Tag: Charta Politika

  • Charta Politika Ungkap 61 Persen Pemilih Jokowi-Ma’ruf Akan Pilih Ganjar di Pilpres 2024

    Charta Politika Ungkap 61 Persen Pemilih Jokowi-Ma’ruf Akan Pilih Ganjar di Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Mayoritas pemilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu disebut-sebut akan memilih Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024.

    “Sebanyak 61 persen mendukung Ganjar,” begitu hasil terbaru survei Charta Politika Indonesia, seperti dilansir Tempo, Senin (15/5/23).

    Survei yang digelar pada 2-7 Mei 2023 tersebut menyatakan 18 persen pemilih lainnya bakal menjatuhkan pilihan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan 14 persen kepada Anies Baswedan.

    Baca juga : Usai Diusung PDIP, PAN Pikir-pikir Lagi Dukung Ganjar atau Prabowo

    Sedangkan pemilih Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, mayoritas atau sebanyak 53 persen diklaim akan mendukung Prabowo, 34 persen Anies, dan 8 persen Ganjar di Pilpres 2024.

    Hasil survei itu menjelaskan bahwa sebanyak 68 persen responden menganggap Ganjar adalah tokoh yang paling mampu melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sementara 20,4 persen menjawab Prabowo dan hanya 8 persen menjawab Anies.

    Untuk diketahui, elektabilitas Ganjar sebagai calon presiden (Capres) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP disebut semakin jauh meninggalkan Capres Prabowo dari Partai Gerindra dan Anies yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

    Baca juga : PDIP dan Gerindra Adu Klaim ‘Capres Pemberani’ Usai Kode Jokowi

    Berdasarkan simulasi tiga nama di survei, Ganjar meraih elektabilitas sebesar 38,2 persen, Prabowo sebesar 31,1 persen, dan Anies sebesar 23,6 persen.

    “Dari ketiga nama itu, tampak adanya peningkatan elektabilitas pada nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara Anies terlihat mengalami kecenderungan menurun sebagaimana terlihat pada tren yang disajikan,” ungkap Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, Senin (15/5/23).

    Menurut Yunarto, pada pengujian simulasi 3 nama, elektabilitas Ganjar mengalami peningkatan, usai sebelumnya sempat menurun pada periode April 2023 atau ketika sedang ramai isu Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20. Dia menyebut Prabowo dan Anies relatif mengalami penurunan.

    Baca juga : Puan Kode-kode Partai Kuning Siap Dukung Ganjar di Pilpres 2024

    Survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia tersebut digelar menggunakan metode wawancara tatap muka di seluruh wilayah Indonesia. Metode sampling yang digunakan yaitu multistage random sampling dengan jumlah sampel mencapai 1.220 responden.

    Kriteria responden dalam survei yakni masyarakat yang sudah berusia 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Quality control survei tersebut mencapai 20 persen dari total sampel dengan margin of error sebesar 2,82 persen.

  • Survei Charta Politika Ungkap Kenaikan Elektabilitas NasDem Dampak Deklarasi Anies

    Survei Charta Politika Ungkap Kenaikan Elektabilitas NasDem Dampak Deklarasi Anies

    TIKTAK.ID – Survei lembaga Charta Politika Indonesia mengungkapkan bahwa deklarasi mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai NasDem berhasil membuat elektabilitas partai besutan Surya Paloh tersebut naik cukup signifikan. Lembaga itu juga menyebut elektabilitas Partai NasDem saat ini menjadi yang tertinggi selama 2022.

    “NasDem mengalami kenaikan dari 4,8 persen menjadi 6 persen. Dari survei tersebut ada kecenderungan menjadi angka tertinggi selama 2022. Bisa dispekulasikan dipengaruhi momentum deklarasi Partai NasDem terhadap Anies Baswedan,” terang Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam konferensi pers secara daring, pada Selasa (29/11/22), seperti dilansir Tempo.co.

    Menurut Yunarto, ada sejumlah faktor yang membuat efek ekor jas berpengaruh terhadap NasDem, karena hingga kini hanya partai pimpinan Surya Paloh tersebut yang mengusung Anies. Dia pun mengatakan para kader NasDem dan Anies bekerja keras dengan bertemu masyarakat, setelah deklarasi digelar.

