TIKTAK.ID

Tag: Rakyat Myanmar

  • Lawan Kudeta Militer, Rakyat Myanmar Bentuk ‘Pemerintah Persatuan’

    Lawan Kudeta Militer, Rakyat Myanmar Bentuk ‘Pemerintah Persatuan’

    TIKTAK.ID – Komite Parlemen Myanmar yang dibubarkan oleh kudeta militer telah mengumumkan pembentukan “Pemerintah Persatuan” baru yang mencakup anggota parlemen yang dicopot, anggota kelompok etnis, dan sejumlah tokoh dalam protes anti-kudeta. Mereka mengatakan tujuan pembentukan “Pemerintah Persatuan” ini adalah untuk membasmi kekuasaan militer.

    Pengumuman tersebut disampaikan pada Jumat (16/4/21) oleh Dr Sasa, yang telah ditunjuk oleh parlemen yang dibubarkan junta militer sebagai perwakilan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah kami, Myanmar memiliki Pemerintahan Persatuan,” katanya di media sosial, memposting dokumen yang menunjukkan Win Myint sebagai Presiden dan Aung San Suu Kyi sebagai Penasihat Negara, seperti yang dikutip dari Al Jazeera.

    Penjabat Wakil Presiden Myanmar, Mahn Win Khaing Than diangkat sebagai Perdana Menteri Sementara. Dr Sasa sendiri telah ditunjuk sebagai Menteri Serikat Pekerja dalam kerja sama internasional.

    Perkembangan terbaru muncul ketika ribuan orang melakukan berbagai bentuk protes di seluruh negeri -dari “pemogokan diam-diam” di Yangon hingga pawai protes di Mandalay dan di tempat lain- menentang kudeta 1 Februari dan mengutuk tindakan keras militer yang menewaskan lebih dari 700 orang.

    Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan Ibu Kota lama Myanmar tampak seperti kota hantu karena jalanan dan persimpangan yang biasanya sibuk dibiarkan sepenuhnya kosong. Beberapa kendaraan terlihat lewat di pusat kota Yangon, yang konon dipadati orang-orang yang menandai festival Tahun Baru negara itu.

    “Mari kita heningkan jalan,” kata pemimpin demonstrasi anti-kudeta militer, Ei Thinzar Maung dalam postingan di halaman Facebook-nya. “Kita harus melakukan ‘Serangan Diam’ untuk menunjukkan kesedihan kita bagi para martir yang telah mengorbankan nyawa mereka. Suara paling sunyi adalah yang paling keras.”

    Jumat ini merupakan hari ketiga dari lima hari liburan Tahun Baru Buddha tradisional, yang dikenal sebagai Thingyan.

    Kebanyakan orang tahun ini menghindari perayaan yang biasa menjadi fokus pada kampanye mereka melawan para jenderal yang menggulingkan Pemerintahan Aung San Suu Kyi dan mengurung banyak pejabat lainnya.

    Sementara itu, di Mandalay, ribuan pengunjuk rasa dengan mengenakan masker berbaris membawa spanduk besar yang menyerukan agar militer mundur.

    Di Hpakant, kota giok di Negara Bagian Kachin, ribuan orang juga berdemonstrasi.

    Di wilayah Sagaing, ratusan pengunjuk rasa mengendarai kendaraan mereka dan mengibarkan bendera Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dari pemimpin negara yang digulingkan junta militer, Aung San Suu Kyi.

    Sementara itu, militer juga telah mengumpulkan para pengkritiknya dan telah menerbitkan lebih dari 200 nama orang yang dicari berdasarkan undang-undang yang menjadikannya bersalah karena mendorong pemberontakan atau melalaikan tugas di Angkatan Bersenjata.

    Kamis malam, tentara menggerebek sebuah biara Buddha terkenal di Mandalay dan menangkap dua orang, tulis media Myanmar Now.

    Tindakan keras berlanjut pada Jumat-nya, dengan laporan pasukan keamanan membawa warga sipil dari rumah mereka di distrik Aung Zaya di Yangon, dan menghentikan pengendara di Divisi Bago.

  • Rakyat Myanmar Lawan Kudeta Militer dengan Turun ke Jalan

    Rakyat Myanmar Lawan Kudeta Militer dengan Turun ke Jalan

    TIKTAK.ID – Ribuan orang turun ke jalan di Myanmar pada Sabtu (6/2/21) mengecam kudeta yang dilancarkan militer pada minggu ini. Mereka juga menuntut pembebasan pemimpin Aung San Suu Kyi. Protes terus dilancarkan meski militer memblokade jaringan internet.

    Banyak di antara demonstran yang mengenakan pakaian merah, yaitu simbol warna Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang membawa Suu Kyi menang telak pada pemilihan 8 November lalu. Namun, para jenderal menolak mengakui kemenangan Suu Kyi dan mengklaim terjadi kecurangan, seperti yang dilaporkan Reuters.

    Ribuan orang berbaris di Balai Kota Yangon. Pengemudi kendaraan yang melintasi jalan itu membunyikan klakson dan mencondongkan tubuhnya keluar dari mobil dan memberikan salam hormat tiga jari, sebuah gerakan yang langsung dibalas dengan salam yang sama oleh pengunjuk rasa.

    Salam tiga jari merupakan salam khas yang digunakan dalam buku dan film “Hunger Games”. Salam itu menjadi simbol pemberontakan terhadap pemerintahan yang totaliter dan dilindungi oleh militer yang kuat.

    Salam ini juga digunakan oleh para demonstran Thailand untuk melawan pemerintahan ditaktor di negara itu.

    Denga luapan penuh kemarahan, pengunjuk rasa di kota terbesar negara itu, Yangon, meneriakkan, “Diktator militer, gagal, gagal; Demokrasi, menang, menang” dan menggelar spanduk bertuliskan “Melawan Kediktatoran Militer”.

    Sejumlah masyarakat memberi mereka makanan dan air minum.

    Ketika malam tiba, sebagian besar pengunjuk rasa membubarkan diri. Namun, pada malam kelima demonstrasi, hiruk-pikuk muncul dalam kegelapan ketika para penduduk memukul-mukul panci, wajan, dan drum untuk menunjukkan perlawanan bahkan ketika mereka harus hidup dalam gelap karena pemadaman listrik di banyak distrik di kota.

    Ribuan lainnya turun ke jalan di kota kedua Myanmar, Mandalay, dan Ibu Kota militernya Naypyidaw, rumah bagi pegawai Pemerintah negara itu, dan tempat para demonstran meneriakkan slogan anti-kudeta dan menyerukan pembebasan Suu Kyi.

    Kelompok pemantau NetBlocks Internet Observatory melaporkan “pemadaman internet skala nasional”, mengatakan aktivitas di Twitter telah turun hingga 16% dari tingkat biasanya.

    Kudeta militer terjadi di Myanmar pada Senin (1/2/21), setelah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hliang merebut kekuasaan dan menuduh terjadi kecurangan pada pemilihan 8 November lalu yang memenangkan Suu Kyi.

    Komisi pemilihan menepis tuduhan tentara.

    Pemerintah militer kemudian mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun dan berjanji akan menyerahkan kekuasaan setelah dilakukan pemilihan yang baru, tanpa memberikan kerangka waktu, kapan tepatnya pemilihan itu akan dilakukan.