TIKTAK.ID

Tag: Bahlil

  • Bahlil Lapor ke Prabowo: Stok BBM dan LPG Aman

    Bahlil Lapor ke Prabowo: Stok BBM dan LPG Aman

    TIKTAK.ID – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, diketahui melaporkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto bahwa stok BBM dan LPG di Indonesia dalam kondisi aman.

    “Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden mengenai kesiapan untuk BBM kita hingga hari ini, maupun LPG, maupun crude (minyak mentah), semua di atas standar minimum nasional. Jadi, insyaallah tidak ada masalah,” ungkap Bahlil di Istana, Jakarta, pada Selasa (12/5/26), seperti dilansir Kompas.com.

    Bahlil juga mengaku sudah melaporkan penataan terhadap izin tambang. Dia pun menyebut Prabowo telah memerintahkan agar perusahaan yang punya IUP tapi tidak menjalankan aktivitasnya untuk dievaluasi.

    Baca juga : Novel Baswedan Kritik Keras Proses Hukum Kasus Andrie Yunus

    “Saya juga melapor soal penataan terhadap izin-izin tambang, terutama di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah memiliki IUP, izinnya sudah lengkap, tapi enggak pernah dijalankan,” terang Bahlil.

    “Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, agar dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan tersebut,” sambungnya.

    Sebelumnya, kelangkaan BBM diberitakan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kelangkaan sempat terjadi selama beberapa hari. Warga juga mengeluhkan ketidaksediaan penjualan BBM eceran di kota itu.

    Baca juga : Tanggapi Pembubaran Nobar Film ‘Pesta Babi’, Puan: Harus Diantisipasi dengan Baik

    Selain itu, kelangkaan BBM juga terjadi di Labuan Bajo selama beberapa hari. Kelangkaan tersebut bahkan tak hanya menghambat alat transportasi di darat, tapi juga menghambat operasional kapal kayu dan speedboat.

    Mengutip Kompas.com pada Rabu (6/5/26), kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU prioritas turut terjadi di pesisir Sumatera Barat.

    Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi, menilai nelayan kecil menjadi kelompok yang paling rentan terdampak, lantaran ketergantungan tinggi pada BBM subsidi untuk melaut.

    Baca juga : Pemerintah Kembali Kirim TNI ke Lebanon

    “Saat nelayan sulit mendapatkan Pertalite, maka masalahnya sudah masuk ke jantung ekonomi pesisir. Dampaknya cepat terasa di pasar, yaitu pasokan ikan turun, harga protein rakyat naik, dan pedagang ikan kehilangan volume penjualan,” tutur Syafruddin, pada Rabu (6/5/26).

  • Projo Usulkan Pemerintah Bentuk Badan Khusus Pengendali LPG Subsidi

    Projo Usulkan Pemerintah Bentuk Badan Khusus Pengendali LPG Subsidi

    TIKTAK.ID – Projo mengusulkan agar Pemerintah membentuk Badan Khusus Pengendali LPG Subsidi menyusul gejolak pasar minyak dunia. Projo mengatakan bahwa tingginya porsi impor LPG yang mencapai 70 sampai 80 persen menunjukkan besarnya ketergantungan konsumsi domestik terhadap dinamika harga minyak mentah global.

    “Kita jangan terjebak pada angka suplai dari Hormuz hanya 20% terhadap kebutuhan nasional. Kita fokus pada ketersediaan minyak mentah di pasar dunia yang disertai harga yang eksponensial,” ujar Ketua DPP Projo bidang Pertahanan dan Kajian Strategis, Abi Rekso, dalam keterangannya, pada Rabu (18/3/26), seperti dilansir detikcom.

    “Kita belum dapat mengintervensi pasar minyak mentah dunia. Jadi yang bisa dilakukan adalah meregulasi konsumsi LPG tepat guna dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, saya mengusulkan agar Pemerintah segera membentuk Badan Pengendalian LPG Bersubsidi,” imbuh Abi Rekso.

    Baca juga : Usai Disindir Prabowo, Pemprov Kaltim Klaim Mobil Dinas Rp8,5 M Dibatalkan

    Menurut Abi Rekso, bila sampai terjadi kelangkaan LPG, tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada Pemerintah, lantaran banyak negara juga mengalami kesulitan impor minyak. Meski begitu, dia menilai negara memiliki tanggung jawab bahwa barang bersubsidi harus sampai kepada masyarakat rentan sesuai dengan mandat UUD’45.

    “Mungkin Badan Pengendalian LPG Bersubsidi tersebut berdiri secara ad hoc berdasarkan peraturan presiden. Menteri ESDM sebagai Ketua Pelaksana, dengan melibatkan Pertamina, TNI-Polri, kepala daerah, serta Jaringan Masyarakat Sipil. Ini bukan bagi-bagi LPG subsidi ya, tapi Badan ini memastikan kalau kaum rentan dan UMKM tetap terjaga pasokan kebutuhan LPG, karena BPH-Migas kan tidak bekerja seperti itu,” tutur Abi Rekso.

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengeklaim pasokan LPG dipastikan aman sampai Idulfitri. Bahlil juga mengaku bahwa Indonesia melakukan impor LPG 70–75% dari kebutuhan total kebutuhan LPG 9 juta ton per tahun.

    Baca juga : Anies Baswedan Sebut Insiden Aktivis Kontras Disiram Air Keras sebagai ‘Aksi Terorganisir’

    “Nah yang kita impor dari Middle East itu Bapak adalah crude-nya, sehingga minyak mentahnya itu 20% memang dari Middle East. Sisanya kita peroleh dari Angola, Nigeria, Brasil, kemudian sebagian Amerika, dan sebagian dari Malaysia,” ungkap Bahlil dalam sidang Kabinet di hadapan Presiden Prabowo Subianto.