    Baca juga : PKS Khawatir, Masih Ada Celah Paksakan Jokowi 3 Periode

    “Hal itu berarti ada spekulasi karena klaim yang dilakukan NasDem sendiri terhadap Anies Baswedan, ini membawa efek ekor jas terhadap NasDem,” ucap Yunarto.

    Sebelumnya, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024 pada awal Oktober 2022. Sejak itu, Anies tampak rajin melakukan safari politik ke berbagai tempat di Indonesia.

    Namun naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu di urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar. Sementara pada urutan pertama, terdapat PDI Perjuangan dengan angka 21,7 persen, Gerindra 14,5 persen, Golkar 9,8 persen, PKB 8,5 persen, Demokrat 7,3 persen, PKS 6,9 pesen, NasDem 6 persen, dan PAN 4 persen.

    Baca juga : Begini Respons Jokowi Usai Diminta Legislator PDIP Tinggalkan Relawan

    “PAN pertama kalinya dalam survei kami mampu melewati angka parliamentary threshold,” jelas Yunarto.

    Pada urutan selanjutnya terdapat PPP 3,6 persen, Perindo 2,5 persen, dan partai lain di bawah 1 persen. Yunarto menilai meski PPP masih belum menyentuh angka parliamentary threshold, tapi naik cukup signifikan ketimbang survei sebelumnya yang hanya 1 persen.

    Sekadar informasi, survei Charta Politika Indonesia tersebut digelar pada 4-12 November 2022 dengan melibatkan sebanyak 1.220 koresponden, menggunakan metode random sampling. Margin of error survei ini sebesar 2,83 persen.

  • Survei Magna Charta Politika: AHY Pimpin Elektabilitas Cawapres, Ungguli Puan, Sandiaga Hingga Ridwan Kamil

    Survei Magna Charta Politika: AHY Pimpin Elektabilitas Cawapres, Ungguli Puan, Sandiaga Hingga Ridwan Kamil

    TIKTAK.ID – Berdasarkan hasil survei Magna Charta Politika, nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berhasil unggul dengan elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres) dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Kemudian menyusul nama Ketua DPR sekaligus politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di urutan kedua dan ketiga.

    “Untuk calon wakil presiden, pada urutan pertama ditempati oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan elektabilitas tertinggi sebanyak 23,8 persen,” ujar Direktur Kajian Magna Charta Politika, Wildan Ramadhan Wijaya, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (14/7/22), seperti dilansir Republika.co.id.

    Menurut Wildan, posisi selanjutnya yakni Puan sebesar 15,6 persen, Sandiaga Uno sebesar 15,2 persen, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 8,9 persen.

    Baca juga : Pemuda Kaltim Dukung Ganjar Menangkan Pilpres 2024 dan Rampungkan Pembangunan IKN

    Setelah itu, di bawah keempat nama tersebut, ada sejumlah nama lainnya, seperti Panglima TNI Andika Perkasa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

    Wildan mengatakan bahwa tidak hanya elektabilitas calon presiden (Capres) yang menjadi perhatian publik, namun elektabilitas calon wakil presiden juga menjadi faktor yang sangat penting.

    “Peranan wakil presiden dalam membantu kemenangan juga sangat menentukan. Salah satu sebabnya, pada Pemilu 2024 nanti akan dilaksanakan tanpa keikutsertaan petahana,” terang Wildan.

    Baca juga : Kios Pasar Tradisional Solo Dijual di Marketplace, Gibran Ancam Cabut SHP

    Untuk diketahui, survei tersebut mengambil populasi warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu. Survei itu dilakukan pada 1-11 Juli 2022 di 34 provinsi. Dari populasi tersebut, dipilih secara acak sebanyak 2.000 responden. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,19 persen, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

    Sebelumnya, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai AHY belum saatnya menjadi Capres. Namun dia menyatakan untuk menjadi Cawapres, masih dimungkinkan.

    “Peluang AHY untuk memenangkan Pilpres 2024 sangat berat, mengingat apabila AHY diposisikan sebagai Capres untuk saat ini belum, AHY harusnya berproses dulu di pemerintahan. Misalnya menjadi menteri atau pejabat lainnya,” ungkap Saiful, mengutip RMOL, Minggu (10/7/22).

