TIKTAK.ID

Tag: Alpalhankam

  • Prabowo Didesak Buka-Bukaan Soal Anggaran Super Besar Alpalhankam Rp1.700 Triliun

    Prabowo Didesak Buka-Bukaan Soal Anggaran Super Besar Alpalhankam Rp1.700 Triliun

    TIKTAK.ID – Direktur Riset Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) perlu segera membuka secara detail terkait rencana penganggaran modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista kepada publik.

    Sebab, Berly menilai hal itu penting dan sedang ditunggu oleh publik, akibat nilainya yang besar, yakni Rp1.780 triliun. Meski pihak Kemhan sempat mengatakan jumlah itu masih belum menjadi angka final atau pasti.

    “Ini masih banyak detailnya yang belum muncul ya. Padahal perincian rencana anggaran ini sangat ditunggu oleh masyarakat, mengingat itu jumlahnya yang lumayan. Sepertiganya saja bahkan sudah melebihi anggaran penanganan Covid-19,” ujar Berly melalui webinar “Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 Kuadriliun”, Rabu (9/6/2021), seperti dilansir Bisnis.com.

    Kemudian Berly menyoroti sistem pendanaan yang rencananya digunakan untuk pembiayaan, yaitu dengan pinjaman luar negeri. Pinjaman tersebut memiliki sistem angsuran bunga kurang dari 1 persen (<1 persen), dan bertenor panjang selama 28 tahun. Berly pun menyatakan Kemhan perlu menjelaskan lebih rinci sistem angsuran tersebut.

    “Apakah pinjaman ini dari satu negara saja? Karena ada strategi menggunakan mix [campuran] pinjaman dari berbagai negara. Lantas bagaimana komparasinya? Kita ingin melihat negara lain yang supply tenornya berapa tahun, bunganya berapa, serta keunggulannya seperti apa. Jadi dapat lebih dipercaya oleh publik,” tutur Berly.

    Sementara itu, Kemhan mengklaim bahwa modernisasi alutsista itu tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama untuk prioritas pembangunan nasional. Menurut Kemhan, pembiayaan yang dibutuhkan akan bersumber dari pinjaman luar negeri.

    Merespons pernyataan Kemhan itu, Berly berpendapat meskipun menggunakan pinjaman, tapi tetap otomatis harus dibayar. Ia juga menyebut negara bertanggung jawab untuk membayarnya.

    “Secara prinsip, kalau dia menjadi komitmen [utang] untuk dibayar, maka otomatis akan masuk ke dalam pembayaran. Boleh tidak pakai istilah beban, namun sesuatu yang kita beli, tentu saja harus kita bayar,” tegas Berly.

    Sebelumnya, draf Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2020-2024 untuk jangka waktu 5 Renstra atau 25 tahun yang mencapai USD124 miliar atau setara dengan Rp1.773 triliun dengan pinjaman dari luar negeri menjadi polemik. Hal itu usai draf tersebut terkuak kepada publik.

  • LSM Desak Jokowi Hentikan Rencana Prabowo Belanja Alpalhankam Rp1.700 Triliun

    LSM Desak Jokowi Hentikan Rencana Prabowo Belanja Alpalhankam Rp1.700 Triliun

    TIKTAK.ID – Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan meminta agar Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto hentikan rencana penganggaran dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) sebesar Rp1,75 kuadriliun.

    “Mendesak Presiden guna memerintahkan Menteri Pertahanan supaya tak melanjutkan agenda penganggaran senilai Rp1.700 triliun untuk sektor pertahanan yang dirancang oleh Kementerian Pertahanan yang berasal dari utang luar negeri,” sebut Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, mewakili koalisi sebagaimana keterangan tertulis yang dibagikan, Jumat (4/6/21).

    Bagi Al Araf, penganggaran untuk sektor pertahanan tersebut sebagai bentuk nyata dari ketidakpedulian Pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang tengah terdampak pandemi virus Corona (Covid-19). Diperparah lagi, anggaran yang diperoleh dari pinjaman luar negeri tersebut bakal menjadikan utang Indonesia kian membengkak.

    Sementara itu, kondisi utang luar negeri Indonesia hingga kini telah melambung tinggi.

