Tag: Minahasa

  • DPR Desak Pemerintah Segera Tutup Museum Holocaust di Minahasa

    DPR Desak Pemerintah Segera Tutup Museum Holocaust di Minahasa

    TIKTAK.ID – Kemunculan Museum Holocaust yang dibangun oleh komunitas Yahudi di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta menilai isu tersebut memang cukup sensitif bagi Indonesia, lantaran erat kaitannya dengan bangsa Yahudi yang identik dengan Israel.

    “Ini isu yang cukup sensitif, karena Negara Israel identik dengan Yahudi, walaupun ada juga Yahudi yang tidak sepakat dengan berdirinya Negara Israel. Indonesia sejak dulu tidak mengakui Israel karena kelakuannya yang terus menjajah tanah Palestina, bahkan Israel telah melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina hingga sekarang,” ujar Sukamta, Kamis (3/2/22), seperti dilansir Sindonews.com.

    Sukamta mengatakan hal itu tidak selaras dengan sikap resmi Pemerintah RI terhadap isu Palestina yang menentang penjajahan oleh Israel. Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu sempat mengumumkan boikot terhadap produk-produk Israel.

    Baca juga : Pemuda Muhammadiyah Jatim Sebut Khofifah Berkapasitas Jadi Capres 2024

    “Di tengah isu normalisasi hubungan Israel dan Indonesia yang sempat mencuat belakangan ini, lantas muncul berdirinya museum ini. Jadi wajar jika tokoh-tokoh nasional dan masyarakat kita mengecam,” terang Ketua DPP PKS Bidang Luar Negeri tersebut.

    Kemudian Sukamta mendesak Pemerintah agar melakukan beberapa langkah dalam permasalahan ini. Dia menerangkan, pertama, Menteri Luar Negeri (Menlu) perlu memanggil Dubes Jerman untuk Indonesia guna meminta penjelasan atas kehadirannya dalam peresmian Museum Holocaust di Tondano.

    “Pasalnya, beliau ditugasi di negara Indonesia yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa Yahudi dan Negara Israel,” tutur Sukamta.

    Baca juga : Ijtima Ulama Lampung Gelar Deklarasi Dukung Sandiaga Uno Capres 2024

    Kedua, Sukamta meminta museum Holocaust di Tondano segera ditutup. Hal itu karena tujuan dibangunnya museum ini untuk mengingat kekejaman Nazi Jerman terhadap bangsa Yahudi. Di sisi lain, pembuat museum yakni bangsa Yahudi Israel justru melakukan kekejaman-kekejaman terhadap rakyat Palestina setiap hari.

    “Indonesia bakal terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina demi mewujudkan cita-cita pendiri bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membebaskan dunia dari penjajahan. Indonesia tak akan mengakui Negara Israel selama masih menjajah Palestina,” terangnya.

    Lebih lanjut, Sukamta berpesan supaya permasalahan ini bisa segera dituntaskan sehingga tidak membuat kegaduhan lebih besar yang sebenarnya tidak perlu.

  • Kabulkan Permintaan Forum Peduli Papua Maju, Prabowo Bakal Perbanyak Prajurit Asal Papua

    Kabulkan Permintaan Forum Peduli Papua Maju, Prabowo Bakal Perbanyak Prajurit Asal Papua

    TIKTAK.ID – Tim Forum Peduli Papua Maju mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat asli Papua dalam perekrutan prajurit TNI. Hal itu dilakukan Prabowo untuk menindaklanjuti permintaan para tokoh Papua.

    Tim Forum Peduli Papua Maju menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (10/12/19).

    Dalam kesempatan itu, salah satu anggota tim, Yanni, menyampaikan masukan mengenai peningkatan akses dalam rekruitmen TNI.

    “Menhan akan melakukan ‘affirmative action’ terhadap orang asli Papua agar mendapat porsi lebih,” ujar Yanni seperti dikutip Antara, Kamis (12/12/19).

    Yanni mengatakan pertemuan tersebut berlangsung santai selama tiga jam. Dia yang sekaligus Ketua DPD Gerindra Papua menjelaskan, Prabowo tahu betul karakter masyarakat Papua. Apalagi Prabowo juga keturunan Indonesia Timur, yakni Minahasa, Sulawesi Utara dari darah ibunya.

    Baca juga: Pansus DPD Papua Siap Duduk Bersama Kelompok Separatis Bahas Solusi Terbaik

    Prabowo pun menilai masyarakat Papua memiliki karakter yang rendah hati dan suka bicara apa adanya. Oleh karena itu, ia meminta prajurit TNI untuk tidak bersikap represif.

    “Saya selalu meminta prajurit TNI melakukan pendekatan kepada rakyat dengan hati, bukan represif-militeristik yang bisa mengorbankan masyarakat,” ucap mantan Danjen Kopassus itu.

    Aspirasi lain yang disampaikan Tim Forum Peduli Papua Maju adalah pemerataan kesejahteraan bagi orang Papua, termasuk distribusi sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) dalam birokrasi pemerintahan.

    Baca juga: Lagu ‘Tanah Perjanjian’, Pesan Glenn Fredly Tentang Papua Untuk Jokowi

    Selain itu, meningkatkan kesejahteraan TNI/Polri yang ditugaskan di Papua, membangun transportasi darat dan udara di pegunungan Papua, mengembangkan kota bersejarah di Papua, dan membentuk Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) Perwakilan Papua dan Papua Barat di Jayapura.

    Kemudian Tim Forum Peduli Papua Maju meminta Prabowo mengembangkan wilayah Perbatasan NKRI di Papua sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemulihan solidaritas nasional di Papua dalam konteks penghargaan terhadap tokoh-tokoh Papua yang ikut andil dalam sejarah perjuangan kemerdekaan.

    Prabowo juga diminta mengendalikan secara efektif operasi militer dalam pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah konflik di Papua agar tidak berdampak kepada masyarakat sipil.

    Baca juga: Prabowo Tawarkan Senjata Buatan RI ke Republik Laos

  • Fadli Zon Nyinyir Jokowi Banyak Stafsus, Tapi Diam Prabowo Punya 33 Pengawal Pribadi

    Fadli Zon Nyinyir Jokowi Banyak Stafsus, Tapi Diam Prabowo Punya 33 Pengawal Pribadi

    TIKTAK.ID – Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama staf khusus barunya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon meresponnya dengan skeptis. “Ini menurut saya enggak sejalan dengan pandangan Presiden yang mau efisiensi. Efisiensi kelembagaan tapi nambah terus institusi-institusi yang sebenarnya tidak perlu,” ujar Fadli pada Selasa (26/11/19) saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Menurutnya, Presiden telah dibantu oleh banyak lembaga dalam kerjanya sehari-hari. Mulai dari Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet hingga Kantor Staf Kepresidenan.

    Baca juga: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang, Fadli Zon Sebut Ada Tangan Tak Terlihat

    Terlebih, Presiden sudah menunjuk sejumlah wakil menteri sebelum menunjuk para stafsus baru.

    Fadli menambahkan, bahwa yang dilakukan Jokowi tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi.

    “Kalau semuanya mau dijadikan wakil menteri, menurut saya bukan efisiensi, namanya pemborosan. Pemborosan itu pasti tidak efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan tidak efektif,” kata Fadli.

    Baca juga: Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Fadli Zon: Apa Sih Hebatnya Ahok?

    Halaman selanjutnya…