Tag: BPS

  • BPS Sebut Angka Pengangguran DKI Tertinggi se-Indonesia, Anies: Lapangan Kerja Mandeg Sementara

    BPS Sebut Angka Pengangguran DKI Tertinggi se-Indonesia, Anies: Lapangan Kerja Mandeg Sementara

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut angkat bicara terkait laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Jakarta merupakan daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Anies pun mengklaim tingkat pengangguran tinggi bukan karena tidak ada lapangan kerja, melainkan akibat kegiatan perekonomian yang berkurang.

    “Karena lapangan kerja sebenarnya tersedia, tapi yang berkurang itu tingkat kegiatannya,” ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (6/11/20).

    Menurut Anies, Jakarta tidak dalam posisi menciptakan lapangan kerja baru, akan tetapi mengembalikan kegiatan perekonomian yang berkurang di masa pandemi virus Corona (Covid-19). Oleh sebab itu, Anies menilai jika kondisi pandemi Covid-19 sudah terkendali, maka masyarakat bisa berkegiatan dan kembali memutar roda perekonomian.

    Baca juga : Ini Penyebab Proposal Produsen Motor Tertua Dunia Royal Enfield ke Jokowi Gagal Ditindaklanjuti

    “Begitu kondisinya dapat terkendali, maka kita bisa cepat berkegiatan. Tenaga kerja pun langsung kembali terserap dan perekonomian insya Allah tumbuh,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

    Sebelumnya, BPS mengungkapkan pada periode Agustus 2020, pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Hal itu menyebabkan jumlah keseluruhan pengangguran di Indonesia menjadi 9,77 juta orang. Kemudian dari jumlah tersebut, DKI Jakarta mendominasi dengan jumlah 10,95 persen dari total keseluruhan pengangguran yang ada di Indonesia.

    Seperti diketahui, sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan, banyak perusahaan yang memangkas jam kerja karyawan, merumahkan, bahkan menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Baca juga : Bagaimana Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Terkini?

    Mengutip CNBC Indonesia, di Jakarta sendiri, orang yang menyandang status sebagai buruh/karyawan/pegawai mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 6,16 persen poin. Selain itu, pekerja di sektor formal turun 453 ribu orang dan yang bekerja di sektor informal naik nyaris 260 ribu orang.

    Lebih lanjut, penurunan jumlah tenaga kerja juga dialami oleh sektor industri pengolahan yang mengalami kontraksi sebesar 1,29 persen poin pada Agustus 2020, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Selain menjadi penopang perekonomian, sektor manufaktur turut menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar, baik di skala regional DKI Jakarta maupun nasional.

  • Anies: Jakarta Paling Demokratis se-Indonesia!

    Anies: Jakarta Paling Demokratis se-Indonesia!

    TIKTAK.ID – Berdasarkan kalkulasi Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta didapuk sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia. Diketahui DKI Jakarta mencatat skor Indeks Demokrasi (IDI) sebesar 88,29 poin dan menjadi indeks demokrasi tertinggi di Indonesia selama 11 tahun terakhir.

    Hal itu diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan melalui unggahannya di akun Instagram pada Rabu (5/8/20) malam. Anies memaparkan bahwa angka IDI Jakarta meningkat 3,21 poin dibandingkan tahun sebelumnya, 2018 yang mencapai 85,08.

    “Angka ini juga memecahkan angka IDI tertinggi selama 11 tahun perhitungannya,” tulis Anies dalam unggahannya, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Catatan IDI Jakarta itu berdasarkan rilis resmi dari BPS Jakarta yang tertuang dalam IDI DKI nomor 35/08/31/Th.XXII, yang dikeluarkan pada Rabu (5/8/20).

    Baca juga: Petinggi Organ Relawan Jokowi Puji Gaya Anies Sikapi Fitnah Ike Muti

    Anies mengatakan peningkatan itu didorong oleh perbaikan pada sejumlah aspek. Ia mencontohkan dalam aspek hak-hak politik dari yang semula 75,42 poin (2018) menjadi 83,86 (2019) atau naik 8,43 poin. Anies pun menilai hal itu antara lain dipicu oleh peningkatan voters turnout (jumlah pemilih) pada Pemilu Legislatif 2019.

    Tidak hanya itu, dalam aspek lembaga demokrasi, DKI Jakarta juga mencatat peningkatan poin sebanyak 4,07 poin. Pada 2018, lembaga demokrasi di DKI Jakarta mencatat poin sebesar 87,82, kemudian pada 2019 menjadi 91,89 poin.

    Anies menyatakan peningkatan itu salah satunya disebabkan oleh perbaikan transparansi anggaran di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kenaikan itu juga tercatat dalam aspek Kebebasan Sipil, sebesar 91,01 poin atau naik 4,58 dari tahun sebelumnya.

    Baca juga: Fakta Seputar Pengakuan Ike Muti ‘Disuruh Anak Buah Anies Hapus Foto Jokowi’

    Halaman selanjutnya…