TIKTAK.ID

Tag: Kemenko Polhukam

  • Hasil Survey Kembali Nobatkan Prabowo ‘Menteri Terbaik’ Jokowi

    Hasil Survey Kembali Nobatkan Prabowo ‘Menteri Terbaik’ Jokowi

    TIKTAK.ID – Lembaga Akurat Poll mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menjadi menteri dengan nilai terbaik di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 15-24 Juli 2020.

    Direktur Akurat Poll, Adlan Nawawi menyebut proses pengambilan data pada survei tersebut dilakukan secara wawancara tatap muka langsung menggunakan kuesioner.

    Adlan mengatakan Prabowo berada di urutan pertama menteri yang memiliki kinerja baik dengan nilai 6,57. Setelah itu, disusul oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan skor 6,44; Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan skor 6,25; dan Menteri BUMN Erick Thohir dengan skor 6,24.

    Baca juga : Hore! Jokowi Akan Beri Uang 600 Ribu ke Karyawan Bergaji 5 Juta ke Bawah Selama 6 Bulan

    Kemudian terdapat nama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dengan skor 6,22; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan skor 6,21; serta Kapolri Jendral Idham Aziz dengan skor 6,16.

    Sedangkan menteri yang memiliki nilai paling rendah yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauziah dengan skor 5,78.

    Sedangkan empat menteri nilai terendah lainnya antara lain Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan skor 5,80; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan skor 5,80; Menteri ESDM Arifin Tasrif dengan skor 5,80; dan Kepala BKPM Bahlil Lahaladia dengan skor 5,80.

    Baca juga : Meja Oval Tempat Jokowi Gelar Tatap Muka Diberi Pembatas Kaca, Ada Apa?

    Adlan menjelaskan, secara umum masyarakat memberi nilai 6,19 terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai skor kinerja Kabinet Indonesia Maju tersebut berbanding terbalik dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut Adlan, masyarakat menilai kinerja Jokowi sebesar 7,07. Selanjutnya ia memaparkan kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama kurang lebih satu tahun ini sebesar 6,19 sama seperti kinerja Kabinet Indonesia Maju.

    “Jadi kalau Kabinet dikumpulkan, maka semuanya sama dengan skor Wapres, dan Presiden Jokowi unggul sendiri terhadap ini,” ujar Adlan, seperti dilansir CNN Indonesia, Selasa (4/8/20).

    Baca juga : Partai Prabowo Siap Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Asal Syarat ini Dipenuhi

    Adlan menerangkan bahwa penilaian dalam survei tersebut menggunakan skor 1 sampai 10. Skor 1 berarti sangat buruk dan 10 berarti sangat baik. Survei dilakukan terhadap sebanyak 1.210 orang responden dengan menggunakan multistage random sampling. Sedangkan tingkat kesalahan (margin of error) dalam survei tersebut mencapai 2,8 persen.

  • PA 212 Demo Tuntut MPR Gelar Sidang Istimewa Lengserkan Jokowi, NasDem: Gak Nyambung!

    PA 212 Demo Tuntut MPR Gelar Sidang Istimewa Lengserkan Jokowi, NasDem: Gak Nyambung!

    TIKTAK.ID – Persaudaraan Alumni (PA) 212 mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dalam rangka aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan usulan DPR. Namun Partai NasDem menyebut tuntutan itu tidak nyambung.

    “Nggak nyambung banget ini. Ibaratnya kalau kakinya gatel, kepalanya yang digaruk,” ujar Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali kepada wartawan, seperti dilansir Detik.com, Rabu (24/6/20).

    Menurut Ali, justru Jokowi seharusnya diberi apresiasi. Pasalnya, kata Ali, Pemerintah tidak mengirimkan utusan ke DPR yang berarti pembahasan RUU HIP tidak dilanjutkan. Ia menilai Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD juga telah menyatakan tidak melanjutkan RUU HIP.

    Baca juga : PKS Desak Mendagri Pantau Pejabat Gugus Tugas yang Ikut Pilkada, Kenapa?

    “Seharusnya mereka mengapresiasi Jokowi dong, kalau kemudian mereka marah tentang RUU HIP, itu harus mengapresiasi Jokowi, karena Jokowi tidak melanjutkan pembahasannya,” ucap Ali.

    “Dalam pembahasan UU ada dua pihak, dan pihak DPR yang tanda kutip setuju untuk dibahas, walaupun dalam pembahasan ada banyak dinamika, tapi Pemerintah kan jelas lewat Menko Polhukam tidak melanjutkan pembahasan. Kalau Pemerintah tidak setuju kan nggak bisa dibahas, nyambungnya apa dengan (memberhentikan) Jokowi?” imbuhnya.

    Ali menegaskan, seharusnya masyarakat bersatu berjuang di tengah masa pandemi, bukan justru melakukan hal yang tidak masuk akal.

    Baca juga : Begini Rencana dan Harapan Ahok Saat Bicara Revolusi Subsidi Energi

    Sebelumnya, desakan itu merupakan tuntutan aksi dari PA 212 yang digelar pada Rabu (24/6/20) siang di depan gedung DPR. Terdapat empat tuntutan yang dibacakan oleh Ketua Pelaksana Pergerakan Aksi PA 212, Edy Mulyadi dalam orasinya.

    Halaman selanjutnya…

  • Jokowi Digeruduk 14 Purnawirawan Jenderal, Ada Tri Sutrisno dan Agum Gumelar, Ada Apa?

    Jokowi Digeruduk 14 Purnawirawan Jenderal, Ada Tri Sutrisno dan Agum Gumelar, Ada Apa?

