TIKTAK.ID – Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan bahwa Kemenpora tak ingin menahan honor serta insentif bonus panitia Asian Games 2018 yang belum dibayarkan. Menurutnya, Kemenpora memilih hati-hati agar tak jadi temuan di kemudian hari.
“Bukan maksud kami menahan, namun kami hati-hati sekali. Jangan sampai kami mencairkan honor dan insentif bonus, tapi tidak tahunya di belakang hari menjadi temuan,” ujar Gatot di Jakarta, seperti dilansir Tempo.co.
Sebelumnya, anggota Komisi X DPR, AS Sukawijaya, mengatakan honor para panitia pelaksana Asian Games 2018 belum dilunasi oleh Pemerintah. Tunggakan honor dan insentif tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi X dengan Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018 beberapa waktu lalu.
Diketahui tunggakan honor yang belum dibayarkan yakni Rp12 miliar untuk sekitar 240 orang panitia periode kerja Januari hingga Agustus 2016. Tidak hanya itu, bonus dua kali gaji untuk 700 orang panitia juga belum dibayar.
“Saya cuma ingin meluruskan, karena saya bagian dari mereka, honor 2016. Bukan berarti 2016 itu tidak dapat honor, tapi yang tidak dapat honor itu bulan Januari sampai Agustus 2016,” ucap Gatot S Dewa Broto.
Kemudian Gatot menjelaskan, pencairan honor sebesar Rp12 miliar tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Sebab, berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya bisa dicairkan setengahnya saja atau Rp6 miliar.
Ia menilai angka Rp6 miliar tersebut muncul karena INASGOC tidak memberikan dokumen secara lengkap ke BPKP. Ia pun mengakui pihaknya menunggu dulu semua dokumen rampung dan mencairkan honor tersebut agar tak ada lagi masalah di kemudian hari.
“Waktu di-review BPKP, ternyata yang berhak menerima hanya Rp6 miliar kurang, kenapa begitu? Dokumen yang diserahkan ke BPKP itu tidak lengkap. Kalau lengkap, Rp12 miliar bisa dicairkan semua, yang kurang ada dokumen tertentu yang signifikan,” tuturnya.
Komisi X berencana melakukan pemanggilan kepada pihak terkait seperti Kemenpora, Kementerian Keuangan, serta INASGOC. Hal itu untuk membahas keluhan para mantan panitia penyelenggara Asian Games.
