TIKTAK.ID

Tag: Ikatan Dokter Indonesia

  • Jadi Sorotan Usai Pecat Terawan, Ketua IDI Ternyata Juga Pengurus Pusat MUI

    Jadi Sorotan Usai Pecat Terawan, Ketua IDI Ternyata Juga Pengurus Pusat MUI

    TIKTAK.ID – Setelah dr Terawan Agus Putranto dipecat secara permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), nama Ketua IDI, dr Muhammad Adib Khumaidi SpOT, menjadi sorotan. Di media sosial terutama Twitter, tagar Ketua IDI jadi trending. Dalam beberapa jam saja, sudah terdapat hampir 2 ribu cuitan mengenai Adib.

    Untuk diketahui, sosok Adib dikukuhkan dalam Muktamar IDI ke-31 menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang berlangsung di Kota Banda Aceh, pada Sabtu (26/3/22) dini hari.

    “Dokter Adib telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum. Beliau terpilih melalui Muktamar IDI ke-30 di Samarinda,” ujar Ketua Panitia Muktamar IDI ke 31, dr Nasrul Musadir Alsa di Banda Aceh, seperti dikutip Wartaekonomi.co.id dari law.justice.co, Sabtu (26/3/22).

    Baca juga : Kisah Jokowi Ngamuk Soal RI Impor Cangkul

    Kemudian Nasrul mengklaim mekanisme pemilihan Ketum baru di IDI berbeda dengan lazimnya organisasi lain.

    Untuk diketahui, Adib terpilih sebagai Ketua PB IDI periode 2022-2025 dalam Muktamar ke-30 di Samarinda pada 2018 silam. Akan tetapi, selama periode 2018-2022, Adib menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, sampai akhirnya dikukuhkan menjadi Ketua Umum periode berikutnya pada Muktamar ke-31 di Banda Aceh.

    Sementara Ketua Umum periode 2025-2028 yang terpilih dalam Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh adalah Dr Selamet Budiarto. Dalam kepengurusan periode 2022-2025, Selamet pun sudah terlebih dahulu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum untuk membantu Adib Khumaidi.

    Baca juga : Tak Hanya Temui Ketum PAN dan Perindo, Gibran Bakal Temui Prabowo

    “Jadi dokter Selamet menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dulu. Nanti 2025-2028 baru menjabat sebagai Ketua Umum yang dikukuhkan dalam Muktamar selanjutnya,” terang Nasrul.

    Adib sendiri juga sekaligus menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adib disebut-sebut menjabat sebagai Ketua Lembaga Kesehatan MUI.

    Sebelumnya, IDI secara resmi memecat Terawan. Mantan Menteri Kesehatan tersebut diberhentikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI). Hasil keputusan tersebut pun dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh pada 25 Maret 2022.

    Baca juga : Pengamat Klaim Duet Puan-Anies Susah Terwujud, Kok Bisa?

    Surat dengan kop Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Umum PB IDI tertanggal 8 Februari 2022, menyatakan bahwa salah satu alasan pemecatan Terawan yakni melakukan promosi Vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai.

  • Usai Diberhentikan dari IDI, Begini Kata Terawan

    Usai Diberhentikan dari IDI, Begini Kata Terawan

    TIKTAK.ID – Setelah dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto disebut-sebut bangga sempat menjadi bagian organisasi itu. Dia pun meminta semua pihak agar tidak gaduh atas pemecatan tersebut.

    Untuk diketahui, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI, dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, pada Jumat (25/3/22).

    “Pak Terawan mengimbau teman-teman sejawat dan yang lain supaya bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kekisruhan publik, karena saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID -19,” ujar mantan Tenaga Ahli Terawan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Andi, Senin (28/3/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Turun Drastis, Imbas Minyak Goreng Langka?

    “Kasihan masyarakat dan saudara-saudara sejawat yang di daerah, puskesmas, rumah sakit, dan lainnya, jadi ikut terganggu,” sambung Andi.

    Kemudian Andi menyebut Terawan tetap merasa bangga pernah menjadi bagian dari IDI dan menganggap rekan-rekannya di organisasi kedokteran itu sebagai “saudara kandung”.

    “Hingga hari ini saya masih sangat bangga dan merasa terhormat dapat berhimpun di sana (IDI),” ungkap Terawan, seperti ditirukan Andi.

