TIKTAK.ID

Tag: koalisi Jokowi

  • Apa Sebab Golkar-Nasdem Tak Hadiri Bukber para Petinggi Koalisi Jokowi?

    Apa Sebab Golkar-Nasdem Tak Hadiri Bukber para Petinggi Koalisi Jokowi?

    TIKTAK.ID – PDIP diketahui telah mengumpulkan para petinggi partai politik koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Kamis (6/5/21). Akan tetapi, perwakilan Partai Golkar dan NasDem tidak menghadiri pertemuan yang digelar di DPP PDIP tersebut.

    Untuk diketahui, acara dihadiri oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia menjamu Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PBB, Afriansyah Noor.

    Kemudian hadir pula Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan, serta Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni.

    PDIP menjamu mereka dengan makanan Nusantara, seperti bakso hingga nasi liwet. PDIP mengklaim pertemuan tersebut sekadar silaturahmi tanpa bahasan politik.

    “PDI Perjuangan akan terus membangun semangat persahabatan. Bahkan, dulu sebelum pelaksanaan Idulfitri, Bung Karno sempat meminta Kiai Wahab untuk betul-betul menjadikan Idulfitri itu guna membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menyatukan seluruh spirit kebangsaan kita,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (6/5/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Sementara itu, Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan diundang dalam acara itu. Tetapi ia mengaku tidak bisa memenuhi undangan karena ada wawancara di Metro TV.

    “Saya di jam yang sama talkshow di Metro TV mengenai digital broadcasting,” terang Johnny, Kamis (6/5/21).

    Johnny pun memperlihatkan tangkapan layar di grup Koalisi Indonesia Kerja. Sekjen PKPI, Verry Surya tampak membagikan foto pertemuan tersebut dengan keterangan: “Kami bahagia”. Lantas Johnny membalas unggahan tersebut dengan permintaan maaf karena tidak bisa ikut hadir.

    Lebih lanjut, Johnny membantah NasDem dan Golkar tak diajak dalam pertemuan karena koalisi menuju 2024. Ia menyatakan bahwa pihaknya tetap setia dengan koalisi pendukung Jokowi.

    “NasDem tetap menjaga soliditas koalisi pemerintah/koalisi Kabinet Indonesia Maju, bersama-sama dengan semua partai koalisi,” tutur Johnny.

    Di sisi lain, Ketua DPP Partai Golkar Zulfikar Arse menolak berkomentar ketika ditanya terkait pertemuan itu.

    “Mengenai hal itu, saya tidak tepat menjawab, karena yang tepat itu Sekjen,” tulis Zulfikar melalui pesan singkat, Jumat (7/5/21).

  • Lembaga Survei: Bisa Jadi Demokrat Banting Setir Gabung Koalisi Jokowi

    Lembaga Survei: Bisa Jadi Demokrat Banting Setir Gabung Koalisi Jokowi

    TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan bahwa tawaran masuk Kabinet cukup menggiurkan bagi partai politik di luar koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, termasuk Partai Demokrat.

    “Jadi saya pikir peta baru mungkin saja terjadi, yakni Demokrat banting setir menjadi partai koalisi Pemerintah,” ujar Pangi, seperti dilansir SINDOnews, Sabtu (19/12/20).

    Menurut Pangi, Demokrat tidak akan menolak jika ditawari masuk Kabinet. Apalagi, lanjutnya, jika tawaran tersebut datang kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY). Sebab, ia menilai AHY masih membutuhkan panggung untuk mengasah kepemimpinan di level nasional.

    Baca juga : Penunjukan Suryo Prabowo, Ujian bagi Prabowo Sekaligus Lapang Dadanya Jokowi

    Meski begitu, ia mengatakan risiko keputusan itu tidak main-main terhadap garis kebijakan Partai Demokrat ke depannya. Ia menyebut partai yang didirikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tentu akan terbebani. Selain itu, ia menyatakan Partai Demokrat juga akan terlihat tak konsisten dalam perjuangan bersama rakyat.

    “Konsekuensinya dan risiko pasti banyak terhadap populisme Partai Demokrat. Citra dan sentimen sebetulnya sangat ditentukan dari sikap partai, apakah menjadi partai oposisi atau partai koalisi, yang memiliki korelasi terhadap arah, sikap dan kebijakan partai itu sendiri,” tutur Pangi.

    Untuk diketahui, pada Juli silam, Partai Demokrat sempat menegaskan posisinya tetap berada di luar pemerintahan. Demokrat menyampaikan hal itu usai sejumlah elite Partai Amanat Nasional (PAN) bertemu Jokowi dan memberi sinyal dukungan kepada Pemerintah.

    Baca juga : Apa Kaitan Mitos Rabu Pon bagi Presiden Jokowi dengan Reshuffle Kabinet?

    Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan menjelaskan, masih belum ada rencana dari Demokrat untuk merapat ke pemerintahan.

    “Faktanya kini Partai Demokrat ada di luar Pemerintah. Fokus kami adalah tetap berkontribusi kepada rakyat dari luar pemerintahan,” ucap Ossy, mengutip CNNIndonesia.com, Selasa (21/7/20).

    Staf pribadi SBY tersebut mengaku Demokrat akan tetap konsisten dalam mengkritisi kebijakan Pemerintah.

    Baca juga : Amien Rais Beri Jokowi Dua Pilihan: Mundur atau Rekonstruksi Ulang Negara

    “Memberikan kritik yang solutif, serta membangun atas dasar aspirasi dan harapan rakyat,” pungkas Ossy.

  • Petinggi PAN Temui Jokowi, Gabung Koalisi?

    Petinggi PAN Temui Jokowi, Gabung Koalisi?

    TIKTAK.ID – Diketahui pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Senin (20/7/20) kemarin.

    Sekjen PAN, Eddy Soeparno mengatakan dalam pertemuan tersebut membahas upaya menghadapi dampak pandemi virus Corona (Covid-19) di berbagai sektor, khususnya kesehatan, sosial, dan ekonomi.

    “Bagi PAN, saatnya kita sebagai bangsa untuk bahu membahu menghadapi ancaman krisis ekonomi sebagai dampak Covid-19,” ujar Eddy, seperti dilansir Kompas.com, Selasa (21/7/20).

    Baca juga : Tok! 18 Lembaga ini Resmi Dibubarkan Jokowi, Berikut Daftarnya

    Dalam pertemuan itu turut hadir Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir. Waketum PAN yang juga mantan menteri Presiden Jokowi, Asman Abnur juga hadir.

    Eddy mengklaim meski PAN berada di luar pemerintahan, namun partainya tetap akan mendukung Pemerintah dalam situasi sulit seperti ini.

    “Kepentingan rakyat yang diutamakan. Perbedaan politik apapun bentuknya sudah harus dikesampingkan,” terang Eddy.

    Baca juga : Luhut Cerita Sering Dikritik Jokowi Habis-habisan, Masalah Apa?

    Eddy menyatakan dalam pertemuan itu, PAN banyak memberi masukan terkait upaya pemulihan ekonomi yang kini lesu akibat pandemi. Ia menyebut masukan-masukan ini khususnya datang dari Hatta Rajasa dan Sutrisno Bachir.

    “Kehadiran keduanya yang juga merupakan mantan Ketua Umum PAN sekaligus pelaku ekonomi, dapat makin menguatkan komitmen PAN untuk memberi terobosan-terobosan guna mempercepat pemilihan ekonomi nasional,” tutur Eddy.

    Sementara Zulkifli Hasan menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan, toleransi dan solidaritas sesama, khususnya di era pandemi Covid 19. Apalagi, pandemi tersebut membawa krisis kesehatan dan perekonomian secara global.

    Baca juga : Wow! Hasil Survei Terbaru Prabowo Keok Lawan Anies Baswedan

    Meski begitu, Eddy menegaskan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan tentang peluang PAN bergabung ke dalam Kabinet Jokowi. Sebab menurutnya, hal itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

    “Kita tidak membahas hal itu kemarin, karena kita menghormati hak prerogatif Presiden,” ucap Eddy.

    Seperti diketahui, Presiden Jokowi belum lama ini mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet. Ancaman tersebut diungkapkan Jokowi di hadapan para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana. Jokowi melontarkan pernyataan itu karena merasa tak puas dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

  • Penumpang Terakhir di Koalisi Jokowi, Harus Rela Duduk di Bangku Belakang

    Penumpang Terakhir di Koalisi Jokowi, Harus Rela Duduk di Bangku Belakang

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sejak tahun lalu menyatakan partainya mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Secara terbuka, Zulkifli mengaku bakal menyukseskan pemerintahan Jokowi.

    Selain itu, Zulkifli menyebut dukungan politik itu diberikan tanpa syarat. Sikap politik tersebut disampaikan setelah koalisi Indonesia Adil dan Makmur dibubarkan seiring kekalahan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

    Baca juga: Setelah Mangkir Dua Kali, KPK Imbau Zulkifli Hasan Berani Hadir di ‘Jumat Keramat’ Kali ini

    Keseriusan ucapan Zulkifli mulai ditunjukkan setelah dia kembali terpilih sebagai Ketua Umum PAN. Usai pengurus terbentuk, Zulhas kemudian memperjelas sikap politik PAN 5 tahun ke depan, dan mengambil ancang-ancang untuk membawa PAN bergabung ke lingkaran koalisi Jokowi. Sikap ini sebenarnya sudah lama ingin disampaikan oleh Zulhas, namun kerap terhalang penolakan Amien Rais.

