TIKTAK.ID

Tag: Ibukota Baru

  • Mengenal Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Ada Ahok Hingga Tumiyana

    Mengenal Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Ada Ahok Hingga Tumiyana

    TIKTAK.ID – Pemerintah diketahui telah menyiapkan desain awal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim), yang akan dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara pilihan presiden.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengumumkan sejumlah nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Di antaranya Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, pengusaha Tumiyana, hingga mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Azwar Anas.

    “Namanya kandidat memang ada banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas, cukup,” ujar Jokowi, seperti dilansir Harianjogja.com, Sabtu (23/10/21).

    Baca juga : PAN Siap Gaet Ganjar, Erick Thohir atau Anies untuk Maju Capres 2024

    Kepala Otorita sendiri adalah jabatan setingkat menteri yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan IKN baru. Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan orang yang menduduki jabatan tersebut.

    Berikut ini rekam jejak masing-masing calon:
    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
    Sebelum menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi, Ahok menjabat sebagai Bupati Belitung Timur sejak Agustus 2005 hingga Desember 2006. Kemudian Ahok menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, lalu pada 14 November 2014 Ahok bersama Djarot Saiful Hidayat terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Akan tetapi, karier politik BTP harus meredup lantaran tersandung kasus penistaan agama. Dia pun divonis bersalah dan dihukum dua tahun penjara akibat kasus tersebut Pada 9 Mei 2017. Usai bebas, Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    Baca juga : Nasdem Siap Koalisi dengan Golkar Asalkan Capresnya Bukan Airlangga

    Bambang Brodjonegoro
    Bambang berperan penting dalam rencana pemindahan IKN baru terutama ketika masih menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Saat itu, Bambang memang kerap bicara soal pentingnya pemindahan Ibu Kota.

    Bambang pernah menduduki tiga jabatan menteri, yakni Menteri Keuangan (2014-206), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2016-2019), dan Menteri Riset dan Teknologi (2019-2021).

    Abdullah Azwar Anas
    Abdullah Azwar Anas sempat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode. Pada 2018-2019, Banyuwangi ditetapkan sebagai kabupaten terinovatif oleh Kementerian Dalam Negeri. Anas juga tercatat pernah menjadi anggota MPR (1997-1999) dan anggota DPR (2004-2009).

    Baca juga : Jokowi Beri Peringatan Soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 di Indonesia

    Azwar sebenarnya hendak maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Namun saat itu di media sosial beredar foto mesum mirip dirinya. Hal itu membuat Azwar memutuskan mundur dan batal menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur.

    Tumiyana
    Tumiyana yang saat ini menjabat Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dikabarkan banyak berkecimpung di perusahaan pelat merah, terutama konstruksi. Tumiyana juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk , Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China.

  • Mimpi Jokowi Rayakan HUT RI di Ibu Kota Baru

    Mimpi Jokowi Rayakan HUT RI di Ibu Kota Baru

    TIKTAK.ID – Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) RI pada 17 Agustus 2024, di Ibu Kota Negara (IKN) baru, didoakan terwujud. Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun juga mengatakan bahwa dirinya optimistis pembangunan IKN dapat rampung pada 2024.

    Misbakhun menyebut pemindahan IKN ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Ia pun menilai keinginan Jokowi sudah sangat positif, karena merupakan wujud pemerataan pembangunan yang akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.

    “Keinginan Pak Jokowi untuk merayakan 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara (baru), insya Allah dapat terwujud,” ujar Misbakhun dalam acara diskusi Forum Legislasi bertajuk “Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Jadi Prioritas” di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/3/21), seperti dilansir Beritasatu.com.

    Baca juga : Bahas Isu Jokowi 3 Periode, Megawati: Orang yang Ngomong itu yang Kepingin

    Kemudian Misbakhun menyatakan ada banyak negara yang mengubah atau memindahkan Ibu Kota. Ia mencontohkan, Brasil, sebelum di Brasilia City, dulunya memiliki Rio de Janeiro yang tetap menjadi salah satu kota termaju di sana.

