakan global yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.

    Adapun petisi tersebut muncul memperkuat pernyataan Pelapor Khusus PBB untuk kondisi hak asasi manusia (HAM) di Palestina, Francesca Albanese, yang mengusulkan agar Majelis Umum PBB menangguhkan keanggotaan Israel sampai mereka berhenti melanggar hukum internasional.

    Menurut Jazuli, Israel sudah melanggar berbagai hukum internasional, hukum humaniter, dan berbagai resolusi PBB. Dia mengatakan Mahkamah Internasional (ICJ), juga telah dengan tegas memutuskan bahwa pendudukannya di tanah Palestina adalah ilegal dan harus diakhiri.

    Baca juga : PDIP Desak Prabowo Copot Kapolda yang Cawe-cawe di Pilkada 2024

    “Namun Israel tidak mengindahkan sama sekali, bahkan melawan putusan tersebut,” ujar Jazuli dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (5/11/24) seperti dikutip Tempo.co dari Antara.

    Jazuli menegaskan bahwa Israel terbukti melakukan genosida. Bahkan para pejabatnya pun sudah diputuskan bersalah oleh Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai penjahat perang dan ICC memerintahkan penangkapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu serta para pejabat Israel.

    Jazuli menilai atas semua tindakan yang menentang hukum internasional dan pelanggaran atas Piagam PBB tersebut, Israel tak pantas duduk sejajar dengan anggota PBB lain. Oleh sebab itu, kata Jazuli, PBB selayaknya mengeluarkan Israel dari keanggotaan organisasi itu.

    Baca juga : Sejumlah Pihak Dorong Prabowo Batalkan Capim KPK Era Jokowi, Istana: Lanjutkan Saja Prosesnya

    “Lebih parahnya lagi, Israel sengaja menyerang markas Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon. Israel menyerang dan menutup markas UNRWA, yakni Badan resmi PBB di perbatasan Mesir dan Palestina,” terang Jazuli.

    Jazuli menjelaskan bahwa tindakan Israel itu tidak saja melanggar hukum internasional dan piagam PBB, tapi jelas-jelas menyerang personel dan Badan PBB sehingga menimbulkan korban jiwa.

    “Apa yang dilakukan Israel tak dapat lagi ditoleransi dan di luar batas-batas kemanusiaan. Wajar bila kemudian muncul gerakan global dari para ahli hukum, para profesor dan akademisi, serta aktivis di seluruh dunia yang mendesak Israel diusir keluar dari PBB,” kata Jazuli.

    Baca juga : 3 Kapal Perang Rusia Kiriman Putin Sudah Merapat di Jatim, Apa Agendanya?

    Jazuli lantas meminta Pemerintah Indonesia ikut serta secara aktif menggalang koalisi negara-negara anggota PBB, sehingga Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.

  • Relawan MER-C Indonesia Beberkan Kondisi Terakhir di Gaza Makin Memburuk

    Relawan MER-C Indonesia Beberkan Kondisi Terakhir di Gaza Makin Memburuk

    TIKTAK.ID – Relawan MER-C Indonesia membeberkan kondisi terakhir di Jalur Gaza selatan akibat blokade oleh Israel. Melalui keterangan di akun resmi MER-C Indonesia, salah satu relawan bernama Edy Wahyudi mengungkapkan bahwa kelaparan di Jalur Gaza selatan terus meluas akibat semakin intensifnya pengepungan, agresi, serta blokade masuknya pasokan makanan ke Jalur Gaza oleh Israel.

    “Warga dari utara dipaksa untuk pindah ke selatan, namun di selatan bahan makanan tidak boleh masuk. Sudah selama beberapa bulan tertahan di perbatasan,” ucap Edy Wahyudi, seperti dikutip Tempo.co dari akun instagram MER-C Indonesia, pada Sabtu (2/11/24).

    Senada dengan MER-C, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan situasi di Jalur Gaza utara memburuk seiring meningkatnya serangan militer Israel terhadap pejuang Hamas di daerah tersebut.

