Tag: G30S/PKI

  • Pengamat Ungkap 6 Hal Terkait Kegaduhan yang Dibuat Gatot Nurmantyo, Ini Tujuan Akhirnya

    Pengamat Ungkap 6 Hal Terkait Kegaduhan yang Dibuat Gatot Nurmantyo, Ini Tujuan Akhirnya

    TIKTAK.ID – Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengklaim bahwa dirinya diberhentikan sebagai Panglima TNI terkait kebijakannya meminta seluruh prajurit TNI menonton film G30S PKI. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyebut Gatot tengah memainkan politik playing victim atau berlagak menjadi korban.

    “Jika memang benar pernyataan Gatot yang mengatakan dia diberhentikan menjadi Panglima karena memutar film G30S PKI, maka patut diduga Gatot sedang memainkan gaya politik playing victim,” ujar Karyono, seperti dilansir Jpnn.com, Jumat (24/9/20).

    Karyono mengatakan, dengan memainkan politik playing victim, Gatot ingin mengesankan dirinya dianiaya Pemerintah.

    Baca juga : Makjleb! Alasan Sesungguhnya Febri Diansyah Mundur dari KPK ini Kagetkan Publik

    “Intinya, Gatot sedang membangun opini publik seolah ia menjadi pihak yang teraniaya,” terang Karyono.

    Ia juga menilai pernyataan Gatot yang meminta penayangan kembali film G30S PKI, merupakan strategi propaganda. Menurutnya, strategi itu yang dijadikan jualan untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat politik. Ia melanjutkan, dengan propaganda ini diharapkan dapat membangun empati dan simpati.

    Kemudian Karyono menyatakan gaya politik Gatot yang getol menggunakan narasi Komunis dan PKI mirip dengan gaya politik orde baru.

    “Gaya politik Orde Baru memang gemar jualan isu Komunis atau PKI,” kata Karyono.

    Baca juga : Tak Diduga, Pidato Perdana Jokowi di Sidang Umum PBB Senada Seirama dengan Erdogan

    Halaman selanjutnya…

  • Minta Gatot Tak Goreng Isu PKI, PKB: Silahkan Kalau Mau Nyapres

    Minta Gatot Tak Goreng Isu PKI, PKB: Silahkan Kalau Mau Nyapres

    TIKTAK.ID – Belakangan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjadi sorotan karena mengaitkan penggantian dirinya sebagai Panglima TNI dengan perintah menonton film G30S/PKI. Merespon hal itu, PKB menilai Gatot hanya menggoreng isu PKI untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (Capres) pada 2024.

    “Sebagian orang mengatakan Gatot goreng-goreng isu PKI untuk kepentingan dirinya. Kalau ingin nyapres, silakan saja, tanpa harus menuduh pihak lain pro-PKI,” ujar Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid kepada wartawan, seperti dilansir Detik.com, Kamis (24/9/20).

    Jazilul menyatakan alasan Gatot mengungkit isu PKI tidak relevan lagi. Namun di sisi lain, ia juga mengimbau agar semua pihak tetap harus waspada terhadap ancaman PKI.

    Baca juga : Mengerikan, Begini Prediksi Anies Soal Peningkatan Kasus Corona di DKI Hingga November

    “Demikian juga, sudah tidak relevan lagi kalau membahas alasan Pak Gatot diganti, apalagi karena alasan pemutaran film G30S/PKI. Tugas panglima kan bukan ngurusi film saja,” ucap Jazilul.

    “Menurut saya, G30S/PKI itu peristiwa politik kelam dan menyakitkan. Jas merah (jangan sekali-kali melupakan sejarah). Kita semua tetap harus ingat dan waspada terhadap ancaman PKI,” imbuhnya.

    Kemudian Jazilul menilai film G30S/PKI masih perlu diputar. Mengenai akurasi film tersebut, Wakil Ketua MPR itu pun menilai film sejarah punya beragam versi.

