TIKTAK.ID

Tag: Bhima Yudhistira

  • Ekonom Muda Indef Tantang Debat Terbuka Staf Milenial Jokowi

    Ekonom Muda Indef Tantang Debat Terbuka Staf Milenial Jokowi

    TIKTAK.ID – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menantang staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus CEO Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara untuk melakukan debat terbuka. Bhima menyampaikan tantangan itu melalui akun instagram @bhimayudhistira, Minggu (19/4/20).

    “Ini debat dengan konsep anak milenial,” ujar Bhima, seperti dilansir Tempo.co.

    Topik yang akan diperdebatkan, antara lain mengenai masalah dan solusi pada masa wabah virus Corona alias Covid-19. Bhima juga menantang Belva berdebat terkait konflik kepentingan dan program Kartu Prakerja.

    Baca juga : Puluhan Ribu Tanda Tangan Petisi ‘Bebaskan Siti Fadhilah Supari’ Mendadak Hilang Misterius Saat Dekati Angka 50 Ribu

    Bhima memaparkan, debat itu direncanakan dihelat melalui konferensi video dan disiarkan secara langsung di berbagai kanal media. Ia meyebut ajakan debat itu tidak memiliki kepentingan apapun selain agar publik memahami bagaimana milenial bisa berkontribusi nyata kepada perekonomian Tanah Air.

    Sementara terkait waktu dan tempat, Bhima mengatakan bakal disesuaikan dengan Jadwal Belva. Karena itu, hingga saat ini Bhima masih menunggu jawaban dari Belva mengenai ajakan debat tersebut. Ia pun berharap Belva bisa memenuhi undangan itu.

    Seperti diketahui, Belva belakangan menjadi sorotan khalayak lantaran dianggap memiliki kepentingan dalam program Pemerintah. Salah satunya, ihwal keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.

    Baca juga : Agar Tak Terus Timbulkan Polemik dan Langgar Konstitusi, MPR Sarankan DPR Tolak Perppu Corona dan Menggantinya dengan APBN-P

    Terkait polemik Ruangguru di program Kartu Prakerja, Belva sempat menyatakan siap mundur dari jabatannya jika ada konflik kepentingan dalam penetapan perusahaannya sebagai salah satu mitra resmi Pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta Kartu Prakerja.

    Halaman selanjutnya…

  • Ekonom: BLT untuk ‘Rakyat Miskin Baru’ Terdampak Corona Mestinya 2-2,5 Juta Bukan 600 Ribu per Keluarga

    Ekonom: BLT untuk ‘Rakyat Miskin Baru’ Terdampak Corona Mestinya 2-2,5 Juta Bukan 600 Ribu per Keluarga

    TIKTAK.ID – Belum lama ini, Pemerintah menempuh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghentikan pandemi virus Corona (Covid-19). Seiring itu, kebijakan kerja-ibadah-sekolah dari rumah berlanjut. Juga ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan kegiatan lain terkait aspek pertahanan dan keamanan.

    Bagi warga yang terdampak kebijakan ini, Pemerintah berjanji akan mengucurkan stimulus Rp405 triliun. Dana itu digunakan untuk menangani serangan Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, dan menahan laju ekonomi agar tidak jeblok. Dari jumlah itu, sebesar Rp110 triliun digelontorkan untuk jaring pengaman sosial.

    Salah satu bentuk jaring pengaman sosial akan menyasar kelompok miskin baru akibat dampak Covid-19. Mereka ini sebagian besar bekerja di sektor informal, yang penghasilannya bersifat harian dan harus keluar rumah. Ketika PSBB berlaku dan kebijakan jaga jarak sosial (physical distancing) diterapkan, mereka yang semula posisinya hanya sedikit di atas garis kemiskinan itu jatuh menjadi kelompok miskin baru.

    Mereka akan mendapatkan bantuan tunai senilai Rp600.000 per bulan per keluarga. Bantuan diberikan selama tiga bulan. Target sasaran menyasar sembilan juta keluarga.

    Baca juga: (WAWANCARA EKSKLUSIF) Saksikan Cara Pemerintah Tangani Corona, Siti Fadhilah Supari Ngaku Hanya Bisa Menangis dari Balik Jeruji

    ”Kami cek data di Kemensos. Data mereka yang tidak terima PKH dan Program Sembako, tapi masuk data terpadu kesehatan. Jadi, prioritas penerima di luar PKH dan Program Sembako. Ini bersifat temporer, untuk menjaga daya beli masyarakat lapis bawah yang terdampak langsung,” kata Sekjen Kemensos Hartono Laras, Jumat (10/4/20).