    Misbakhun mengklaim pernah melihat pengelolaan Brasilia City. Ia menganggap ide Ibu Kota baru Indonesia hampir mirip. Ia menjelaskan bahwa ide tersebut sebenarnya adalah sejarah yang berulang. Pasalnya, kata Misbakhun, Proklamator RI Soekarno juga pernah ke negeri di Amerika Selatan, dan kemungkinan juga melihat gedung parlemen serta kehidupan legislatif di sana, sehingga beberapa gedung di negara itu dengan di Indonesia hampir sama.

    “Jika Bung Karno memberikan gedung kura-kura itu dua tempat, kalau mereka (Brasil) seperti mangkuk yang satunya terbuka, yang satunya tertutup,” tutur Misbakhun.

    Baca juga : Di Tengah Isu KLB, Elektabilitas Demokrat dan AHY Melesat, PDIP Jeblok dan Partai Ummat Salip PAN

    Ia melanjutkan, satu hal yang pasti yakni pembangunan Ibu Kota baru dan Istana Kepresidenan menjadi pertanda bagi Indonesia untuk siap melakukan pergeseran-pergeseran. Menurutnya, kini tak lagi terpaku pada Jawasentris, karena Pulau Jawa sendiri sudah sangat penuh.

    Tidak hanya mengenai penduduk, tetapi juga industri maupun ekonominya. Untuk itu, ia menegaskan pemindahan Ibu Kota merupakan upaya melakukan pergeseran supaya tidak terjadi disparitas yang terlalu lebar antara Jawa dan luar Jawa.

  • Jika #2024GantiPresiden, Ibu Kota RI Batal Pindah ke Kaltim?

    Jika #2024GantiPresiden, Ibu Kota RI Batal Pindah ke Kaltim?

    TIKTAK.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengatakan program utama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin (Ma’ruf), yaitu pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, perlu dilindungi payung hukum konstitusi yang dijabarkan dalam Tap MPR RI.

    Hal itu diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah dalam media visit ke PT Trans Digital Media, Jakarta, Rabu (12/2/20) petang. Basarah beralasan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak memberikan satu kepastian kontinuitas pembangunan nasional.

    Menurut Basarah, basis pembangunan yang tertuang dalam UU Nomor 25/2004 merupakan visi, misi, dan program setiap calon presiden. Sehingga, lanjutnya, ketika mereka terpilih maka visi dan misi itu menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres).

    “Kalau Jokowi berhenti dan pembangunan pemindahan Ibu Kota belum selesai kemudian berganti partai (partai politik asal presiden), akan muncul ego sektoral. Untuk apa saya melanjutkan legasinya PDIP. Begitu presiden berikutnya tidak melanjutkan, maka triliunan anggaran negara akan musnah,” ujar Basarah, dilansir CNBCIndonesia.com.

    Basarah yang juga merupakan politikus PDIP itu mencontohkan megaproyek kompleks Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang. Ia menyebut proyek itu adalah program utama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini mangkrak lantaran kasus dugaan korupsi dalam pembangunan kompleks tersebut.

    “Kita tidak tahu nanti presiden terpilih mau bikin apa. Tiba-tiba Jokowi memindakan Ibu Kota, kita kaget-kaget karena di visi-misinya tidak ada. Tapi apakah itu dilarang? Tidak, karena UU SPPN tidak melarang itu,” terangnya.

    Oleh karena itu, kata Basarah, perlu adanya perencanaan pembangunan yang jelas. Dengan begitu, payung hukum pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang dituangkan dalam satu payung hukum konstitusi, dan dijabarkan dalam satu ketetapan MPR sehingga mengikat.

    Menurut Basarah, dengan adanya ketetapan MPR tersebut, maka siapapun capres, gubernur, bupati dan wali kota, boleh mengajukan visi-misi varian pembangunan. Tetapi road map pembangunan nasional, dan hal-hal fundamental ini tidak boleh mereka ganti seenaknya.

    Hal senada juga disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Bambang menilai pemindahan Ibu Kota yang digagas Jokowi bukan tidak mungkin digagalkan oleh siapapun yang kelak terpilih sebagai presiden. Bambang pun mengusulkan agar program-program unggulan itu dituangkan dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

  • Mahfud MD: Jakarta Sudah Sulit Dipertahankan Sebagai Ibu Kota Negara

    Mahfud MD: Jakarta Sudah Sulit Dipertahankan Sebagai Ibu Kota Negara

    TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, sulit mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

    Sebab, menurutnya, Jakarta sudah dipenuhi permasalahan perkotaan yang akut.