    Baca juga : Demokrat Klaim Rakyat yang Ingin AHY Jadi Presiden Makin Banyak

    “Teman sejawat itu seperti saudara kandung. Jadi saya menyayangi semua saudara saya di sana (IDI),” imbuhnya.

    Menurut Andi, Terawan juga tetap menjadikan sumpah dokter sebagai landasan dalam setiap langkahnya.

    “Saya telah disumpah akan selalu membaktikan hidup saya guna perikemanusiaan, mengutamakan kesehatan pasien, dan kepentingan masyarakat,” ungkap Andi, menirukan Terawan.

    Baca juga : Kementerian PUPR Sebut Istana Presiden dan Wapres di IKN Bakal Dipisah, Kenapa?

    “Biarkanlah saudara-saudara saya yang memutuskan, apakah saya masih boleh menginap di rumah atau diusir ke jalan,” lanjutnya.

    Andi menjelaskan, sampai saat ini Terawan masih bekerja seperti biasa, menangani pasien di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (RSDKT) Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah.

    Sekadar informasi, isu pemecatan Terawan bukan pertama kali terjadi. Pada 2018, pernah beredar surat keputusan pemecatan sementara terhadap Terawan lantaran dianggap menyalahi kode etik kedokteran lewat metode cuci otak yang dia lakukan.

    Baca juga : Hary Tanoe Temui Gibran Minta Petunjuk, Soal Apa?

    Kini Terawan dipecat sebagai anggota IDI dalam Muktamar XXXI IDI di Banda Aceh. Hasil rapat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI memutuskan untuk meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian secara permanen kepada Terawan.

  • Luhut Mendadak Kumpulkan Guru Besar, Ekonom, Dokter Hingga Mahasiswa, Bahas Apa?

    Luhut Mendadak Kumpulkan Guru Besar, Ekonom, Dokter Hingga Mahasiswa, Bahas Apa?

    TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui telah mengadakan pertemuan secara virtual dengan berbagai pihak pada Selasa (3/8/21).

    Pihak-pihak yang diundang oleh Luhut adalah Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FGDB), Ikatan Dokter Indonesia, pengamat ekonomi, hingga perwakilan himpunan mahasiswa.

    Luhut menyelenggarakan pertemuan tersebut untuk mendiskusikan upaya yang sudah dan yang akan dilakukan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Luhut mengungkapkan bahwa pertemuan itu memang untuk memberikan informasi terkait strategi Pemerintah menangani pandemi.

    Baca juga : Giliran Elektabilitas Demokrat-PKS yang Naik, PDIP Bilang: Jangan Baper dengan Hasil Survei

    Luhut pun mengaku meminta masukan dan saran yang solutif dari berbagai ahli, sehingga Pemerintah dapat mengambil kebijakan sebaik mungkin.

    “Saya meminta masukan untuk menghadapi keadaan kita mengenai kasus Covid-19 ini, lebih khusus lagi varian Delta. Peran Bapak Ibu kami perlukan untuk membantu apa saja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah untuk mengendalikan pandemi,” ujar Luhut melalui keterangan tertulis, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (4/8/21).

    Kemudian Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tersebut mengklaim pihaknya sudah menyusun dan membuat formula pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. Ia menjelaskan, secara umum terdapat tiga aspek, yakni mengurangi potensi penularan, mengurangi durasi kontak, dan melakukan vaksinasi.

    Baca juga : Pengecatan Pesawat Presiden Tuai Kritikan, Anggota DPR ini Malah Salahkan SBY

    Luhut mengatakan pengurangan potensi penularan dapat dilakukan dengan menerapkan 3M atau memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun, serta 3T atau testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (pengobatan).

    Luhut menilai pembukaan aktivitas ekonomi akan tergantung pada pencapaian vaksinasi, serta implementasi dari 3T dan 3M. Untuk itu, ia menegaskan pada Agustus ini harus dimanfaatkan dengan baik dalam hal meningkatkan cakupan tiga aspek itu.

    “Setiap Pangdam dan Kapolda menulis capaian tracing dari tiap-tiap daerah. Dengan begitu, kita mampu memprediksi kapan target kita 1:10 bisa segera tercapai. Pemda saya juga minta bantuannya untuk ikut memantau tracing, semua harus kompak. Semua laporan menggunakan bahasa yang sama agar kita dapat mengejar target dengan baik,” tutur Luhut.