    Pertanyaannya kemudian, cukupkah bantuan tunai –yang di masa lalu disebut Bantuan Langsung Tunai atau BLT– senilai Rp600.000 per keluarga per bulan?

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai besaran BLT terlalu kecil dan tidak memadai. Itu sebabnya, nilainya perlu diperbesar lagi.

    Besaran bantuan, kata Bhima, perlu diperbesar sesuai angka garis kemiskinan per kapita per bulan dalam satu keluarga.

    “Jadi bisa dihitung bahwa bantuan itu harusnya tiga kali lipat minimum dari bantuan yang ada sekarang,” kata Bhima di Jakarta, Senin (13/4/20), seperti dikutip dari Antara.

    Halaman selanjutnya…

  • Ekonom Indef Bhima Yudhistira Prediksi 4 Dampak Mengerikan Lockdown Jakarta

    Ekonom Indef Bhima Yudhistira Prediksi 4 Dampak Mengerikan Lockdown Jakarta

    TIKTAK.ID – Terlepas dari benar atau tidaknya, Kementerian Keuangan mengaku telah menyiapkan anggaran bila lockdown menjadi opsi dalam memutus penyebaran wabah virus Corona di Indonesia. Kendati begitu, publik mulai curiga bahwa kas negara sebenarnya tak cukup memadai ketika Kemenkeu pada saat yang sama juga menyatakan bahwa sangat kecil kemungkinannya Indonesia bakal mengambil opsi lockdown.

    Lalu, bagaimana dampaknya bagi perekonomian bila lockdown benar-benar direalisasikan, termasuk bagi Ibu Kota DKI Jakarta?

    Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, memaparkan, lockdown di Jakarta saja diprediksi bakal membuat pertumbuhan ekonomi RI anjlok drastis alias minus sepanjang 2020.

    Baca juga : Kabar Heboh Pasien Corona Ditelantarkan RSUD Tangerang, Dibantah Gubernur Banten

    “Diperkirakan pertumbuhan ekonomi menyentuh angka negatif,” ujar Bhima kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Jumat (27/3/20).

    Menurutnya, banyak sekali rentetan dampak negatif bila lockdown dilakukan di Jakarta.

    Pertama, soal ketersediaan pangan tentu tidak siap karena sebagian besar kebutuhan pokok disumbang dari daerah luar Jakarta. Arus distribusi barang akan terganggu jika lockdown dilakukan.

    Baca juga : Warisan Ahok ini Bisa Jadi Sarana Pantau Perkembangan Corona

    “Kelangkaan bahan pokok khususnya jelang Ramadhan akan menyeret kenaikan harga. Inflasi tembus di atas 6% merugikan daya beli masyarakat se-Indonesia,” jelasnya.

    Kedua, panic buying masyarakat Jakarta belum bisa diantisipasi. Jadi ketika lockdown diumumkan, masyarakat yang panik akan menyerbu pusat perbelanjaan. Bukan hanya makanan dan minuman, tapi juga obat-obatan bisa ludes tak tersisa.

    “Kemarin waktu panic buying di beberapa daerah, Pemerintah tidak punya pencegahan apapun. Yang saya khawatirkan masyarakat menengah bawah, kemampuan untuk menimbun bahan pangan tidak sekuat kelas atas. Angka kemiskinan bisa naik, bahkan bisa menyebabkan kelaparan massal di Jakarta,” paparnya.

    Baca juga : Ranking Wabah Covid-19 Berbagai Negara, Indonesia Urutan ke Berapa?

    Ketiga, kalau lockdown dilakukan, aktivitas semua perusahaan yang kantor pusatnya di Jakarta akan terganggu karena peredaran uang sebagian besar di Jakarta. Secara lebih luas, ada 1,2 juta unit kantor di Jabodetabek, kemudian ada 7,3 juta orang karyawan di wilayah tersebut.

    “Mereka ini kan tidak hanya menetap di Jabodetabek, tapi juga berasal dari daerah sekitarnya. Pastinya pendapatan terganggu. Padahal, banyak pekerja yang punya cicilan motor, rumah, tagihan listrik, dan utang lainnya. Pemerintah harus pikirkan kelompok rentan ini juga,” ucap Bhima.

    Kemudian yang terakhir, pelaku UMKM akan kena imbas paling parah, driver ojol tidak bisa bekerja.

    Baca juga : Saat Sri Mulyani Kagum dan Terharu Saksikan Ketegaran Jokowi: Kami Semua Bangga, Pak!

    “Gelombang PHK naik, pertumbuhan ekonomi bisa anjlok signifikan. Krisis makin cepat,” tutupnya.