    Baca juga : Dulu Keras Serang Jokowi, Kini Fahri Hamzah Bela Gibran, Ternyata ini Alasannya

    “(Film G30S/PKI) memang perlu diputar, tapi tidak harus diwajibkan. Sejarah, apalagi film, tetap ada versinya, begitu pula soal akurasinya. Film itu dibikin zaman Orde Baru, jadi silakan saja kalau ada yang mau bikin lebih akurat,” tutur Jazilul.

    Seperti diberitakan sebelumnya, melalui channel YouTube Hersubeno Point seperti dikutip pada Rabu (23/9/20), Gatot mulanya menyinggung berita pada 2017 soal generasi muda tidak percaya adanya PKI. Ia pun mengungkapkan soal arahannya untuk menonton film “G30S/PKI” menjadi alasan ia dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI.

    “Ketika saya masih menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya. Maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film ‘G30S/PKI’. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI. Ia menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, karena kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti’,” jelas Gatot.

    Baca juga : Pencalonan Keponakan SBY Dikaitkan Dinasti Politik, Demokrat: Itu Permainan Lama

    “Saya bilang kepada dia, terima kasih. Tapi di situ tetap saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar, saya kemudian diganti,” tukasnya.

  • Bantah Klaim Gatot, PDIP: Tak Ada Hubungannya dengan Nobar Film PKI, Jangan Melebar Kemana-mana

    Bantah Klaim Gatot, PDIP: Tak Ada Hubungannya dengan Nobar Film PKI, Jangan Melebar Kemana-mana

    TIKTAK.ID – Politikus PDI-Perjuangan, Tubagus Hasanuddin mengungkapkan bahwa pergantian jabatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI pada 2017 tidak ada kaitannya dengan perintah menonton film G30S/PKI.

    Ketika suksesi Panglima TNI itu berlangsung, Hasanuddin masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR yang menangani bidang pertahanan. Ia menilai pergantian itu dilakukan murni karena masa jabatan Gatot sudah habis.

    “Tak ada hubungannya sama sekali, karena yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo,-red) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun,” ujar Hasanuddin, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (24/9/20).

    Baca juga : Respons Lengkap Istana Atas Tuduhan Gatot Nurmantyo

    Menurut Hasanuddin, pergantian yang dilakukan tiga bulan sebelum Gatot memasuki masa pensiun merupakan hal yang lumrah. Bahkan, ia mengatakan banyak perwira tinggi yang mengakhiri jabatan sebelum pensiun.

    “Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret. Tapi itu hal yang lumrah,” terang pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal tersebut.

    Hasanuddin menegaskan, tak ada hal yang harus dipermasalahkan dari pergantian Gatot. Ia juga menyatakan pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden dengan meminta persetujuan DPR RI, dan itu hal yang biasa.

    Baca juga : Usulkan Pilkada Ditunda, Ketum PBNU: Politik Bisa Ditunda, Keselamatan Nyawa Tidak Bisa

    “Ketika itu, DPR telah menyepakati untuk memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Panglima TNI yang baru. Seluruh fraksi di DPR semuanya aklamasi setuju untuk memberhentikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo,” ucapnya.

    “Hal itu tak ada hubungannya dengan nobar film G30S/PKI, jangan melebar kemana-mana. Jabatan itu tidak ada yang abadi, pada suatu saat juga ada akhirnya,” imbuh Hasanuddin.

    Halaman selanjutnya…

  • Respons Lengkap Istana Atas Tuduhan Gatot Nurmantyo

    Respons Lengkap Istana Atas Tuduhan Gatot Nurmantyo

    TIKTAK.ID – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo sempat mengungkapkan beberapa poin pernyataan. Gatot menyampaikan hal itu melalui kanal Hersubeno di YouTube.

    Poin yang disampaikan Gatot yakni ia mengaku sudah mengendus gerakan kebangkitan Komunis sejak 2008 dan sampai sekarang semakin nyata terlihat.

    Ketika masih menduduki jabatan Panglima TNI, ia mengaku sudah berupaya “membungkus” gerakan kebangkitan PKI itu. Namun Gatot malah dicopot dari jabatannya.

