Tag: Dinas Kesehatan DKI Jakarta

  • Anies: Separuh Warga Jakarta Pernah Terinfeksi Corona

    Anies: Separuh Warga Jakarta Pernah Terinfeksi Corona

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei serologi, hampir separuh warga Jakarta pernah terinfeksi virus Corona. Survei itu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Lembaga Eijkman, dan CDC Indonesia pada 15-31 Maret 2021, terhadap sebanyak 4.919 orang di Jakarta.

    “Hasilnya, ditemukan separuh penduduk Jakarta pernah terinfeksi virus SARS-CoV-2, penyebab Covid-19,” ujar Anies melalui unggahannya di Instagram, Sabtu (17/7/21), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Menurut Anies, survei serologi mengukur proporsi warga yang mempunyai antibodi terhadap virus Corona. Ia menyebut antibodi akan terbentuk bila seseorang pernah terpapar atau sudah mendapat vaksin. Ketika survei itu dilaksanakan, baru 11,4 persen penduduk Jakarta yang sudah divaksin.

    Baca juga : Berikut Daftar Warga yang Boleh Keluar Daerah Saat Libur Iduladha

    Kemudian survei menyatakan bahwa dari 4.919 orang responden, terdapat 44,5 persen sudah pernah terinfeksi virus Corona. Hal itu berarti dari 10,6 juta penduduk Jakarta, diperkirakan ada sekitar 4.717.000 orang di Ibu Kota yang pernah terpapar Covid-19.

    “Saat survei ini dilakukan, total kasus terkonfirmasi di Jakarta yakni 382.055. Artinya, dari jumlah 4,7 juta estimasi warga yang pernah terinfeksi, hanya 8,1 persen yang terdeteksi,” tutur Anies.

    Padahal, Anies mengklaim cakupan testing di Jakarta sudah sangat tinggi, bahkan hingga 20 kali lipat dari standar Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Anies pun menilai hal itu berarti bahwa banyak kasus tidak bergejala, sehingga tidak pernah dites dan tidak terdeteksi.

    Baca juga : Warganet Heboh, Ada SBY di Film ‘The Tomorrow War’

    Anies juga mengatakan hasil survei serologi menjadi dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan dan penyusunan strategi menghadapi pandemi. Ia mengaku telah melaporkan hasil survei tersebut ke Pemerintah Pusat.

    Lebih lanjut, menurut hasil survei lainnya, ditemukan bahwa separuh penduduk Jakarta pernah terinfeksi Covid-19 terbanyak pada rentang usia 30-49 tahun. Sementara infeksi pada segmen perempuan lebih tinggi dengan 47,9 persen.

    Survei itu menyebut lebih banyak yang terinfeksi yakni kelompok yang sudah menikah dengan 39,8 persen, dan penduduk paling banyak terinfeksi tinggal di wilayah penduduk dengan 48,4 persen. Selain itu, mereka yang terinfeksi lebih banyak berada dalam kondisi tubuh kelebihan berat badan dan obesitas serta kadar gula darah yang tinggi.

  • Anak Buah Ungkap ‘Pembisik’ Anies dari Pihak Pemerintah Pusat Saat Putuskan PSBB DKI

    Anak Buah Ungkap ‘Pembisik’ Anies dari Pihak Pemerintah Pusat Saat Putuskan PSBB DKI

    TIKTAK.ID – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti membocorkan siapa saja yang menjadi rujukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan ketika memutuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), baik di awal, transisi, rem darurat, sampai transisi jilid II.

    Widyastuti mengatakan, setiap Anies memutuskan kebijakan untuk DKI, semua didasari oleh masukan dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat. Kemudian terdapat pula masukan dari akademisi, dalam hal ini Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), dan juga kondisi lapangan yang dilihat langsung oleh para Wali Kota di Provinsi DKI Jakarta.

    “Kajian ini dilakukan seminggu sekali. Jadi, ketika Bapak Gubernur memutuskan intervensi itu mendengarkan dari berbagai pihak termasuk asupan kajian ilmiah. Sebab, kita melihat dengan kekuatan data menjadi penting,” ujar Widyastuti melalui Webinar Proyeksi Covid-19 dan Evaluasi PSBB Bappenas, seperti dilansir Detik.com, Jumat (23/10/20).