    Baca juga : Survey Anies-AHY Teratas, Demokrat: Rakyat Berharap Regenerasi Kepemimpinan di 2024

    Pada diskusi itu, para ahli maupun pihak mahasiswa memberikan sejumlah masukan. Mulai dari ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Leon Alvinda Putra, Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Raihan Ariatama, sampai Prof Widodo dari Universitas Islam Indonesia (UII).

  • Nilai Jokowi Salah Langkah Tunjuk Menteri Kesehatan Baru, Pengamat: Perjudian Sangat Luar Biasa

    Nilai Jokowi Salah Langkah Tunjuk Menteri Kesehatan Baru, Pengamat: Perjudian Sangat Luar Biasa

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tengah “berjudi” dengan menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Pasalnya, Budi tidak memiliki latar belakang pendidikan medis.

    “Kalau kementerian ini tidak mengerti cara kerja kesehatan dalam dunia pandemi Covid-19, itu yang saya sebut sebagai perjudian yang sangat luar biasa kepada Pak Jokowi,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno melalui diskusi Newsmeker by Medcom.id, Sabtu (26/12/20).

    Menurut Adi, penunjukan Budi sangat riskan. Sebab, ia menilai saat ini masyarakat sedang membutuhkan orang yang sangat paham dengan dunia medis untuk mengatasi penyebaran Covid-19 (Corona).

    Baca juga : Meski Awalnya Sinis Prabowo-Sandi Masuk Kabinet, Politisi Nasdem Akhirnya Bilang Begini Soal Jokowi

    “Tapi kalau hati dan pikirannya tidak in charge dalam kementerian, maka itu agak susah untuk mendinamisasi kementerian,” tutur Adi.

    Adi mengatakan Jokowi telah salah langkah dengan menunjuk Budi untuk menggantikan Terawan Agus Putranto. Ia menyebut Budi kurang mantap untuk menjadi leading sector bidang kesehatan di tengah pandemi. Bahkan, dia memprediksi bahwa Budi tidak akan lebih baik dari Terawan.

    “Yang dikeluhkan dari Menkes sebelumnya itu tidak mampu mengorganisasi semua eksponen yang terkait dengan kesehatan. Seperti Puskesmas, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rumah Sakit, dan lainnya,” jelas Adi.

    Baca juga : Gandeng Prabowo-Sandi Jadi Menteri, PKS Sebut Eksperimen Jokowi Bahayakan Demokrasi

    Meski begitu, ia menyatakan siapa pun tak bisa mengintervensi Presiden dalam memilih menterinya, karena penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh sebab itu, Adi meminta Budi untuk bekerja sungguh-sungguh. Jika tidak, kata Adi, maka masalah baru akan muncul di tengah pandemi.

    “Kerja yang efektif merupakan jawaban dari semua itu, dan salah satunya yaitu mampu melakukan mitigasi terhadap pencegahan Corona,” ucap Adi.

    Sementara itu, mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan ikut angkat bicara terkait penunjukan Budi Gunadi. Ia mengungkapkan, latar belakang menteri yang tidak sesuai dengan jabatan yang diemban bukanlah hal baru. Akan tetapi, Dahlan mengaku lucu ketika Budi Gunadi akhirnya menjabat Menteri Kesehatan.

    Baca juga : Ketum ABI Sambut Baik Janji Menag Lindungi Minoritas Sesuai Amanat Konstitusi

    “Selalu ada sisi lucu dari yang serius-serius, seperti Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang bukan dokter. Untung tidak ada tes untuk jabatan menteri, misalnya untuk menjadi Menteri Kesehatan harus bisa menyuntik,” kata Dahlan, dikutip Detik.com dari situs web disway.id, Jumat (25/12/20).

  • Waduh! IDI Ungkap Angka Kematian Covid-19 dari Data RS Dua Kali Lipat Data Pemerintah Pusat

    Waduh! IDI Ungkap Angka Kematian Covid-19 dari Data RS Dua Kali Lipat Data Pemerintah Pusat

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih menyebut data angka kematian akibat Covid-19 tidak sesuai temuan di lapangan.

    Dia mengaku hingga saat ini data angka kematian di rumah sakit dua kali lebih besar dibandingkan data yang dimiliki Pemerintah.