    Baca juga : Jokowi Buka Suara Soal Peluang Jadi Jurkam Pilkada

    “Seluruh penduduk Palestina di Gaza Utara berada dalam risiko besar meninggal akibat penyakit, kelaparan, dan kekerasan,” ujar PBB lewat sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh penjabat Kepala Bantuan PBB Joyce Msuya, Kepala Badan-badan PBB, termasuk Badan Anak-anak PBB UNICEF dan Program Pangan Dunia, dan kelompok-kelompok bantuan lainnya, mengutip Reuters, Sabtu (2/11/24).

    Menurut PBB, bantuan kemanusiaan, termasuk untuk kebutuhan dasar, tidak bisa terpenuhi lantaran keterbatasan akses. PBB turut menyatakan pekerja kemanusiaan tidak aman dalam bertugas dan dihalangi oleh pasukan Israel.

    PBB lantas mendesak semua pihak yang bertempur di Gaza agar melindungi warga sipil. PBB juga meminta Israel agar menghentikan serangannya terhadap Gaza dan para pekerja kemanusiaan.

    Baca juga : PBNU Usulkan ke Menteri dari Muhammadiyah Supaya Guru ASN Bisa Ngajar di Sekolah NU

    Sementara itu, berdasarkan laporan Reuters, Misi PBB Israel di New York menolak berkomentar terkait pernyataan tersebut.

    Bulan lalu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon sempat menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, kalau masalah di Gaza bukanlah kurangnya bantuan. Dia mengeklaim lebih dari satu juta ton bantuan sudah dikirimkan selama tahun lalu, namun dia menuding Hamas membajak bantuan tersebut.

    Di sisi lain, Hamas telah berulang kali membantah tuduhan Israel soal pihaknya mencuri bantuan. Hamas menegaskan justru Israel yang harus disalahkan atas kekurangan tersebut.

  • Parlemen Israel Sahkan UU Larang Badan PBB Beroperasi di Palestina, RI Beri Kecaman Keras

    Parlemen Israel Sahkan UU Larang Badan PBB Beroperasi di Palestina, RI Beri Kecaman Keras

    TIKTAK.ID – Indonesia menyatakan mengutuk keras tindakan parlemen Israel, lantaran telah mengesahkan dua undang-undang yang melarang dan membatasi kerja-kerja Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

    Kecaman tersebut tertuang dalam rilis resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) pada Selasa (29/10/24).

    “Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang memutuskan melarang kegiatan UNRWA di Israel yang berimplikasi terhadap terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza,” begitu pernyataan Kemlu, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Kecam Terbitnya UU Larang UNRWA oleh Israel, BKSAP DPR RI: UU yang Sangat Rasis dan Perlu Dilawan

    Kemlu mengatakan keputusan tersebut jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 terkait kekebalan lembaga PBB.

    Kemudian Kemlu menegaskan bahwa UNRWA merupakan Badan penerima mandat PBB untuk memainkan peran yang tidak tergantikan dalam menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina.

    Indonesia sendiri menegaskan komitmen untuk terus mendukung UNRWA dalam melaksanakan mandatnya. Oleh sebab itu, Indonesia juga meminta Dewan Keamanan (DK) PBB agar dapat mengambil sikap tegas.

    Baca juga : Jokowi Disebut Akan Bentuk Yayasan, Buat Apa?

    “Indonesia mendesak komunitas internasional, khususnya DK PBB, untuk segera menghentikan tindakan Israel dan memastikannya mematuhi kewajibannya terhadap hukum internasional, resolusi DK PBB dan keputusan ICJ untuk mengakhiri penjajahan di Palestina,” imbuh Kemlu.

    Untuk diketahui, kecaman Indonesia muncul setelah Parlemen Israel mengesahkan dua UU mengenai pelarangan UNRWA. UU pertama, mereka mengesahkan undang-undang yang menghentikan operasi UNRWA di Yerusalem Timur. Mereka mengeklaim wilayah tersebut adalah bagian dari Negeri Zionis.

