TIKTAK.ID – Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari langkah PDIP mengambil sikap sebagai partai penyeimbang.
“Tak ada yang salah dari PDIP menjadi partai di luar Pemerintah. PDIP kadang kala mendukung Pemerintah, tapi terkadang juga mengkritik kebijakan Pemerintah,” ujar Jamiluddin, seperti dilansir Kompas.com, pada Senin (22/6/26).
Jamiluddin menyatakan sikap dan tindakan PDIP tersebut sudah sejalan dengan keputusan Rakernas PDIP beberapa waktu lalu yang mendeklarasikan diri sebagai partai penyeimbang.
Baca juga : Gerindra Ungkap Alasan Kecewa Pemkot Solo Sebar Baliho Ultah Jokowi
“PDIP telah melaksanakan keputusan sebagai partai penyeimbang. Untuk itu, PDIP melakukan kritik jika ada kebijakan Pemerintah yang dinilainya tidak tepat atau tidak pro rakyat. Sebaliknya, PDIP bakal mendukung bila kebijakan yang diambil Pemerintah pro rakyat,” tutur Jamiluddin.
Kemudian Jamiluddin mencontohkan, dalam kasus MBG, kader PDIP memang banyak mengkritik Pemerintah. Meski begitu, beberapa hal PDIP juga terlihat membela Prabowo, salah satunya saat demo besar-besaran terjadi pada Agustus tahun lalu.
Ketika itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri datang ke Istana bersama beberapa ketua umum partai lainnya untuk melakukan konferensi pers.
Baca juga : Kejagung Akui Buka Peluang Periksa Nanik S Deyang Terkait Dugaan Korupsi MBG
“Pada momen itu tampak dukungan penuh Megawati terhadap Prabowo. Megawati dengan percaya diri berdiri di samping Prabowo sebagai wujud dukungannya,” ucap Jamiluddin.
Jamiluddin menilai PDIP dinilai sudah menjalankan perannya sebagai partai penyeimbang. Dia menyebut hal itu juga sejalan dengan prinsip checks and balances dan fungsi pengawasan.
“Karena itu, kiranya kurang tepat kalau PDIP dinilai abu-abu. Sebab, PDIP sudah melaksanakan fungsi penyeimbang sebagaimana amanah Rapimnas PDIP tahun lalu,” jelas Jamiluddin.
Baca juga : Istana Bakal Cek Dugaan Mahasiswa UBK Diberi Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran
Seperti telah diberitakan, belakangan ini sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ramai-ramai melayangkan kritik tajam terhadap sikap politik PDIP yang dianggap ambigu.
Gelombang desakan yang dimotori oleh elite PKB, Golkar, NasDem, Demokrat, dan PAN sejak pertengahan Juni 2026 ini menuntut supaya partai berlambang banteng itu dapat segera menentukan posisi, apakah akan bergabung sebagai koalisi atau teguh berdiri di garis oposisi.
Kritik kolektif tersebut mencuat menyusul manuver politik PDIP yang mengeklaim posisinya sebagai “partai penyeimbang” hasil mandat Rakernas. Akan tetapi, di sisi lain dianggap kerap mengkritik kebijakan Pemerintah di tengah situasi sulit dan dituding ikut menggerakkan aksi demonstrasi mahasiswa.