  • Hasil Survei Charta Politika: Duet Ganjar-Erick Paling Moncer Kalahkan Anies-AHY dan Prabowo-Puan

    Hasil Survei Charta Politika: Duet Ganjar-Erick Paling Moncer Kalahkan Anies-AHY dan Prabowo-Puan

    TIKTAK.ID – Lembaga survei Charta Politika diketahui telah melakukan simulasi pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Dalam simulasi itu, terdapat tiga pasangan Capres-Cawapres yang diusung.

    Ketiganya adalah pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Menteri BUMN Erick Thohir, pasangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan pasangan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto-Ketua DPR Puan Maharani.

    Hasil survei itu menyatakan bahwa pasangan Ganjar-Erick menduduki peringkat teratas dengan meraih elektabilitas sebesar 33,9%. Setelah itu, disusul oleh Anies-AHY yang meraih elektabilitas sebesar 26,2% dan di posisi terakhir ditempati pasangan Prabowo-Puan dengan perolehan sekitar 20,3%. Sedangkan jumlah responden yang tidak menjawab atau tidak tahu ada sekitar 19,6%.

    Baca juga : Hasil Survei Populi Center Ungkap 74,9 Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

    Survei tersebut dilakukan pada 29 November-6 Desember 2021 lewat wawancara tatap muka secara langsung dengan memakai kuesioner terstruktur. Jumlah sampel terdapat sebanyak 1.200 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Metodologi yang dipakai yakni metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83%) pada tingkat kepercayaan mencapai 95%.

    Tidak hanya itu, pasangan Ganjar-Erick juga disebut-sebut sebagai Capres dan Cawapres yang paling diminati generasi milenial dan gen z. Sebab, mereka dianggap memiliki kinerja yang baik dan mampu menyelesaikan permasalahan nasional.

    Peneliti Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati memprediksi Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024 bakal didominasi oleh kandidat muda yang kini memiliki jabatan publik.

    Baca juga : Bahar bin Smith Dipolisikan lagi, Kali Ini Soal Apa?

    Dia pun menilai fenomena tersebut wajar, lantaran masyarakat ingin melihat transisi kepemimpinan nasional di 2024, dan tak mempunyai keterikatan dengan masa lalu. Dia menjelaskan, figur baru dan muda juga diharapkan bisa melakukan estafet kepemimpinan nasional.

    Menurut Wasisto, munculnya kandidat pemimpin dari kalangan muda itu akibat menguatnya persepsi pemimpin populis.

    Dia melanjutkan, calon pemilih pemula saat ini tidak lagi memilih berdasarkan sosok kharismatik sebagai satu-satunya tolok ukur seperti di era sebelumnya.

    Baca juga : Gerindra Sindir Partai yang ‘Mengkarbit’ Anak Ketumnya, Demokrat Malah Bangga

    “Pemilih pemula tak lagi memilih pemimpin hanya berdasarkan karismatik, jargon, atau dinasti politik. Kemudian pemilih milenial dan gen Z tak suka dengan sesuatu yang formal dan terlalu simbolis, melainkan ingin yang realistis,” tutur Wasisto dalam keterangan pers, Minggu (19/12/21), mengutip Bisnis.com.

  • Prabowo-Ganjar-Anies Masih Pimpin Hasil Survei Charta Politika di Tengah Munculnya Sejumlah Nama Baru

    Prabowo-Ganjar-Anies Masih Pimpin Hasil Survei Charta Politika di Tengah Munculnya Sejumlah Nama Baru

    TIKTAK.ID – Berdasarkan hasil survei Charta Politika Indonesia pada Triwulan I 2021, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang mendapat perolehan suara terbanyak. Prabowo diketahui memperoleh angka 19,2 persen dari total 1.200 responden.

    “Terdapat nama-nama baru yang muncul, yaitu Risma sekarang (menjabat sebagai) Menteri Sosial, kemudian AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), Mahfud MD, dan lain-lain,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya saat mengumumkan hasil temuan lewat acara jumpa pers virtual yang dipantau di Jakarta, Ahad (28/3/21), seperti dilansir Republika.co.id.

    Kemudian tokoh yang menempati urutan kedua setelah Prabowo yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan perolehan suara 16 persen, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 12,6 persen, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 9,3 persen, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 8,1 persen.

