TIKTAK.ID

Tag: Colosseum

  • Pernyataan Pedas FPI Desak Anies Baswedan Stop Kebijakan Pro-Kemaksiatan

    Pernyataan Pedas FPI Desak Anies Baswedan Stop Kebijakan Pro-Kemaksiatan

    TIKTAK.ID – Gerah terhadap beberapa kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai pro-kemaksiatan, Front Pembela Islam (FPI) secara terbuka mengeluarkan empat poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur Anies Baswedan.

    FPI menyesalkan, Anies yang dipilih warga DKI Jakarta karena dianggap mampu menjadikan Ibu Kota lebih berorientasi membangun kehidupan religius, justru sebaliknya malah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dinilai pro-kemaksiatan.

    Kebijakan itu di antaranya penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP). Lalu kebijakan Anies yang memberikan Piagam Penghargaan Anugerah Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum Club 1001.

    Baca juga: Polemik Ijin DWP dan Penghargaan Diskotek Terus Bergulir, Giliran FPI Kecam Keras Anies Baswedan

    Surat pernyataan sikap bernada pedas itu diteken Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munarman.

    Di dalamnya disebutkan, kebijakan Anies akhir-akhir ini bersifat maksiat friendly seperti memfasilitasi dan memberi peluang terjadinya berbagai maksiat. Namun berkedok wisata hiburan.

    “Pertama, umat Islam DKI Jakarta menjatuhkan pilihan kepada Anda saat Pemilihan Gubernur 2017 yang lalu, karena umat Islam Jakarta menginginkan ada perubahan mendasar orientasi pembangunan dari yang semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, PAD yang tinggi, kehidupan dunia yang glamor, diubah menjadi indeks pembangunan yang lebih mengedepankan aspek kehidupan yang religius, takut kepada Allah dan nyaman bagi umat semua agama,” bunyi petikan pernyataan sikap FPI, Minggu (15/12/19).

    Kedua, umat Islam di Jakarta sampai saat ini masih menaruh kepercayaan kepada Anies Baswedan untuk mampu mewujudkan kehidupan di Jakarta yang berdasarkan sejarah berdirinya adalah merupakan kota yang penuh dengan nilai religius dari seorang Fatahillah dan penuh perjuangan dalam melawan berbagai bentuk kemungkaran sebagaimana dalam riwayat Pitung.

    Baca juga: Heboh Soal Penghargaan Untuk Diskotek, GNPF Ulama bela Anies Baswedan. Ini Alasannya

    Ketiga, FPI memprotes keras atas berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta, dengan dua contoh di atas, yang sangat memberikan peluang, memfasilitasi berbagai kemaksiatan dan pesta pora serta hura-hura semata.

    TIKTAK.ID - Pernyataan Pedas FPI Desak Anies Baswedan Stop Kebijakan Pro-Kemaksiatan
    TIKTAK.ID – Surat pernyataan sikap FPI yang ditujukan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan

    Kebijakan tersebut, demikian pernyataan FPI, jelas-jelas memberikan pesan yang salah kepada publik bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI Jakarta dari maksiat friendly kepada kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia yang beriman dan bertakwa.

    “Kami sarankan sebaiknya Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI saat ini, melakukan review menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang sangat potensial membuka celah dan peluang berkembangnya segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan dengan konsultasi kepada alim ulama. Sekaligus juga mengembangkan wisata yang ramah terhadap umat beragama, wisata halal, wisata religi, wisata budaya, wisata sejarah yang sangat tersedia potensinya di Jakarta dan berbagai bentuk kegiatan yang bisa membangkitkan keimanan dan ketakwaan manusia,” lanjut surat itu.

    Baca juga: Wow, Anies Baswedan Beri Diskotik dan Klub Penghargaan Anugerah Adikarya Wisata

    Keempat, FPI menuntut kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut berbagai izin tempat hiburan dan kegiatan hiburan yang telah nyata-nyata dijadikan ajang atau memfasilitasi berbagai kemungkaran dan kemaksiatan. Dan menghentikan pemberian penghargaan kepada tempat-tempat hiburan seperti diskotek dan sejenisnya yang tidak ada manfaatnya sama sekali dalam pencapaian index manusia yang beriman dan bertakwa.