    Per Maret 2021, tercatat utang luar negeri Indonesia telah melampaui Rp6.445,07 trilliun. Kalau dibebani tambahan utang senilai Rp1.700 triliun, maka bakal kian membebani masyarakat.

    Apalagi, sikap Kementerian Pertahanan yang mengungkapkan belanja alutsista berdasar skema utang tersebut tidak dipandang membebani anggaran Pemerintah (APBN).

    Sikap tersebut dipandang termasuk salah dalam berpikir, lantaran potensial menimbulkan persoalan, serta tidak detail dan rinci kejelasan belanja anggarannya.

    Pihaknya sesungguhnya memandang upaya modernisasi alutsista sebagai hal penting untuk semakin menguatkan kemampuan pertahanan Indonesia.

    Akan tetapi, langkah peningkatan tersebut membutuhkan langkah bertahap, dari jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang.

    Seperti diketahui, Pemerintah pada tahun 2009 sudah merancang langkah bertahap tersebut dengan mengikuti jalur program Minimum Essential Force (MEF).

    Pada MEF, Pemerintah mengalokasikan kurang lebih senilai Rp150 triliun setiap lima tahun untuk belanja alutsista, yang tahun 2009 ditetapkan sebagai awal pelaksanaan dan berakhir pada 2024.

    Skema MEF, selama 2009-2014, Pemerintah Indonesia sudah merancang Rp150 triliun untuk belanja alutsista. Pada periode 2019-2024, seharusnya Pemerintah kembali menjalankan penganggaran Rp150 triliun untuk program MEF.

  • Kemenhan Cari Penyebar Draf Dokumen Alutsista Rp1,7 Kuadriliun

    Kemenhan Cari Penyebar Draf Dokumen Alutsista Rp1,7 Kuadriliun

    TIKTAK.ID – Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengklaim mencium adanya motif politik di balik tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

    Menurut Dahnil, draf dokumen yang beredar masih dalam pembahasan. Oleh sebab itu, Dahnil menampik Kementerian Pertahanan telah belanja alutsista menggunakan skema pinjaman luar negeri hingga mencapai Rp1,7 kuadriliun.

    “Jadi kalau sampai ada yang mengembangkan isu simpang siur seolah-olah Kemhan sudah melakukan belanja dan akan belanja Rp1.700 triliun, itu penuh dengan motif politik,” ujar Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Dahnil mengatakan bahwa rancangan Perpres mengenai belanja alutsista itu merupakan dokumen rahasia. Ia menilai dokumen itu seharusnya tidak tersebar di masyarakat, apalagi ditambah dengan narasi-narasi yang diklaimnya menyesatkan.

    “Malah disebar-sebarkan, padahal ini ibarat sebagai rahasia negara yang belum matang sama sekali,” tutur Dahnil.

    Kemudian Dahnil menyebut Raperpres belum selesai dibahas. Ia menyatakan dokumen tersebut sebenarnya juga bisa berubah, tetapi sudah tersebar seolah-olah sudah sah.

    “Jadi itulah yang kami sebutkan ini merupakan tindakan yang tidak pantas, tidak layak, dan pembocoran rahasia negara,” tegas Dahnil.

    Oleh sebab itu, Dahnil pun memastikan pihaknya akan mencari siapa pihak yang membocorkan dokumen tersebut dan memprosesnya secara hukum.

    “Nah, Kemhan akan mencari secara serius siapa yang sudah terlibat dalam upaya melakukan politic think, dan dalam penyusunan Raperpres ini,” terangnya.

    Perlu diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri telah berjanji akan membeberkan sejumlah rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan, termasuk mengenai pembelian alutsista Rp1,7 kuadriliun di rapat bersama Komisi I DPR.

    Sebelumnya, pengadaan alutsista sebesar Rp1,7 kuadriliun oleh Kemenhan memunculkan polemik. Pasalnya, jumlah tersebut fantastis, bahkan melebihi setengah besaran anggaran belanja negara pada APBN 2021.

    Selain itu, pengadaan alutsista dengan skema pinjaman itu turut melibatkan para kolega Prabowo.

    Mengutip Kompas.com, keterlibatan para kolega Prabowo dalam pengadaan alutsista yang ditargetkan segera rampung itu pun terungkap melalui identitas perusahaan yang menjadi rekanan Kemenhan.