TIKTAK.ID – Presiden Prabowo Subianto diketahui menyerukan kekerasan oleh Israel di Palestina dan Lebanon agar segera dihentikan. Prabowo menyampaikan hal itu di hadapan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong beserta rombongan terbatas di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (6/11/24).
“Mengenai Timur Tengah, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Palestina dan Lebanon. Saya menekankan pentingnya terus menyerukan penghentian kekerasan segera,” ujar Prabowo, seperti dilansir CNN Indonesia.
Kemudian Prabowo menekankan perlunya bantuan kemanusian yang tanpa hambatan dan pencapaian solusi dua negara untuk Palestina dan Israel berdasarkan hukum internasional.
Baca juga : PKS Tegaskan Dukung Gerakan Global Usir Israel dari Keanggotaan PBB
Prabowo melanjutkan, begitu pula dengan kondisi di Myanmar, Indonesia-Singapura sepakat untuk memastikan implementasi lima poin konsensus. Adapun konsensus lima poin tersebut mencakup perlunya pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
“Kami memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan regional dan internasional di tengah situasi geopolitik yang makin kompleks,” tutur Prabowo.
Di sisi lain, berbeda dengan Prabowo, mantan Menteri Luar Negeri Yordania menyampaikan kepada Middle East Eye bahwa negara-negara Arab perlu meninggalkan solusi dua negara untuk Israel dan Palestina.
Baca juga : PDIP Desak Prabowo Copot Kapolda yang Cawe-cawe di Pilkada 2024
“Secara praktis, hal itu tak akan terjadi,” ucap Marwan Muasher, yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Yordania dan membuka kedutaan besar pertama Kerajaan itu di Israel pada 1995, tentang solusi dua negara dalam sebuah wawancara video dengan Middle East Eye, mengutip Republika.co.id.
Mantan diplomat tersebut, yang kini menjadi Wakil Presiden bidang studi di Carnegie Endowment for International Peace di Washington, menilai solusi itu harus diganti dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dia menerangkan, titik tolaknya adalah persamaan hak antara warga Israel dan Palestina.
“Kemudian orang bisa mulai berbicara soal bentuk solusi apa yang dapat kita capai. Tapi menurut saya, solusi apa pun yang tidak melibatkan persamaan hak, tak akan berkelanjutan,” katanya.
Baca juga : Sejumlah Pihak Dorong Prabowo Batalkan Capim KPK Era Jokowi, Istana: Lanjutkan Saja Prosesnya
Melalui sebuah wawancara yang luas, Muasher mengakui Yordania sangat khawatir bahwa Israel bermaksud memindahkan sejumlah besar warga Palestina secara paksa ke Kerajaan itu.
“Yordania selalu khawatir jika tujuan Israel pada akhirnya melakukan pemindahan massal warga Palestina ke luar wilayah Palestina,” jelasnya.v