    Sedangkan tokoh-tokoh lain yang mendapatkan perolehan suara dalam survei itu adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini mendapatkan 5,3 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 4,8 persen, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD 3,8 persen, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir 2,1 persen, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 1,3 persen, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani 1,2 persen, dan Gatot Nurmantyo 0,6 persen.

    Pada simulasi pemilihan presiden dengan lima nama teratas, nama Prabowo masih unggul dengan perolehan 22,2 persen suara. Setelah itu, diikuti oleh Ganjar Pranowo 20 persen, Anies Baswedan 14,2 persen, Sandiaga Uno 12,7 persen, dan Ridwan Kamil 9,2 persen.

    Lebih lanjut, jika diamati dari daerah tempat tinggal para responden, Prabowo berhasil unggul di Sumatera (26,2 persen), Maluku dan Papua (31,8 persen), Kalimantan (27 persen), Sulawesi (22 persen), dan Jawa Barat (25,4 persen).

    Sandiaga Uno sendiri memperoleh suara cukup tinggi di Sulawesi (22 persen), kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (18,8 persen). Sementara Ganjar Pranowo mendapat perolehan suara tertinggi di Jawa Tengah dan Yogyakarta (50,6 persen) kemudian Jawa Timur (25 persen).

  • Bela Risma Sindir Anies, Yunarto Ngaku Bingung Ada Kepala Daerah Tak Marah Fasilitas Publik Dirusak Demonstran

    Bela Risma Sindir Anies, Yunarto Ngaku Bingung Ada Kepala Daerah Tak Marah Fasilitas Publik Dirusak Demonstran

    TIKTAK.ID – Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya yang selama ini dikenal publik sebagai pendukung militan Jokowi dan Ahok, mengaku bingung ada Kepala Daerah yang tidak marah saat fasilitas publik dirusak oleh para demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

    Seperti diketahui, unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia setelah disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin (5/10/20). Imbasnya, buruh, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya melakukan aksi unjuk rasa yang puncaknya terjadi pada Kamis (8/10/20).

    Akan tetapi, tak hanya menyampaikan aspirasinya, demo di sejumlah daerah sempat mengalami ricuh hingga melakukan pengerusakan fasilitas umum. Di Jakarta, diketahui massa membakar halte Transjakarta di Bundaran HI. Kemudian di Surabaya, taman dan fasilitas publik lainnya hancur oleh pendemo tolak UU Cipta Kerja.

    Baca juga : Ketika Prabowo Tiba-tiba Jadi ‘Rebutan’ AS dan China, Ada Apa Sebenarnya?

    Usai kejadian itu, sejumlah Kepala Daerah turun langsung menemui para demonstran dengan gaya dan caranya masing-masing. Mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, hingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

    Sikap para gubernur dalam menangani para demonstran pun menjadi sorotan publik. Apalagi sikap Anies Baswedan dan Tri Rismaharini yang tampak jauh berbeda.

    Ketika itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sampai menangis ketika melihat taman dan fasilitas publik di Surabaya hancur dirusak pendemo tolak UU Cipta Karya. Ia juga semakin marah ketika mengetahui bahwa pendemo yang merusak taman ternyata bukan warga Surabaya.

    Baca juga : Jokowi Bantah Omnibus Law Cipta Kerja Permudah PHK, Bagaimana Faktanya?

    Halaman selanjutnya…

  • Pidato Jokowi Marah Viral, Yunarto Wijaya: Coba Kalau Prabowo yang Marah, Enggak Aneh

    Pidato Jokowi Marah Viral, Yunarto Wijaya: Coba Kalau Prabowo yang Marah, Enggak Aneh

    TIKTAK.ID – Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, menganalisis penyebab pidato marah-marah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Kabinet yang menjadi sorotan publik.

    Mulanya, Yunarto menyoroti maksud Jokowi meluapkan kemarahan kepada para menterinya dalam Sidang itu. Ia menyebut pernyataan Jokowi yang mengkritik bawahannya sudah kerap disampaikan sejak Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

    “Kalau kita lihat substansi sebenarnya, apakah ada yang baru dari pernyataan Jokowi dalam Sidang Kabinet 18 Juni?” tanya Yunarto saat diundang dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, seperti dilansir Tribunnews.com, Selasa (30/6/20).