    Baca juga : Usulkan Pilkada Ditunda, Ketum PBNU: Politik Bisa Ditunda, Keselamatan Nyawa Tidak Bisa

    Gatot menilai upaya membangkitkan PKI salah satunya dengan mengganti Hari Kelahiran Pancasila menjadi 1 Juni. Selain itu, Gatot juga mengaitkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan kebangkitan Komunis. Padahal menurutnya, RUU HIP sangat bertentangan dengan UUD 1945.

    Kemudian pihak Istana merespons pernyataan Gatot. Kantor Staf Presiden (KSP) menyangkal pernyataan Gatot yang mengaitkan pencopotannya dari jabatan Panglima TNI dengan kegetolannya menginstruksikan pemutaran film G30S PKI.

    Mengutip Jpnn.com, Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengatakan pemberhentian Gatot dari jabatan Panglima TNI didasari usia tokoh kelahiran 13 Maret 1960 itu telah memasuki masa pensiun.

    Baca  juga : Inilah Jawaban JK Saat Ditanya Lebih Enak Jadi Wapres Zaman SBY atau Jokowi

    “Masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran (film) G30S,” ujar Donny, Rabu (23/9/20).

    Donny menjelaskan, semua pimpinan di TNI maupun Polri pasti akan diganti apabila memasuki masa pensiun. Ia pun menegaskan bahwa Gatot tidak diberhentikan di tengah masa jabatan.

    Lebih lanjut, pihak KSP menilai Gatot sengaja mengembuskan isu PKI jelang 30 September.

    Baca juga : Gara-gara ini Novel Bamukmin Sebut Sandiaga Pengkhianat

    “Pemerintah melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa. Apalagi ketika menjelang 30 September,” terang Donny.

    “Dari tahun ke tahun pasti ada dinamika politik. Ada pula suara-suara yang selalu menuding ini-itu terhadap Pemerintah berkaitan PKI,” imbuhnya.

    Halaman selanjutnya…

  • Jenderal Gatot Nurmantyo Beberkan Penyebab Dirinya Dicopot Jokowi dari Jabatan Panglima TNI

    Jenderal Gatot Nurmantyo Beberkan Penyebab Dirinya Dicopot Jokowi dari Jabatan Panglima TNI

    TIKTAK.ID – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015-2017, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkapkan alasan ia dicopot dari jabatannya di penghujung 2017. Gatot sendiri seharusnya masih berkarier di TNI hingga masa pensiun akhir pada Maret 2018.

    Namun secara tiba-tiba, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Gatot dengan mengirim surat ke pimpinan DPR agar digantikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Hadi Tjahjanto. Sedangkan mutasi terakhir yang diteken Gatot, akhirnya dibatalkan oleh Hadi.

    Gatot mengatakan penggantian posisi pucuk pimpinan TNI terjadi lantaran ia bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar atau menonton film Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada 2017. Ketika itu, keputusan Gatot memang mengagetkan banyak pihak.

    Baca juga : Sepekan Sudah Anies Terapkan PSBB Ketat di Jakarta, Kasus Covid Makin Naik atau Turun?

    “Pada saat itu saya memiliki sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja, PDIP. ‘Pak Gatot hentikan itu. Kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti’. Saya bilang, terima kasih, tapi justru saya gas karena ini benar-benar berbahaya. Dan memang akhirnya saya diganti,” ujar Gatot melalui akun channel YouTube Hersubeno Arief, seperti dilansir Republika, Selasa (22/9/20).

    Menurut Gatot, kemungkinan bangkitnya PKI di Indonesia bukan sebuah hal yang tidak mungkin. Sebab, ia mengamati bahwa PKI gaya baru bangkit sejak 2008, tepatnya ketika seluruh mata pelajaran di sekolah menghapuskan sejarah kelam tentang peristiwa G30S/PKI.

