Nasional
DKPP Sidangkan Empat Aduan soal Pencalonan Gibran 23 November, Ini Perkaranya
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan akan segera memeriksa sejumlah aduan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan…

DKPP Sidangkan Aduan terhadap KPU soal Syarat Pencalonan Gibran 23 November
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan akan segera memeriksa sejumlah aduan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Sidang tersebut rencananya digelar mulai Senin, 23 November 2026.
Dari seluruh aduan yang masuk ke lembaga pengawas etik penyelenggara pemilu itu, terdapat empat aduan yang lolos verifikasi dan resmi naik ke tahap persidangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam keterangan resmi pada Kamis (19/11/2026).
“Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara,” ujar Heddy.
Empat Aduan Naik ke Tahap Persidangan
Heddy menjelaskan bahwa proses verifikasi materiil dilakukan dalam dua tahap rapat. Tahap pertama berlangsung pada 4 November 2026, yang menghasilkan dua aduan berstatus Memenuhi Syarat (MS).
Kedua aduan tersebut diajukan oleh:
– Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan
– Muhammad Afghan Ababil
“Keduanya telah dilimpahkan menjadi perkara ke Bagian Persidangan DKPP pada 9 November 2026 yang teregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026,” terangnya.
Sementara itu, dua aduan sisanya dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil pada 10 November 2026. Aduan tersebut diajukan oleh:
- Paman Nurlette dan Novi Manaban, yang teregistrasi sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026
- Denny Indrayana dkk, yang teregistrasi sebagai Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026
Dengan demikian, total terdapat empat perkara yang akan dihadirkan dalam satu meja persidangan di DKPP.
Diperiksa Bersamaan dalam Satu Rangkaian Sidang
Heddy menyatakan bahwa keempat perkara tersebut akan diperiksa secara bersamaan dalam satu rangkaian persidangan. Keputusan ini diambil karena adanya kesamaan pada pihak teradu serta pokok aduan yang saling beririsan satu sama lain.
Dengan kata lain, meskipun pengadunya berbeda-beda, substansi keluhan yang ditujukan kepada komisioner KPU RI memiliki benang merah yang sama, sehingga pemeriksaan terpisah dinilai tidak efisien.
Empat Agenda Pemeriksaan
Pemeriksaan keempat perkara tersebut akan berjalan dalam empat agenda, yaitu:
- Mendengarkan pokok aduan dari pengadu sekaligus jawaban dari pihak teradu
- Mendengarkan keterangan pihak terkait
- Mendengarkan keterangan saksi sekaligus memeriksa alat bukti
- Mendalami keterangan para pihak
Menariknya, setiap agenda akan dilaksanakan pada hari yang berbeda. “Masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, yaitu 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026,” ucap Heddy.
Jadwal bertahap ini memberikan ruang bagi DKPP untuk menggali keterangan secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan atas dugaan pelanggaran etik yang disangkutpautkan dengan proses pencalonan tersebut.
Satu Aduan Dinyatakan Gugur
Dari lima aduan yang diterima DKPP, satu di antaranya tidak melanjutkan ke persidangan. Aduan yang diajukan oleh Ibnu Jandi itu dinyatakan gugur.
Sebelumnya, aduan tersebut berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada tahap verifikasi administrasi. Artinya, secara administratif aduan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut hingga tahap verifikasi materiel.
Kronologi Aduan ke DKPP
Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak melaporkan para komisioner KPU RI ke DKPP. Laporan tersebut disampaikan Denny bersama dengan:
- KIPP
- Partai Ummat
- FPP TNI
- Subhan Palal
- Mercy Sihombing
Aduan itu diserahkan langsung di kantor DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/10). Dalam kesempatan tersebut, Denny mengungkapkan bahwa aduan yang diajukan bukan sekadar persoalan ijazah yang dinilai sebagai cacat administratif, melainkan juga menyangkut cacat manipulatif berupa dugaan penyelundupan pasal dalam peraturan KPU.
“Karena permohonan kami itu bukan hanya masalah ijazah, itu cacat administratif. Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ruang publik sekarang masih dipenuhi dengan soal-soal terkait ijazah,” kata Denny seusai menyerahkan aduan.
Dugaan Penyelundupan Pasal 18 Ayat (3)
Inti dari aduan tersebut menyoroti Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang oleh para pengadu dinilai sebagai hasil selundupan atau pasal yang manipulatif. Mereka menilai aturan tersebut dimunculkan tanpa proses yang semestinya, sehingga berdampak pada syarat pencalonan salah satu calon presiden.
Denny menegaskan bahwa aduan ke DKPP merupakan kelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan yang sebelumnya mereka ajukan. Menurutnya, persoalan syarat pendidikan Gibran belum tuntas hingga saat ini.
“Kami punya ikatan sejarah dan punya tanggung jawab untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai konstitusi,” imbuh Denny, menggambarkan motivasi kelompoknya dalam menuntut kejelasan soal syarat pencalonan tersebut.
Apa Selanjutnya?
Sidang yang dimulai 23 November 2026 ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas DKPP sebagai penjaga etik penyelenggara pemilu. Apabila terbukti melanggar etik, para komisioner KPU RI dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses ini juga akan memantik perhatian publik, mengingat isu syarat pencalonan Gibran telah menjadi perdebatan panjang sejak awal penyelenggaraan Pilpres 2024. Kabar perkembangan persidangan DKPP dapat kalian ikuti melalui kanal berita politik nasional terkini, termasuk rangkaian perjalanan Pilpres 2024 dan profil pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah diliput sebelumnya.
Rakyat pun dapat memantau jalannya sidang ini sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