    Baca juga : Sesalkan Lahan Pertanian jadi Real Estate, Prabowo Subianto: Apa Kita Bisa Makan Semen dan Beton?

    Ia melanjutkan, terutama ketika Anies menarik rem darurat PSBB pada 9 September lalu dan mulai berlaku di 14 September. Ia pun memastikan bahwa hal itu juga didasari data dan masukan berbagai pihak. Adapun data utama yang disoroti Anies yakni jumlah ketersediaan ranjang untuk isolasi pasien Covid-19 yang semakin menipis.

    “Ketika PSBB diketatkan lagi, itu memang karena kondisi pemanfaatan tempat tidur atau isolasi kita, baik isolasi yang berbasis RS atau non-RS, sudah mengalami kondisi yang luar biasa. Berdasarkan asupan dari institusi pendidikan, dan sebagainya, maka diputuskan PSBB diperketat,” ucapnya.

    Widyastuti menyatakan ketika Anies menerapkan PSBB Transisi Jilid I yakni 5 Juni 2020 lalu, dan PSBB Transisi Jilid II pada 12 Oktober lalu, hal itu juga didasari masukan berbagai pihak. Ia pun memastikan, setiap memasuki masa transisi, Pemprov DKI semakin memperbanyak kapasitas Testing, Tracing, dan Treat/isolasi (3T) pada suspect/pasien Covid-19.

    Baca juga : Survei IPR Soal Kinerja Kabinet Jokowi-Ma’ruf: Kepuasan Publik di Bawah 50 persen, Prabowo Paling Tinggi

    “Ketika kita berani untuk memutuskan PSBB mulai dilonggarkan, tentu kami juga harus menambah kekuatan 3T. Tidak mungkin kita berani melonggarkan suatu pengetatan tanpa menambah 3T. Artinya ketika PSBB DKI pertama diberlakukan, kemudian transisi dilakukan, hal itu juga kita barengi dengan kapasitas testing, lacak, dan isolasi, di mana DKI di awal baru 8 RS, lalu menjadi 30 RS, dan 68 RS,” terang Widyastuti.

  • Untuk Kewaspadaan, Dinkes DKI Pantau 115 Orang Terkait Corona dan Dirikan Posko Pelaporan

    Untuk Kewaspadaan, Dinkes DKI Pantau 115 Orang Terkait Corona dan Dirikan Posko Pelaporan

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengaku pihaknya melakukan pemantauan terhadap 115 orang di DKI terkait virus Corona. Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyebut telah melaporkan jumlah tersebut ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Kalau alur laporan itu, semua kasus kita laporkan ke Kementerian Kesehatan,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes DKI Jakarta Dwi Oktavia, dilansir Detik.com, Senin (2/3/20).

    Dwi menjelaskan, Kemenkes memiliki posko untuk mengelola atau mengoordinir laporan terkait virus Corona dari semua provinsi. Ia mengatakan hasil laporan ini juga akan diteruskan ke berbagai wilayah, bila ditemukan adanya dugaan atau pasien baru.

    Baca juga: Terbukti! Menkes dan Jokowi Kalah Cepat dari Anies Soal Deteksi Dini Virus Corona

    “Misalnya pasien di Jakarta ada pasien dalam pengawasan, tapi dia misalnya warga Surabaya, nah, dikasih tahu ke sana. Jalur komunikasi dan laporan antar wilayahnya itu dikoordinir di Kementerian Kesehatan,” ungkap Dwi.

    Menurut Dwi, berdasarkan alur tersebut, maka Kemenkes lah yang akan menyampaikan informasi terkait 115 orang yang dipantau ke Kantor Staf Presiden (KSP), atau pihak berkepentingan lain yang memang harus mengetahui informasinya. KSP sendiri diketahui menjadi Pusat Koordinasi terkait Corona di Indonesia.

    Halaman selanjutnya…