  • Polemik Ijin DWP dan Penghargaan Diskotek Terus Bergulir, Giliran FPI Kecam Keras Anies Baswedan

    Polemik Ijin DWP dan Penghargaan Diskotek Terus Bergulir, Giliran FPI Kecam Keras Anies Baswedan

    TIKTAK.ID – Izin acara Djakarta Warehouse Project (DWP) dan penghargaan pada diskotek Colosseum dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus menimbulkan polemik. Front Pembela Islam (FPI) pun ikut memprotes keras Anies.

    FPI memberi masukan kepada Anies agar cerdas dan kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Organisasi masyarakat yang dipimpin Habib Rizieq Shihab ini meminta Anies meningkatkan perekonomian yang halal serta meningkatkan kualitas manusia.

    Dalam pernyataan sikapnya, FPI menilai DWP merupakan acara hiburan yang memberi peluang terjadinya berbagai kegiatan maksiat. FPI juga menilai DWP dapat berpotensi merusak generasi muda karena hanya sekadar pesta pora dan tidak ada manfaatnya.

    Baca juga: Tak Gubris Peringatan Sejumlah Ormas Islam Soal DWP, Anies Disebut Gubernur Pengkhianat

    Tak hanya itu, anak-anak muda yang menghadiri DWP, menurut FPI, juga bakal mengenakan pakaian dengan aurat terbuka. Ditambah adanya potensi mengonsumsi makanan dan minuman haram dalam festival musik terbesar se-Asia itu.

    Sementara kebijakan memberikan penghargaan pada diskotek, menurut FPI sama sekali tidak berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertakwa.

    “FPI memprotes keras kebijakan Pemprov DKI Jakarta dengan dua contoh di atas,” demikian pernyataan tertulis FPI, Minggu (15/12/19), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga: Wow, Anies Baswedan Beri Diskotik dan Klub Penghargaan Anugerah Adikarya Wisata

    FPI mengingatkan Anies bahwa 2017 silam ia didukung oleh umat Islam yang menginginkan perubahan mendasar di Ibu Kota. Dari yang tadinya hanya mengejar pendapatan daerah yang tinggi, pertumbuhan ekonomi, dan kehidupan glamor menjadi indeks pembangunan. FPI menginginkan perubahan yang lebih mengedepankan aspek kehidupan yang religius dan nyaman bagi semua agama.

    Untuk itu, FPI mendesak Anies mengkaji ulang dua kebijakan pemberian izin DWP dan penghargaan diskotek. FPI menambahkan, lebih baik Anies fokus mengembangkan wisata halal, religi, budaya, dan sejarah yang tidak kalah potensial di Jakarta.

    FPI pun menyarankan Anies agar berkonsultasi dengan ulama. Pernyataan sikap FPI tersebut ditandatangani Ketua Umum Ahmad Sobri Lubis dan Sekretaris Umum Munarman, yang diterbitkan oleh DPP FPI di Jakarta.

    Baca juga: Heboh Soal Penghargaan Untuk Diskotek, GNPF Ulama bela Anies Baswedan. Ini Alasannya

    Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan DWP 2019 telah memenuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberikan izin kepada penyelenggara yang telah memenuhi persyaratan.

    TIKTAK.ID - Polemik Ijin DWP dan Penghargaan Diskotek Terus Bergulir, Giliran FPI Kecam Keras Anies Baswedan
    TIKTAK.ID – Sejumlah ormas Islam memprotes keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memberi Ijin konser DWP

    Menanggapi adanya sejumlah penolakan, Alberto mengaku Pemprov DKI sudah mempertemukan pihak penyelenggara dengan pihak-pihak yang menolak. Beberapa kali pertemuan telah dilangsungkan untuk berkomunikasi.

    Sedangkan penghargaan Adikarya Wisata yang diberikan pada diskotek Colosseum, Alberto mengatakan ada beberapa alasan, yaitu karena dedikasi, kinerja, serta adanya kontribusi terhadap pariwisata Jakarta. Alberto pun mengklaim terdapat tim yang menilai hal itu.

    Baca juga: Dinilai Berhasil Bangun Zona Integritas, Anies Raih Penghargaan Kepala Daerah Bebas Korupsi

    Apalagi, kata Alberto, pemberian penghargaan kepada diskotek tidak dilarang menurut peraturan. Dalam peraturan yang tertulis, diskotek adalah salah satu tempat usaha pariwisata.