    TIKTAK.ID – Sebanyak 14 purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dijadwalkan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/20). Dalam pertemuan tersebut 14 purnawirawan TNI hendak menyampaikan pandangan mengenai pentingnya Pemerintah menjaga persatuan, kesatuan, kedaulatan, dan ideologi negara.

    Mereka mendatangi Istana Bogor dengan didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

    “Iya, tadi pagi saya dapat info dari Pak Menko Polhukam, jam 10.00 WIB diterima oleh Presiden di Istana Bogor bersama para purnawirawan,” ujar staf khusus Menko Polhukam, Rizal Mustary dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti dilansir Kompas.tv, Jumat (19/6/20).

    Baca juga : Khawatirkan Proses dan Kualitas Pendidikan Saat Pandemi, Mendiknas Era SBY Minta Nadiem Perhatikan Sejumlah Hal Krusial ini

    Pertemuan dengan Jokowi ini bermula ketika para purnawirawan TNI tersebut menemui Mahfud MD pada Jumat (12/6/20) pekan lalu. Kala itu, para purnawirawan TNI menyampaikan keinginannya kepada Mahfud untuk menemui Jokowi.

    Berikut ini daftar nama 14 Purnawirawan TNI yang direncanakan akan bertemu Jokowi pagi ini:

    1. Jenderal TNI Purn Try Sutrisno, menjabat sebagai Pembina FOKO
    2. Jenderal TNI Purn Widjojo Soejono, menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan PPAD
    3. Jenderal TNI Purn Agum Gumelar, menjabat sebagai Ketua Pepabri

    Baca juga : Soroti Omnibus Law, YLBHI: Presiden Potensial Jadi ‘Lembaga Tertinggi Negara’ yang Lebih Berkuasa Ketimbang DPR
    4. Laksamana TNI Ade Supandi, menjabat sebagai Ketua Umum PPAL
    5. Letjen TNI Purn Rais Abin, menjabat sebagai Ketua Umum Kehormatan LVRI
    6. Letjen TNI Purn Sayidiman Suryohadiprojo, menjabat sebagai Anggota Badan Pertimbangan LVRI
    7. Mayjen TNI Purn. H. Saiful Sulun., menjabat sebagai Ketua Umum LVRI
    8. Mayjen TNI Purn Bantu Hardjijo, S.IP., menjabat sebagai Wakil Ketua Umum LVRI
    9. Marsda TNI Purn FX. Suyitno., menjabat sebagai Sekretaris Jenderal LVRI
    10. Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto., menjabat sebagai Ketua Umum PPAU
    11. Mayjen TNI Mar Purn Sukarno., menjabat sebagai Sekjen Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/POLRI (FOKO)

    Baca juga : DPR Kukuh Tak Mau Terima Pembatalan Haji 2020 Meski Menag Sudah Minta Maaf
    12. Letjen TNI Purn Toni Hartono, menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Pepabri
    13. Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri, menjabat sebagai Ketua PPAD
    14. Letjen TNI Purn Bambang Darmono, Jabatan Ketua Bidang Pengkajian PPAD

  • Erick Thohir Beberkan Alasan Sandiaga Uno Mustahil Masuk BUMN

    Erick Thohir Beberkan Alasan Sandiaga Uno Mustahil Masuk BUMN

    TIKTAK.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sandiaga Uno, tidak akan mendapat posisi di BUMN. Menurutnya, teman sekolahnya itu telah memosisikan dirinya sebagai politikus Partai Gerindra.

    “Enggak mungkin. Saya rasa Pak Sandi sudah memosisikan dirinya sebagai politikus, beliau banyak roadshow ke daerah-daerah,” ujar Erick di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, dilansir Liputan6.com, Kamis (5/12/19).

    Baca juga: Erick Thohir Ingatkan Ahok Jangan Ada Banyak Drama di BUMN

    Selain itu, kata Erick, kalau Sandiaga memang ingin masuk ke jajaran BUMN maka ia harus mengundurkan diri dari posisi Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra. Erick mengatakan peluang Sandiaga masuk jajaran BUMN sangat kecil, terlebih Sandiaga baru bergabung lagi dengan Partai Gerindra.

    Ketika ditanya apakah selama ini Sandi juga memberikan saran kepadanya terkait BUMN, Erick membenarkan.

    “Kalau saran saya rasa sama. Pertemuan Pak Mahfud juga sama, bagaimana saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya. Di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN,” ucap Erick.

    Baca juga: Benarkah Erick Thohir Masih Ngarep Sandiaga Uno Mau Bantu BUMN?

    Sebelumnya, Sandi menegaskan tidak pernah ada pembicaraan dengan Erick terkait posisi jabatan di kementerian maupun perusahaan pelat merah.

    “Saya bilang untuk berkontribusi, tidak perlu harus menjabat sebagai menteri atau pejabat BUMN. Tapi, di manapun kita berada,” sergah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

    Baca juga: Tak Hanya Rudiantara, Jonan dan Susi Dikabarkan Bakal Masuk BUMN

    Sandiaga menegaskan BUMN merupakan tempat yang tidak boleh memiliki unsur politik. Sandi juga mengatakan kepada Erick bahwa BUMN akan sangat disorot kalau beberapa jabatan diisi oleh orang-orang politik.

    TIKTAK.ID - Erick Thohir Beberkan Alasan Sandiaga Uno Mustahil Masuk BUMN

    Menurutnya, BUMN perlu dikelola oleh talenta terbaik yang harus diseleksi secara saksama dan benar. Hal ini dilakukan untuk memastikan talenta tersebut tidak memiliki benturan kepentingan dan unsur politis. Jika BUMN dipolitisasi, lanjut Sandi, tujuan BUMN untuk menjadi agen pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan tidak akan tercapai.

    Baca juga: Ahok di BUMN, Sandiaga: Jika Benar Terpilih, Harus Kita Dukung