    “Ada sedikit perbedaan dengan masing-masing rumah sakit, diperlihatkan data real time dari BNPB langsung laporan dari rumah sakit. Kalau di rumah sakit ini angka kematian seribu sekian, dua kali lipatnya,” ujar Daeng dalam diskusi melalui siaran telekonferensi, seperti dilansir Merdeka.com, Sabtu (18/4/20).

    Baca juga: Puluhan Ribu Tanda Tangan Petisi ‘Bebaskan Siti Fadhilah Supari’ Mendadak Hilang Misterius Saat Dekati Angka 50 Ribu

    Daeng menjelaskan, data tersebut didapat dengan melaporkan bukan hanya angka meninggal akibat positif, tetapi juga yang masuk dalam kriteria Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

    “Dengan tata pelaksanaan Covid-19, iya data real dari masing-masing rumah sakit. Dengan catatan yang belum dinyatakan confirm covid (ODP dan PDP) kalau meninggal dilaporkan sebagai meninggal karena Covid,” kata Daeng.

    Seperti diketahui, berdasarkan data pada Jumat (18/4/20), jumlah pasien meninggal dunia akibat Corona terus mengalami peningkatan. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyatakan terdapat 520 pasien yang meninggal.

    Halaman selanjutnya…

  • Ikatan Dokter Indonesia Ancam Mogok Urusi Pasien Corona, Kenapa?

    Ikatan Dokter Indonesia Ancam Mogok Urusi Pasien Corona, Kenapa?

    TIKTAK.ID – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan sejumlah organisasi profesi lain memprotes Pemerintah karena tak memadainya Alat Pelindung Diri (APD) bagi para dokter, perawat dan tenaga medis yang terlibat dalam penatalaksanaan pasien dalam kondisi wabah Corona.

    Sejumlah organisasi profesi tersebut bahkan mengancam mogok melakukan perawatan penanganan terhadap pasien COVID-19, jika Pemerintah tidak memenuhi APD yang dibutuhkan.

    “Setiap tenaga kesehatan berisiko untuk tertular COVID-19, maka kami meminta terjaminnya Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk setiap tenaga kesehatan,” demikian bunyi surat pernyataan yang ditanda tangani Ketua IDI, Daeng M Faqih, seperti dilansir Tempo.co, Jumat (27/3/20).

    Baca juga : Netizen Minta Pemfitnah Mendiang Ibu Jokowi Dilaporkan, Begini Reaksi Kaesang

    Dalam surat itu, Daeng mengatakan bila terjaminnya APD tidak terpenuhi, maka IDI akan meminta kepada anggota profesi lainnya untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien COVID-19. Hal itu, menurutnya demi melindungi dan menjaga keselamatan tenaga medis.

    Tak hanya itu, Daeng juga menyebut bahwa tak terpenuhinya APD bagi dokter, perawat, dan tenaga medis memungkinkan tenaga kesehatan yang terjangkit COVID-19 semakin meningkat, bahkan sebagian meninggal dunia.

    “Sejawat yang tertular COVID-19, selain akan jatuh sakit, juga akan berdampak pada terhentinya pelayanan penanganan kepada pasien, serta dapat menularkan kepada pasien,” jelasnya.

    Baca juga : Momen Saat Jokowi Cangkul Liang Kubur, Antar Kepergian Ibundanya ke Peristirahatan Terakhir

    Sementara Sekretaris Eksekutif PB IDI, Dien Kuswardani membenarkan adanya surat tersebut. Dia mengungkapkan, pernyataan tersebut disepakati dengan beberapa organisasi profesi lainnya. Di antaranya Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

    Pada Senin lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Pemerintah sudah mendapat 105 ribu APD yang siap didistribusikan ke rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia.

    Sebanyak 45 ribu unit akan didistribusikan untuk DKI Jakarta, Bogor dan Banten. Sedangkan 40 ribu unit untuk didistribusikan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta dan Bali, sementara 10 ribu unit akan didistribusikan di luar Jawa dan 10 ribu unit disimpan sebagai cadangan.

    Baca juga : Gak Main-main! Jika Indonesia Jadi Lockdown, Keluar Rumah Bisa Dipenjara atau Kena Denda 100 Juta

    Namun, hingga kini, faktanya sejumlah rumah sakit masih mengeluhkan kekurangan APD.

