TIKTAK.ID – “Sang Pengadil” adalah salah satu film Indonesia yang mengangkat kisah dunia hukum. Film karya sutradara Girry Pratama dan Jose Poernomo yang diproduksi Lingkar Pictures ini juga bekerja sama dengan Biro Hukum serta Humas Mahkamah Agung Indonesia, seperti tertulis dalam Instagram resmi @sangpengadilmovie.

Berdasarkan tayangan trailer yang telah diunggah lewat kanal YouTube resmi Pengadilan Negeri Subang, “Sang Pengadil” menceritakan sisi lain dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. Secara lebih khusus, film ini berfokus mengikuti kisah hakim dalam menangani kasus di depan hukum, demi mencapai keadilan. Film ini turut menampilkan sejumlah kasus hukum yang juga terjadi di Indonesia, seperti korupsi.

Seperti dilansir Tempo.co, “Sang Pengadil” mengisahkan dua pemeran utama, Atmojo Emilius atau Jojo (Arifin Putra) dan Abigail (Prisia Nasution). Jojo adalah Hakim Ketua sekaligus anak dari Hakim Ketua. Dia menilai hukum Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas, alias hanya menjerat pihak-pihak yang tidak mengerti soal hukum.

Akan tetapi, Jojo dihantui oleh masa lalunya yang gelap. Meski begitu, Jojo selalu ingat pesan sang ayah (Cok Simbara) bahwa hakim itu harus adil, jujur, dan tidak takut diintervensi oleh siapa pun.

Sedangkan Abigail merupakan hakim muda yang kerap menangani kasus hukum bersama Jojo. Namun, Abigail melakukan beberapa cara yang tak biasa demi mengungkap kebenaran di depan hukum.

Tidak hanya Arifin Putra dan Prisia Nasution, “Sang Pengadil” turut dibintangi beberapa pemeran lain. Di antaranya Celia Thomas, Nesia Weroza Puspa, Daood Saleem, Karyn Putri, Cok Simbara, Roy Marteen, dan Mo Sidik. Film yang dipersembahkan untuk Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Tanah Air mulai 24 Oktober 2024 mendatang.

Di sisi lain, Girry Pratama selaku Produser dan Sutradara menegaskan bahwa dirinya merasa harus segera merilis film tentang Mahkamah Agung itu sebelum masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

“Tahu sendiri kasus mengenai pengadilan 10 tahun terakhir menyita waktu publik. Oleh sebab itu, tepat sebelum Pemerintahan berakhir, kami ingin mempersembahkan ini,” tutur Girry, mengutip Kompas.com.