    Gatot mengklaim hal itu menandakan memang gerakan tersebut tidak bisa dilihat bentuknya, tapi dapat dirasakan. Oleh sebab itu, sejak menjabat sebagai Panglima Kostrad pada 2013-2014, Gatot kerap mengisi kuliah umum di berbagai kampus untuk melawan gerakan PKI gaya baru.

    Baca juga : Mendadak Datangi Kuburan Korban Corona Malam-malam, Ada Apa dengan Anies Baswedan?

    “Ini suatu hal yang sangat berbahaya. Kalau yang paling unit kecil adalah kelas 6 SD, taruhlah sekarang ini maka mereka semua yang duduk di universitas. Mereka tidak pernah mengenyam pelajaran tersebut sehingga pada 2017, kita sama-sama ingat, generasi muda 90 persen lebih tidak percaya adanya PKI. Maka dengan data-data yang ada pertama kali saya menjabat Pangkostrad saya beranikan untuk kuliah umum proxy war di Universitas Indonesia,” tegas Gatot.

    Gatot menjelaskan, gerakan PKI gaya baru semakin nyata saat ini karena berhasil mengganti Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni. Padahal, Gatot menyebut Pancasila pada 1 Juni merupakan konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan Bung Karno.

  • PA 212 Bakal Gelar Nobar G30S/PKI Serentak di Musala dan Masjid

    PA 212 Bakal Gelar Nobar G30S/PKI Serentak di Musala dan Masjid

    TIKTAK.ID – Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang tergabung ke dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI, akan menyelenggarakan acara nonton bareng film G30S/PKI. Rencananya, acara tersebut diselenggarakan serentak secara nasional pada 30 September 2020.

    Ketua PA 212, Slamet Maarif menyebut nonton bareng film G30S/PKI ini nantinya dilakukan di masjid atau musala di wilayah masing-masing. Ia mengatakan acara nonton film tersebut digelar untuk mengingatkan bahaya ideologi Komunis yang masih mengancam Indonesia.

    “Jam delapan malam nobar film G30S PKI. Dengan begitu, anak bangsa tidak akan lupa dengan sejarah dan bahayanya PKI untuk bangsa Indonesia,” ujar Slamet, seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (31/8/20).

    Baca juga : Ahok Tak Dicopot karena Pemerintah Ada Kepentingan dengan China, Apa Benar?

    Kemudian Slamet mengklaim bahwa PA 212 mengindikasikan bahaya Komunis masih ada di Indonesia. Ia memaparkan, yang paling baru yakni rencana Pemerintah yang akan memisahkan agama dengan negara dan mengubah Pancasila menjadi Ekasila.

    “Sejak Reformasi, Litsus (penelitian khusus), sudah tidak ada. Pengkhianatan PKI sudah tidak ada di kurikulum nasional, dan film G30S PKI tidak ditayangkan lagi oleh TV nasional. Kader mereka pun sudah berani sebut PKI seperti dalam tulisan bukunya, bahkan mereka sudah masuk parlemen,” ucap Slamet.

    Lebih lanjut, Slamet meminta peserta untuk membaca Alquran sampai waktu maghrib sebelum mengikuti nonton bareng film itu. Setelah itu, kata Slamet, akan dilakukan doa bersama dan taubat nasional.

    Baca juga : Jokowi Warning Anies Cs: Hati-hati..!

    “Setelah magrib dilakukan doa taubat nasional, dengan tujuan berdoa untuk Indonesia agar Allah selamatkan bangsa dan negara ini dari bahaya Komunis dan agar diangkat musibah Covid-19 dari Indonesia,” terang Slamet.

    Sebelumnya, pada 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan nonton bareng film G30S/PKI. Hal itu pun mendapat kritik dari sejumlah pihak lantaran film tersebut bagian propaganda Orde Baru.

    Saat itu Jokowi juga ikut menonton film G30S/PKI bersama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor. Menurut Gatot, pemutaran ulang film tersebut bertujuan untuk mengingatkan peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 silam agar tidak terulang lagi di masa sekarang.