    Baca juga : Mengapa Video Jokowi Ancam Reshuffle Telat Edar Sampai 10 Hari Pasca Direkam?

    Dalam pidato tersebut, Jokowi berulang kali menegaskan situasi luar biasa (extraordinary) dan menyinggung sikap jajarannya yang masih tampak biasa saja. Yunarto pun menilai pemilihan kata-kata tersebut sudah biasa dilakukan Jokowi dalam periode jabatan sebelumnya.

    “Jokowi berbicara tentang extraordinary, jangan bisnis as usual, jangan melihat ini sebagai rutinitas. Itu kalimat yang sudah diulang-ulang ketika Jokowi jadi wali kota, dan ketika dia menjadi gubernur,” jelas Yunarto.

    “Kalimat itu diulang-ulang sampai kadang-kadang bosan. Deregulasi, debirokratisasi, kultur birokrat yang selalu Jokowi kritik,” imbuhnya.

    Baca juga : Isu Reshuffle Mencuat, PA 212 Tantang Jokowi Lengserkan Luhut

    Kemudian Yunarto menganalisis penyebab arahan Jokowi menjadi perbincangan publik.
    Menurutnya, Jokowi tidak biasanya tampil dengan penuh emosi di hadapan publik.

    Yunarto menyatakan Jokowi tidak terbiasa marah-marah secara emosional. Ia pun membandingkan sifat Jokowi dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

    “Coba yang jadi presiden itu Prabowo. Saya yakin ILC enggak akan bahas ini, karena Prabowo sudah terbiasa marah-marah. Tidak aneh kalau Prabowo yang marah-marah dalam Sidang Kabinet,” ucap Yunarto.

    Baca juga : Kecewa Berat Soal Izin Reklamasi Ancol, Ribuan Relawan dan Nelayan Ancam Geruduk Kantor Anies

    Ia melanjutkan, alasan lain kemarahan Jokowi menjadi perbincangan publik adalah video rekaman sidang tersebut baru diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/20). Yunarto beranggapan video yang diunggah 10 hari setelah Sidang Kabinet berakibat timbulnya pertanyaan publik.

    Sementara itu, Politisi PDIP Adian Napitupulu mengatakan Jokowi seharusnya memang kesal dengan situasi saat ini. Sebab, Adian merasa hal itu perlu untuk mengingat tanggung jawab Pemerintah terhadap rakyat. Adian menerangkan, justru tidak wajar jika presiden tidak marah dalam situasi krisis ini.

  • Rumahnya Tiga Kali Kebanjiran, Direktur Charta Politika Sindir Anies: Silahkan Lanjutkan TikToknya Pak

    Rumahnya Tiga Kali Kebanjiran, Direktur Charta Politika Sindir Anies: Silahkan Lanjutkan TikToknya Pak

    TIKTAK.ID – Banjir kembali melanda sejumlah kawasan DKI Jakarta, setelah hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu (22/2/20) malam hingga Minggu (23/2/20) dini hari. Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya mengaku tempat tinggalnya di kawasan Pulomas, Jakarta Timur juga tidak luput diterjang banjir.

    Melalui akun Twitter pribadinya, Yunarto menyapa Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Yunarto menceritakan kepada Anies bahwa selama 7 tahun tinggal di Pulomas, ia sudah mendapat “hadiah”, banjir sebanyak tiga kali.

    “Selamat pagi dari pulomas buat pak @aniesbaswedan, tujuh tahun saya tinggal disini baru sekarang ngerasain hadiah banjir, 3x dalam setahun,” cuit Yunarto melalui akun @yunartowijaya.

    Baca juga: Prabowo Tetap Capres 2024 Terkuat Versi Banyak Survei, Disusul Anies Baswedan di Posisi Kedua

    Tidak hanya itu, Yunarto juga meyindir Anies dengan meminta kembali mengeluarkan kata-kata ajaibnya untuk menyurutkan banjir seraya bermain Tik Tok, platform media sosial berbasis video.

    “Makasih, silahkan lanjutkan tiktoknya pak. Ditunggu kata-kata ajaibnya untuk menyurutkan air,” tulis Yunarto.

    Halaman selanjutnya…