    Selain itu, menurut dia, sulit untuk membenahi Jakarta dengan cara tata ulang kota disebabkan pembangunan di sana sudah masif.

    Oleh sebab itu, Mahfud menilai pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat.

    “Soal pemindahan Ibu Kota enggak ada masalah rumit. Itu soal hal biasa saja cuma akan menyangkut kebutuhan obyektif. Jakarta itu sulit untuk dipertahankan sebagai Ibu Kota kalau lihat perkembangan sampai saat ini dan ke depan,” ujar Mahfud di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (22/1/20), dikutip dari Kompas.com.

    Baca juga: Jokowi Klaim Tak Ada Kota di Dunia yang Samai Ibu Kota Baru RI, Ini Alasannya?

    “Dirombak lagi dari awal sulit. Lalu melalui proses studi mendalam Pemerintah akhirnya memutuskan pindah Ibu Kota dan itu kalau tidak terlalu dipolitisir (prosesnya cepat) karena kesepakatannya udah. Kan tinggal merubah beberapa undang-undang,” kata dia.

    Mahfud menyatakan, Pemerintah telah menggelar sayembara konsep pembangunan Ibu Kota baru beserta dengan perencanaannya secara detail.

    Ia juga mengatakan, rencananya pemindahan Ibu Kota akan dimulai pada 2024 dan berlangsung bertahap.

    Selain itu, kata Mahfud, Pemerintah dan DPR segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

    Baca juga: Sejarawan: Soal Revitalisasi Monas Anies Salah Paham

    Halaman selanjutnya…

  • Wah, Ternyata Jokowi Sudah Libatkan Pihak Asing Sejak Lama Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru

    Wah, Ternyata Jokowi Sudah Libatkan Pihak Asing Sejak Lama Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab (UEA) dan menghasilkan sejumlah kesepakatan investasi, dengan nilai US$ 22,89 miliar atau setara Rp314,9 triliun.

    Dalam pertemuan itu pihak Abu Dhabi juga menyatakan kesiapan dan minatnya terlibat dalam proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) RI yang baru ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

    Merespons hal itu, Jokowi pun langsung menawarkan kepada Putra Mahkota Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed (MbZ) untuk masuk dalam Dewan Pengarah, bahkan sebagai Ketua Dewan Pengarah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru tersebut.

    “Pada pertemuan di Abu Dhabi, Presiden RI menawarkan Putra Mahkota untuk menjadi semacam Dewan Pengarah di dalam Ibu Kota baru yang akan segera dibangun pada 2020 sekarang ini,” ujar Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Detik.com, Senin (13/1/20).

    Baca juga: Susi Pudjiastuti Kritisi Soal Impor Garam, Edhy Prabowo Ngaku Terpaksa

    Rupanya, ada tiga figur asing yang dipercaya Pemerintah untuk menjadi Dewan Pengarah pembangunan Ibu Kota baru. Figur asing itu yakni MbZ, pendiri SoftBank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 Tony Blair.

    Fadjroel mengatakan pertimbangan Jokowi mempercayakan dan melibatkan ketiga tokoh asing sebagai upaya melibatkan semua pihak secara internasional dalam upaya untuk membangun Ibu Kota baru. Ia mengungkapkan salah satu yang diinginkan oleh Jokowi, IKN baru merupakan persembahan Indonesia untuk dunia.

    Selain itu, Fadjroel menjelaskan keterlibatan negara-negara lain dalam proyek pemindahan Ibu Kota agar beragam teknologi canggih ada di sana, seperti di Jepang dan Korea Selatan.

    Ia menyebut Jepang menawarkan diri untuk mengisi teknologi di sektor transportasi, salah satunya mobil listrik dan sistem transportasi publik.

    Baca juga: Rupiah Terlalu Kuat, Jokowi Malah Wanti-Wanti BI Hati-Hati. Kenapa?

    Halaman selanjutnya…