Nasional
KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Terkait Dana Siap Pakai, Ini Alasannya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, untuk diperiksa…

KPK Kembali Periksa Sestama BNPB Terkait Kasus Korupsi Dana Siap Pakai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan lembaga itu. Panggilan ini menjadi pemeriksaan kedua bagi Rustian setelah sebelumnya ia menjalani pemeriksaan pada 27 Oktober lalu.
Bukan hanya Rustian. Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Analis Kebencanaan BNPB, Donny Immanuel Haratua. Keduanya dipanggil pada hari yang sama, Kamis (19/11), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu, yang kemudian melahirkan lima tersangka. Simak kronologi dan fakta pentingnya di bawah ini.
Jadwal Pemeriksaan di Gedung Merah Putih
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya jadwal pemeriksaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih KPK dan mencantumkan dua inisial, yakni DIH untuk ASN Analis Kebencanaan BNPB serta RUS untuk Sekretaris Utama BNPB.
Kehadiran Rustian di meja hijau bukanlah yang pertama. Sestama BNPB sebelumnya sudah diperiksa penyidik pada 27 Oktober. Panggilan ulang seperti ini lazim dilakukan penyidik bila keterangan yang diberikan saksi dinilai belum cukup untuk melengkapi temuan, misalnya soal alur dokumen, mekanisme pengadaan, atau pihak-pihak yang terlibat.
Sebagai Sekretaris Utama, Rustian merupakan pejabat pimpinan tinggi utama yang bertugas membantu Kepala BNPB mengoordinasikan perencanaan, administrasi, dan dukungan teknis seluruh unit kerja di lingkungan lembaga. Posisi strategis itulah yang membuat keterlibatan namanya dalam pemeriksaan kali ini menyedot perhatian publik.
Perlu dicatat, meski namanya disebut dalam kasus ini, Rustian belum ditetapkan sebagai tersangka. Saat OTT digelar, ia termasuk pihak yang diamankan petugas. Namun, setelah proses hukum berjalan, statusnya tidak berlanjut ke penetapan tersangka. Hingga kini, ia masih dipanggil untuk dimintai keterangan guna melengkapi penyidikan.
Lima Tersangka dalam Perkara DSP BNPB
Perkara korupsi di BNPB ini berawal dari OTT yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Dari operasi tersebut, penyidik kemudian menetapkan lima orang tersangka.
Kelimanya mencakup pejabat dan tenaga ahli di BNPB, yaitu Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); para tenaga ahli kepala BNPB, yakni Letjen Suharyanto, Bima Setiawan, dan Richard Erlangga; serta dua pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika.
Ada fakta yang menarik perhatian dari daftar tersangka itu: Bima Setiawan merupakan adik dari eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Keterkaitan keluarga ini menjadi sorotan, mengingat KPK sendiri menyebut adanya dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan di lembaga penanggulangan bencana tersebut.
Vendor Terafiliasi dan Pengadaan Rp148 Miliar
Berdasarkan hasil penyidikan, KPK menemukan sejumlah penyedia barang dan jasa atau vendor yang terafiliasi dengan Bima Setiawan. Pengadaan itu berlangsung sepanjang tiga tahun, dari 2024 hingga 2026, dengan total nilai transaksi mencapai Rp148 miliar di lingkungan BNPB.
Dana yang digunakan bukan anggaran rutin, melainkan DSP—dana darurat untuk penanganan sejumlah bencana besar di tanah air. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan, banjir besar yang melanda Sumatera dan Aceh pada November 2025, hingga gempa bumi di NTT beberapa waktu lalu.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam proses penggunaan DSP tersebut, penyidik menemukan indikasi dugaan konflik kepentingan dan suap. Temuan itu menjadi salah satu pijakan penyidik dalam mengembangkan perkara lebih lanjut.
Apa Itu Dana Siap Pakai Kebencanaan?
Dana siap pakai (DSP) adalah anggaran darurat yang dikelola BNPB untuk merespons keadaan darurat bencana secara cepat. Keberadaannya dimaksudkan agar penanganan bencana—mulai dari evakuasi korban, pengiriman logistik, hingga pemulihan wilayah terdampak—tidak terganjal proses birokrasi anggaran yang berbelit dan memakan waktu.
Sifatnya yang mendesak memang menuntut fleksibilitas tinggi. Pejabat yang mengelola DSP diberi ruang lebih longgar dibandingkan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada umumnya. Sayangnya, ruang fleksibel itu juga berpotensi menjadi celah penyimpangan bila pengawasan tidak berjalan ketat.
Kasus di BNPB ini menjadi contoh bagaimana dana yang seharusnya diprioritaskan untuk menyelamatkan korban bencana justru diduga disalahgunakan. Ketika pengadaan darurat dipenuhi vendor yang terafiliasi dengan pihak tertentu, kualitas dan kecepatan respons bencana bisa terancam. Baca juga: profil dan tugas BNPB dalam penanganan bencana di Indonesia.
Konflik Kepentingan dan Suap dalam Pengadaan Pemerintah
Dalam konteks hukum pidana korupsi, konflik kepentingan terjadi ketika pejabat yang memegang kewenangan pengadaan memiliki hubungan khusus dengan penyedia barang atau jasa—misalnya ikatan keluarga, kedekatan personal, atau kepentingan finansial. Kondisi seperti ini membuka peluang keputusan pengadaan tidak diambil secara objektif, melainkan demi keuntungan pihak yang berafiliasi.
Adapun suap merupakan pemberian atau penerimaan sesuatu untuk memengaruhi tindakan seorang pejabat. Kedua praktik tersebut dilarang dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara serta denda.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya berjalan melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif. Prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel menjadi rujukan agar uang publik tersalurkan dengan benar. Pelanggaran prinsip itu, apalagi jika melibatkan dana darurat bencana, berdampak langsung pada layanan yang seharusnya diterima masyarakat terdampak. Lihat juga: pemberantasan korupsi di Indonesia: tantangan dan capaian.
Penantian Perkembangan Hukum Selanjutnya
Pemeriksaan terhadap Rustian dan Donny Immanuel Haratua menjadi bagian dari upaya KPK melengkapi rangkaian pembuktian. Dalam praktik penyidikan, saksi bisa saja dipanggil lebih dari sekali, dan status seseorang dapat berkembang sesuai temuan di lapangan. Meski demikian, hukum mengenal prinsip praduga tak bersalah: setiap orang yang belum ditetapkan sebagai tersangka tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Publik kini menunggu langkah KPK berikutnya, termasuk kemungkinan pengembangan perkara ke pihak-pihak lain yang terlibat dalam alur dana DSP BNPB. Yang jelas, kasus ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan ketat atas pengelolaan anggaran darurat, mengingat dana tersebut menyangkut nyawa dan pemulihan ribuan korban bencana. Untuk konteks lebih luas, Anda dapat membaca kronologi kasus korupsi anggaran pemerintah dan penanganan bencana alam di Indonesia.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