    Amien sendiri menolak mengakui terpilihnya Zulhas sebagai Ketum karena dianggap melakukan banyak kejanggalan. Bahkan saat Kongres PAN di Kendari Februari lalu, Amien juga berseberangan kubu dengan Zul. Pasalnya, Amien mencium gelagat Zul membawa PAN bergabung ke koalisi Jokowi.

    Baca juga: Sindir Zulkifli Hasan Soal Dukungan Tanpa Syarat untuk Jokowi, Amien Rais: Saya Menangis

    Halaman selanjutnya…

  • Dianggap Partai Gurem ‘Nafsu Besar Tenaga Kurang’, Koalisi Jokowi Respons Dingin Sesumbar ‘Jegal Anies’ ala PSI

    Dianggap Partai Gurem ‘Nafsu Besar Tenaga Kurang’, Koalisi Jokowi Respons Dingin Sesumbar ‘Jegal Anies’ ala PSI

    TIKTAK.ID – Bersamaan dengan rilis beberapa lembaga survei yang menempatkan nama Anies Baswedan sebagai “kuda hitam” Pilpres 2024 mendatang, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni justru terang-terangan mengajak masyarakat menjegal mantan menteri Jokowi yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurutnya, Anies adalah tipikal politikus yang memanfaatkan sentimen agama yang mengakibatkan perpecahan masyarakat, juga “simbol populisme”.

    “Saya kira harus ada barisan nasional yang secara serius mengadang figur yang fokus pada isu populisme ini,” ujar Raja Juli, Minggu (23/2/20) kemarin.

    Raja Juli tak menjelaskan apa yang ia maksud dengan populis di sini. Dalam artikel The Conversation, dua prinsip inti populisme adalah klaim bicara atas nama rakyat atau orang biasa, dan orang biasa ini berada di posisi yang berlawanan dengan elite. Nah, jika dicermati, maka Presiden Joko Widodo, politikus yang dibela Raja Juli dan partainya, sebenarnya dalam derajat tertentu juga layak dilabeli populis.

    Baca juga: Disindir Ahok Soal ‘Partai Kecil Ngomong Gede’, PSI Malah Jawab Begini

    Raja Juli lantas menyerukan seluruh partai mendorong politikus berhaluan nasionalis seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju.

    Banyak pihak menilai keinginan Raja Juli dan PSI patut disebut ambisius. Pasalnya, jika merujuk pada sejumlah hasil survei, Anies Baswedan adalah sosok yang memiliki kans untuk maju bahkan memenangi Pemilihan Presiden 2024.

    Survei Indo Barometer yang dirilis Minggu lalu, misalnya, menempatkan mantan Rektor Universitas Paramadina ini di urutan kedua bakal calon presiden dengan elektabilitas tertinggi.

    Elektabilitas Anies 14,3 persen, hanya kalah dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraup elektabilitas 22,5 persen. Sementara nama yang disebut Raja Juli jauh tertinggal.

    Halaman selanjutnya…

  • Prabowo Minta PKS Tak Tinggalkan Teman Lama Karena Punya Teman Baru

    Prabowo Minta PKS Tak Tinggalkan Teman Lama Karena Punya Teman Baru

    TIKTAK.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto meminta PKS tidak meninggalkan teman lama karena memiliki teman baru. Hal itu diungkapkan Prabowo ketika berbincang dengan Sohibul dalam suatu acara.

    “Pak Prabowo bilang ke saya, ‘tolong kawan lama jangan dilupakan, mentang-mentang punya kawan baru’. Kawan baru saya siapa, saya juga enggak tahu. Mungkin Surya Paloh, mungkin dianggapnya kan,” ujar Sohibul di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (21/2/20) malam.

    Awalnya, Sohibul menjelaskan tema acara PKS, yakni mengenai ketahanan nasional. Menurutnya, ketahanan nasional tidak hanya terletak pada aspek persenjataan, melainkan juga aspek kohesi sosial.

    Baca juga: Prabowo Tetap Capres 2024 Terkuat Versi Banyak Survei, Disusul Anies Baswedan di Posisi Kedua

    Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa tema acara tersebut tidak ada hubungannya dengan Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    “Tidak ada hubungannya, kok dihubung-hubungkan? Biar saja Pak Prabowo ngurusin pertahanannya, saya enggak nyinggung-nyinggung beliau,” sergah Sohibul.

    Lebih lanjut, Sohibul memastikan bahwa partainya itu akan tetap bersahabat dengan Partai Gerindra. Ia pun mengatakan kepada Prabowo bahwa Partai PKS dan Gerindra tetap berkawan, hanya saja tidak bersekutu.

    Baca juga: Sejak Jadi Menteri Jokowi Prabowo Tak Pernah Lagi Bicara Politik, Ini Alasannya

    Halaman selanjutnya…