  • Ikatan Dokter Indonesia Tepis Klaim Jokowi Soal Obat Anti Malaria Chloroquine Ampuh Obati Pasien Corona

    Ikatan Dokter Indonesia Tepis Klaim Jokowi Soal Obat Anti Malaria Chloroquine Ampuh Obati Pasien Corona

    TIKTAK.ID – Lewat akun Twitternya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (20/3/20) mencuitkan perihal dua jenis obat yaitu Avigan dan Chloroquine yang dianjurkannya untuk diresepkan dokter kepada pasien yang terjangkit virus Corona.

    “Sesuai hasil riset dan pengalaman beberapa negara lain, pemerintah telah memesan dua juta Avigan dan menyiapkan tiga juta Chloroquine yang akan diresepkan oleh dokter kepada pasien Covid-19 apabila diperlukan”, tulis Jokowi.

    “Obat-obatan tersebut akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi”, lanjutnya.

    Baca juga: Kritik Pedas Jokowi Gagap Tangani Corona, Sandiaga Uno: Rakyat Butuh Pemerintahan yang Tanggap

    “Saya pun sudah meminta kepada BUMN farmasi untuk memperbanyak produksi obat ini”, tegas Jokowi memungkasi cuitannya.

    Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menepis obat malaria Chloroquine Phosphate bisa menjadi obat virus novel Corona (Covid-19). Artinya, hingga saat ini, belum ada obat yang bisa menyembuhkan infeksi virus itu.

    Sekretaris Satgas Covid-19 PB IDI, Dyah Agustina Waluyo mengatakan, hingga saat ini juga belum ada obat khusus untuk mengobati pasien yang terjangkit virus ini.

    “Jadi semua diobati sesuai gejala. Kalau demam diberikan obat demam, pilek batuk diberikan obat pilek dan batuk, kemudian kalau sampai gagal napas ya pakai ventilator,” katanya.

    Baca juga: PDIP: Kerja Pemerintah Urus TKA China Saat Wabah Corona, Amburadul dan Amatiran

    Halaman selanjutnya…

  • Ma’ruf Amin Sebut Pemerintah Berencana Beberkan Identitas ODP dan PDP Corona

    Ma’ruf Amin Sebut Pemerintah Berencana Beberkan Identitas ODP dan PDP Corona

    TIKTAK.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut Pemerintah berencana membuka identitas pasien yang berstatus Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) Virus Corona atau Covid-19. Ia mengatakan rencana itu tengah dibahas oleh Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di bawah pimpinan Kepala BNPB, Doni Munardo.

    “Di kalangan Pemerintah, khususnya di kalangan Satgas, memang ada pikiran-pikiran untuk mengumumkan identitas mereka yang sudah terpapar yang istilahnya, ada dua, Orang dalam Pemantauan dan Pasien dalam Pengawasan,” ujar Ma’ruf dalam keterangan resmi yang diterbitkan Sekretariat Wakil Presiden, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (19/3/20).

    Ma’ruf menilai identitas pasien ODP lebih penting dibuka sebagai langkah antisipasi bagi masyarakat lain untuk waspada, sebab ODP tak dikenakan isolasi seperti PDP.

    Baca juga: Lama Tak Muncul, Ma’ruf Amin Beri Pernyataan Tegas Terkait Reshuffle

    “Sebenarnya kalau orang udah diisolasi penanganannya aman, jelas, enggak keluyuran kemana-mana. Justru yang masih berbahaya itu ODP, karena berpotensi membunuh orang lain,” tutur Ma’ruf.

    Untuk itu, Ma’ruf meminta adanya peningkatan pengawasan terhadap ODP, termasuk kemungkinan menyebutkan identitas-identitasnya supaya masyarakat waspada. Namun dalam rangka menjaga masyarakat, Ma’ruf mengatakan hal itu masih dalam kajian.

    Terdapat sejumlah tahapan status risiko Covid-19. Pertama, OPD yaitu orang yang mengalami gejala-gejala, misalnya demam di atas 38 derajat Celcius, atau memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit Covid-19 dalam 14 hari terakhir.

    Baca juga: Kiprahnya sebagai Wapres Dinilai Tak Signifikan, Ma’ruf Amin Bilang Tak Ingin Ada ‘Matahari Kembar’

    Halaman selanjutnya…