Connect with us

Nasional

Demokrat Sikapi Klaim PSI Bukan Lagi Koalisi Pemerintah, Ini Jawabannya

Perdebatan soal posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintah kembali mengemuka.

Published

on

Demokrat Sikapi Klaim PSI Bukan Lagi Koalisi Pemerintah, Ini Jawabannya

PSI Dinilai Bukan Lagi Koalisi Pemerintah, Demokrat Bilang Begini

Perdebatan soal posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintah kembali mengemuka. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Tanfidz (Waketum) PKB Jazilul Fawaid yang menilai PSI sudah tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintahan.

Menurut Herman, persoalan status PSI tersebut bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh partai lain. Keputusan akhir, katanya, sepenuhnya berada di tangan pemimpin koalisi, yakni Partai Gerindra.

Demokrat: Keputusan Ada di Tangan Gerindra

Herman Khaeron menjelaskan bahwa status PSI apakah tetap berada di dalam atau keluar dari koalisi sangat bergantung pada peran partai tersebut dalam mendukung pemerintahan. Namun pada akhirnya, kata dia, penentu utamanya tetaplah pimpinan koalisi.

“Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra,” ujar Herman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Pernyataan ini menegaskan sikap Demokrat yang memilih tidak ikut campur dalam dinamika internal koalisi. Bagi partai yang diketuai AHY itu, urusan keanggotaan koalisi merupakan ranah Gerindra sebagai penjaganya.

Belum Ada Agenda Pertemuan dengan Prabowo

Herman kemudian menyinggung urusan besar lain yang sedang dihadapi koalisi pemerintah, yaitu penggantian wakil presiden pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Secara konstitusional, Presiden Prabowo Subianto diwajibkan mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR untuk diproses lebih lanjut.

Lantas, apakah partai-partai koalisi sudah menyusun agenda pertemuan dengan Prabowo untuk membahas hal tersebut? Herman mengatakan sejauh ini belum ada jadwal yang ditetapkan.

“Sepulang beliau dari LN (luar negeri), belum ada jadwal. Namun MPR RI telah menetapkan tanggal 25 Nov 2026 adalah batas waktu untuk mengusulkan 2 nama cawapres,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sikap Demokrat dalam perkara ini mengacu pada arahan yang sudah disampaikan Ketum AHY sebelumnya. Artinya, partai akan mengikuti mekanisme yang berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan hasil konsultasi antar-elit koalisi.

Baca juga: proses penggantian wakil presiden dan peran MPR

Pemicu Sorotan: Pernyataan Jazilul Fawaid

Kontroversi soal status PSI ini berawal dari pernyataan Jazilul Fawaid dari PKB. Ia menyoroti posisi PSI setelah Gibran Rakabuming mundur dari jabatan Wakil Presiden, ditambah dengan keputusan tiga kader PSI di kabinet yang memilih keluar dari partai.

“Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Dugaan itu muncul karena PSI kini praktis tidak lagi memiliki perwakilan di jajaran Kabinet Merah Putih. Tiga kader PSI yang dimaksud antara lain:

  • Raja Juli Antoni — Menteri Kehutanan sekaligus mantan Sekjen PSI
  • Isyana Bagoes Oka — Wakil Menteri Pembangunan Manusia, Kebudayaan, Pemersatu Bangsa dan Kesejahteraan (Wamendukbangga) sekaligus anggota Dewan Pembina PSI
  • Giring Ganesha — Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) sekaligus anggota Dewan Pembina PSI

Ketiganya mengundurkan diri dari PSI pada hari yang sama, yakni 9 November lalu. Langkah tersebut menjadi pemicu spekulasi mengenai posisi PSI dalam peta politik pendukung pemerintahan.

Baca juga: dinamika koalisi pendukung pemerintahan Prabowo

PSI Bertahan: Koalisi Itu Keputusan Partai

Meski demikian, pihak PSI menolak anggapan bahwa mereka sudah keluar dari koalisi. Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menegaskan bahwa status koalisi adalah urusan kelembagaan, bukan urusan individu.

“Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang,” kata Grace kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Grace memastikan PSI tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah meskipun saat ini tidak ada satu pun kadernya yang duduk di kabinet. Ia menekankan bahwa partainya masih berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo),” tegasnya.

Andi Budiman: Dukungan Tetap untuk Prabowo

Penegasan serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman. Ia menegaskan bahwa tidak adanya kader PSI di kabinet tidak mengubah posisi partai dalam mendukung agenda pemerintahan.

“PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat,” tuturnya.

Dengan demikian, PSI memposisikan diri tetap setia pada koalisi, sekalipun kehadirannya di eksekutif kini kosong.

Dinamika Koalisi Menjelang Batas Waktu MPR

Kisruh ini terjadi di saat yang krusial. MPR RI telah menetapkan 25 November 2026 sebagai batas waktu pengusulan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Dalam situasi seperti ini, kekompakan koalisi menjadi sorotan utama. Pernyataan Jazilul Fawaid dari PKB menimbulkan pertanyaan apakah ada gesekan internal, sementara Demokrat memilih sikap netral dengan menyerahkan keputusan penuh kepada Gerindra.

Hingga kini, Gerindra selaku pimpinan koalisi belum memberikan pernyataan definitif mengenai status PSI. Sementara itu, agenda pertemuan partai-partai koalisi dengan Prabowo untuk membahas calon wakil presiden juga belum terjadwal, kendati tenggat waktu di MPR semakin dekat.

Baca juga: peta partai politik menjelang pengusulan cawapres ke MPR


Poin penting dari kasus ini:

  1. Demokrat tidak ikut memvonis — Sekjen Demokrat Herman Khaeron menyerahkan sepenuhnya keputusan soal status PSI kepada pimpinan koalisi, Partai Gerindra.
  2. Belum ada pertemuan dengan Prabowo — Partai koalisi belum menjadwalkan konsultasi soal dua nama cawapres, meski batas waktu MPR adalah 25 November 2026.
  3. Pemicu pernyataan PKB — Jazilul Fawaid menduga PSI keluar dari koalisi karena tak lagi punya kader di kabinet.
  4. Tiga kader mundur serentak — Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha keluar dari PSI pada 9 November.
  5. PSI bertahan — Grace Natalie dan Andi Budiman menegaskan PSI tetap bagian koalisi dan tetap mendukung Prabowo.
Continue Reading

Copyright © 2018 Tiktak.id