TIKTAK.ID

Tag: Effendi Gazali

  • Bantah Kecipratan Proyek, Effendi Gazali Tantang KPK Periksa ‘Orang Besar’ yang Terlibat Korupsi Bansos Corona

    Bantah Kecipratan Proyek, Effendi Gazali Tantang KPK Periksa ‘Orang Besar’ yang Terlibat Korupsi Bansos Corona

    TIKTAK.ID – Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali membantah bahwa dirinya telah menerima proyek bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari Kementerian Sosial RI. Kemudian ia menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa sejumlah petinggi yang diduga terlibat korupsi bansos.

    Effendi menyampaikan hal itu usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/3/21).

    “Tadi sudah terbukti kalau nama saya tidak ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya [tersangka] Matheus Joko Santoso. Yang kedua, dengan demikian bahwa berapa puluh miliar dan seratus delapan itu merupakan data yang palsu,” ujar Effendi kepada awak media, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Sebelumnya, Effendi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bansos penanganan Covid-19 Kementerian Sosial. Keterangan Effendi kali ini guna melengkapi berkas penyidikan tersangka Matheus Joko Santoso.

    Melalui kesempatan tersebut, Effendi pun meminta lembaga antirasuah agar memeriksa orang besar dalam kasus yang turut menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Meski begitu, ia tidak berbicara secara gamblang terkait orang besar yang dimaksud.

    “Saya sudah dipanggil nih dan tadi sudah terbukti bahwa saya tidak ada hubungannya dengan CV apa lah itu yang disebutkan. Saya juga tidak pernah menerima aliran dana,” ucap Effendi.

    “Kalau KPK memang benar-benar ingin menegakkan keadilan, yang besar-besar kapan nih dipanggilnya?” imbuhnya.

    Hingga kini masih belum ada keterangan resmi dari KPK terkait materi pemeriksaan terhadap Effendi. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang dihimpun, Effendi diduga mempunyai kaitan dengan CV Hasil Bumi Nusantara, yakni rekanan penyedia bansos Covid-19.

    Sekadar informasi, CV Hasil Bumi Nusantara sendiri disinyalir telah mendapatkan kuota paket penyedia bansos tahap I sejumlah 162.250. Adapun nilai kontrak tersebut sebesar Rp48.675.000.000.

    Lebih lanjut, terdapat pula 109 rekanan penyedia bansos bahan kebutuhan pokok atau sembako untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Total ada 14 tahap paket kontrak yang dikerjakan oleh ratusan rekanan tersebut, yang masing-masing rekanan mendapat kuota dan nilai paket berbeda. Mulai dari puluhan juta hingga ratusan miliar rupiah.

  • Effendi Gazali: Jokowi Kesal Dikibulin Menterinya, Diberi Laporan Palsu Covid-19

    Effendi Gazali: Jokowi Kesal Dikibulin Menterinya, Diberi Laporan Palsu Covid-19

    TIKTAK.ID – Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai kesal terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan jajarannya. Ia menyebut Jokowi dikibulin menterinya, dengan diberikan laporan palsu Covid-19.

    Padahal Jokowi baru saja menargetkan agar kurva penyebaran Covid-19 harus mulai mengalami penurunan pada bulan ini.

    Dalam acara Apa Kabar Indonesia tvOne pada Kamis (8/5/20), awalnya Effendi mengungkapkan bahwa dirinya mendukung Jokowi maupun Satgas Covid-19 agar wabah Corona cepat berakhir.

    Baca juga : Lawan Kebijakan Pemerintah Pusat, Dewan Pimpinan MUI Se-Indonesia Keluarkan Pernyataan Sikap

    Kemudian ia menyatakan bahwa Jokowi mulai menunjukkan kekesalannya. Selain itu, ia bahkan menduga Jokowi sempat dalam kesendiriannya memikirkan masalah tersebut, tanpa menteri maupun penasihat.

    “Ada saatnya ketika Jokowi seorang diri. Menteri-menterinya, penasihatnya pergi, jubir-jubir di tv itu enggak ada. Lama-lama dia duduk sendiri juga dan memikirkan, ‘ini pada bener enggak sih yang disampaikan’,” kata Effendi.

    Effendi berasumsi Jokowi sudah mengetahui dirinya diberi keterangan palsu terkait virus Corona seperti awal masuknya wabah tersebut. Effendi menilai tak ada orang di Istana yang menasihati Jokowi dengan benar. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan konroversial yang dilakukan Pemerintah, seperti mendatangkan turis asing dan membayar buzzer.

    Baca juga : Ini 3 Alternatif Nama Parpol Baru Amien Rais

    Di sisi lain, kebijakan kontroversial Pemerintah teranyar yakni rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dokter spesialis paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr Erlina Burhan menyatakan tidak setuju terkait wacana tersebut.

    “Saya meminta Pak Jokowi agar mau mendengarkan tenaga medis,” terangnya.

    Erlina menjelaskan, posisi tenaga medis berada di hilir, yakni menerima apa yang terjadi di hulu. Sementara di hulu, lanjutnya, seharusnya melakukan pencegahan. Ia berpendapat masih terlalu dini untuk mencabut kebijakan PSBB, karena saat ini kasus positif Covid-19 masih dapat melonjak.

    Baca juga : Mustahil Biarkan Karier Politik Anaknya Redup, Amien Rais Diyakini Bakal Siapkan Parpol Baru untuk Hanafi

    “Suatu saat kita akan mendapat jumlah kasus yang cukup banyak, jika pelonggaran PSBB dilakukan dengan cara prematur,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Erlina mengakui sebagian besar pasien yang terkena gejala ringan kemungkinan akan sembuh. Namun, sisa pasien lainnya yang menderita gejala berat harus dirawat, sedangkan belum tentu petugas medis akan sanggup menangani jumlah pasien tersebut.