TIKTAK.ID – Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali membantah bahwa dirinya telah menerima proyek bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari Kementerian Sosial RI. Kemudian ia menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa sejumlah petinggi yang diduga terlibat korupsi bansos.
Effendi menyampaikan hal itu usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/3/21).
“Tadi sudah terbukti kalau nama saya tidak ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya [tersangka] Matheus Joko Santoso. Yang kedua, dengan demikian bahwa berapa puluh miliar dan seratus delapan itu merupakan data yang palsu,” ujar Effendi kepada awak media, seperti dilansir CNN Indonesia.
Sebelumnya, Effendi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bansos penanganan Covid-19 Kementerian Sosial. Keterangan Effendi kali ini guna melengkapi berkas penyidikan tersangka Matheus Joko Santoso.
Melalui kesempatan tersebut, Effendi pun meminta lembaga antirasuah agar memeriksa orang besar dalam kasus yang turut menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Meski begitu, ia tidak berbicara secara gamblang terkait orang besar yang dimaksud.
“Saya sudah dipanggil nih dan tadi sudah terbukti bahwa saya tidak ada hubungannya dengan CV apa lah itu yang disebutkan. Saya juga tidak pernah menerima aliran dana,” ucap Effendi.
“Kalau KPK memang benar-benar ingin menegakkan keadilan, yang besar-besar kapan nih dipanggilnya?” imbuhnya.
Hingga kini masih belum ada keterangan resmi dari KPK terkait materi pemeriksaan terhadap Effendi. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang dihimpun, Effendi diduga mempunyai kaitan dengan CV Hasil Bumi Nusantara, yakni rekanan penyedia bansos Covid-19.
Sekadar informasi, CV Hasil Bumi Nusantara sendiri disinyalir telah mendapatkan kuota paket penyedia bansos tahap I sejumlah 162.250. Adapun nilai kontrak tersebut sebesar Rp48.675.000.000.
Lebih lanjut, terdapat pula 109 rekanan penyedia bansos bahan kebutuhan pokok atau sembako untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Total ada 14 tahap paket kontrak yang dikerjakan oleh ratusan rekanan tersebut, yang masing-masing rekanan mendapat kuota dan nilai paket berbeda. Mulai dari puluhan juta hingga ratusan miliar rupiah.