    Tidak hanya itu, Parlemen juga mengesahkan UU yang mengakhiri keikutsertaan Israel dalam Perjanjian Comay-Michelmore pada 1967. Kesepakatan tersebut mengamanatkan mereka untuk mengizinkan dan memfasilitasi pekerjaan UNRWA.

    Baca juga : Prabowo ke Luar Negeri Hadiri KTT G-20 dan APEC, Gibran Pegang Kendali RI

    Adapun pengesahan UU itu terjadi ketika pasukan Israel terus menggempur secara membabi-buta Palestina sejak Oktober 2023 lalu.

    Imbas operasi mereka, terdapat sebanyak lebih dari 42.000 orang di Palestina yang meninggal dunia, lebih dari 100.000 orang terluka, dan Gaza yang saat ini tengah diambang krisis pangan.

    Pengesahan UU tersebut sontak memperburuk situasi yang ada di Gaza dan dapat menciptakan bencana kemanusiaan.

  • Kecam Terbitnya UU Larang UNRWA oleh Israel, BKSAP DPR RI: UU yang Sangat Rasis dan Perlu Dilawan

    Kecam Terbitnya UU Larang UNRWA oleh Israel, BKSAP DPR RI: UU yang Sangat Rasis dan Perlu Dilawan

    TIKTAK.ID – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, diketahui mengecam tindakan rezim Israel pada Senin (28/10/24), lantaran telah meloloskan sebuah undang-undang yang melarang Badan Sosial di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di Palestina.

    Mardani menilai apa yang dilakukan oleh Israel jelas sudah melakukan penantangan terhadap dunia, dan pelanggaran atas hak asasi manusia.

    “Kami mengutuk keras, karena Israel telah menunjukkan arogansinya kepada dunia. UU itu sangat rasis dan perlu dilawan. Sebab, UNWRA merupakan lembaga sah di bawah PBB,” ujar Mardani, seperti dilansir Indopos.co.id, pada Rabu (30/10/24).

    Baca juga : Jokowi Disebut Akan Bentuk Yayasan, Buat Apa?

    Menurut Mardani, dunia internasional harus bisa bersatu melawan Israel. Salah satunya dengan cara segera menolak keberadaan Israel sebagai keanggotaan PBB dan membawa aksi genosida atau pembataian terhadap puluhan ribu warga Palestina oleh militer Israel yang telah berlangsung selama setahun ini ke pengadilan internasional.

    “UNWRA itu lembaga di bawah PBB, sementara Israel anggota PBB. Jadi ini dapat menjadi alasan menolak Israel jadi anggota PBB dan dibawa ke Pengadilan Internasional,” ucap Mardani.

    Kemudian Mardani mendesak Pemerintahan RI, khususnya Presiden Prabowo Subianto, supaya segera mengambil sikap tegas untuk mengecam kehadiran UU Pelarangan UNRWA tersebut.

    Baca juga : Prabowo ke Luar Negeri Hadiri KTT G-20 dan APEC, Gibran Pegang Kendali RI

    “Indonesia harus menentang dan melawan UU ini, serta berusaha menggalang dunia internasional melawan UU rasis ini,” tutur Mardani.

    Terlebih, kata Mardani, Pemerintah Indonesia sudah dilecehkan oleh Israel dengan aksi pembakaran Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza Utara pada Selasa (22/10/24).

    “Pembakaran rumah sakit, sekolah ataupun camp pengungsian oleh militer Israel termasuk pelanggaran berat, melanggar hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan hak asasi manusia,” terang Mardani.

    “Jadi Pemerintah Indonesia jangan hanya sekadar protes biasa, namun protes yang tegas dengan menuntut pemberian sanksi kepada Israel. Pasalnya, pembakaran rumah sakit Indonesia telah merendahkan marwah bangsa kita,” imbuh Mardani.

    Baca juga : Sejumlah Kapal Perang Rusia Siap Meluncur ke Indonesia, Ada Apa?

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lantas menekankan pentingnya evaluasi terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang tidak mampu menerapkan sanksi kepada Israel, khususnya setelah lebih dari setahun melakukan genosida terhadap puluhan ribu rakyat Palestina.