  • Heboh Soal Penghargaan Untuk Diskotek, GNPF Ulama bela Anies Baswedan. Ini Alasannya

    Heboh Soal Penghargaan Untuk Diskotek, GNPF Ulama bela Anies Baswedan. Ini Alasannya

    TIKTAK.ID – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak membela Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum. Menurutnya, tidak ada yang aneh dari pemberian penghargaan tersebut.

    “Saya pikir tidak ada sesuatu yang aneh,” ucap Yusuf Martak kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (14/12/19).

    Yusuf seolah risih dengan beragam komentar di jagat media sosial yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penghargaan tersebut. Ada sejumlah alasan mengapa Yusuf memberikan pembelaan.

    Baca juga: Wow, Anies Baswedan Beri Diskotik dan Klub Penghargaan Anugerah Adikarya Wisata

    Yusuf menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melanggar peraturan tertentu ketika memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum. Karenanya, tidak ada yang salah.

    Pemberian penghargaan juga telah melewati berbagai pertimbangan. Misalnya, diskotek Colosseum memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perkembangan pariwisata di Ibu Kota.

    “Dan tidak hanya diputuskan oleh Gubernur serta stafnya, tetapi ada dewan juri yang tidak tanggung-tanggung. Orang- orangnya memang berpengalaman sekali dalam bidangnya,” ucap Yusuf.

    Dia heran ketika penghargaan kepada Colosseum dipertanyakan banyak orang. Padahal, kata Yusuf, ada pihak lain yang juga diberi penghargaan serupa namun hanya Colosseum yang dijadikan polemik.

    “Penghargaan itu bukan diberikan hanya untuk satu. Terdiri dari tempat hiburan, diskotek, hotel, restoran, travel, penerbangan, bahkan ada sekolah menengah kejuruan, sekolah tinggi, lalu media, media elektronik,” imbuhnya.

    Baca juga: Dinilai Berhasil Bangun Zona Integritas, Anies Raih Penghargaan Kepala Daerah Bebas Korupsi

    Yusuf mengaku kenal dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies merupakan sosok yang sangat hati-hati sebelum memutuskan sesuatu.

    Yusuf yakin Anies telah menimbang banyak hal. Terutama soal peraturan. Menurutnya, Anies pasti telah memahami segala jenis norma hukum sebelum memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Colosseum.

    Yusuf lalu menegaskan bahwa masyarakat akan selalu mendukung Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Asalkan tidak melanggar peraturan atau norma-norma hukum yang berlaku.

    Dia pun berharap Anies terus konsisten selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Yusuf pun ingin Anies terus memantau tempat-tempat usaha dan tidak sungkan bertindak tegas jika ada pelanggaran.

    “Insya Allah masyarakat bersama Gubernur DKI selama tidak melanggar peraturan,” ucap Yusuf.

    Baca juga: Survei Populi Center: Dalam 4 Hal, Ahok Ungguli Anies Baswedan

    “Marilah kita membantu dan memberikan support kepada setiap pejabat atau pemimpin daerah yang menjalankan tugasnya dengan baik dan Insya Allah saya tahu bahwa saya mengenal beliau (Anies Baswedan),” tambahnya.

    Sayangnya Yusuf tidak menyinggung masalah kemungkinan terjadinya kegiatan maksiat dan pelanggaran syariat yang biasanya terjadi di tempat-tempat semacam klub, diskotek, karaoke dan sebagainya.

    Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada 31 perusahaan atau tempat usaha, termasuk diskotek Colosseum.

    Sementara kategori hotel bintang lima diberikan kepada Grand Hyatt. Kategori hotel bintang empat diberikan kepada JS Luwansa. Kategori kawasan pariwisata diberikan kepada Taman Mini Indonesia Indah.

    Garuda Indonesia juga diberikan penghargaan, yakni untuk kategori maskapai penerbangan. Kemudian kategori hiburan dan rekreasi karaoke diberikan kepada Happy Puppy Karaoke Mampang.

    Kategori hiburan dan rekreasi hiburan malam diberikan kepada Colosseum Club 1001.

    Baca juga: Tak Gubris Peringatan Sejumlah Ormas Islam Soal DWP, Anies Disebut Gubernur Pengkhianat