TIKTAK.ID

Tag: Abdul Halim Iskandar

  • Geram Penyaluran BLT dan BST Sangat Lambat, Jokowi Tegur 3 Menterinya

    Geram Penyaluran BLT dan BST Sangat Lambat, Jokowi Tegur 3 Menterinya

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Widodo) memanggil tiga menterinya berkaitan dengan lambatnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

    Tiga menteri yang dipanggil Jokowi adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

    Tujuan Jokowi memanggil ketiga menteri tersebut agar mereka bisa segera mempercepat dan mempersingkat proses penyaluran dana BLT dan BST.

    Baca juga : Menhub Budi Karya Dikabarkan Positif Corona Lagi untuk yang Kedua Kali? Ini Penjelasan Kemenhub

    “Dengan menyederhanakan dan memotong prosedurnya, maka masyarakat bisa segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai,” ujar Jokowi dalam siaran pers, seperti dilansir CNBC Indonesia, Sabtu (16/5/20).

    Pria asal Solo itu juga menyorot tingkat penyaluran BLT dan BST yang masih rendah. Ia mengatakan menurut pantauannya hingga kemarin, Sabtu (16/5/20), jumlah BLT yang tersalurkan ke masyarakat baru 15%. Artinya masih ada 85% yang belum diterima oleh masyarakat.

    Sementara untuk BST, baru 25% yang diterima oleh masyarakat, sehingga masih ada 75% yang belum diterima. BLT dan BST diketahui sebesar Rp600 ribu per bulan, yang dikucurkan selama 3 bulan berturut-turut.

    Baca juga : Menimbang Peluang Prabowo vs Anies Bila Berhadapan di Pilpres 2024

    Oleh sebab itu, Jokowi pun meminta prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.

    Tidak hanya itu, Jokowi juga mengimbau masyarakat agar ikut aktif menanyakan hak mereka kepada perangkat desa bila belum mendapatkan BST dan BLT Desa.

    “Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena belum mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Baca juga : Mahkamah Konstitusi Panggil Jokowi Hadapi Gugatan Perppu Corona

    Seperti diketahui, pandemi virus Corona (Covid-19) telah membuat banyak masyarakat kesulitan secara ekonomi. Untuk itu, Pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat.

    Di antaranya penggratisan listrik untuk pelanggan 450VA dan juga diskon 50 persen untuk pelanggan 900VA bersubsidi. Kemudian terdapat bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, serta Bantuan Sosial Tunai (BST).

  • Polemik ‘Desa Hantu’, Antara Ada dan Tiada

    Polemik ‘Desa Hantu’, Antara Ada dan Tiada

    TIKTAK.ID – Kementerian Dalam Negeri segera merespons isu “desa hantu” dengan melancarkan investigasi.

    Istilah “desa hantu” merujuk pada desa yang diduga tak berpenduduk namun tetap mendapat kucuran dana yang berasal dari program dana desa. Isu terkait “desa hantu” ini dihembuskan pertama kali oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Desa itu diduga berada di Konawe, Sulawesi Tenggara. Jika pernyataan Menteri Sri Mulyani ini benar, maka artinya sudah terjadi kesalahan fatal dalam penyaluran dana desa yang jumlahnya fantastis. Apalagi jika rumor terakhir yang beredar bahwa jumlah “desa hantu” itu ternyata ada ribuan, maka kerugian negara dalam kasus ini pun bisa berjumlah triliunan.

    Berbeda dengan Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan tak ada yang namanya “desa hantu”. Pernyataan Halim itu, katanya berdasar pada data yang dimiliki Kementerian Desa PDTT.

    “Iya, ternyata nggak ada, nggak di temukan itu (‘desa hantu’),” katanya, di Istana Kepresidenan Selasa (12/11/19).

    Meski demikian, Halim menyatakan akan menunggu hasil investigasi Kementerian Dalam Negeri. Halim mengaku, selama ini melakukan evaluasi program dana desa setiap bulannya. Dana itu, Halim bilang, berkontribusi untuk pembangunan infrastruktur daerah. Termasuk yang disebut “desa hantu” di Konawe itu.

    Sementara itu Dirjen Pemerintahan Desa, Nata Irawan mengatakan bahwa desa yang disebut sebagai “desa hantu” itu sedang dalam perbaikan administrasi. Tim dari Dirjen Pemerintahan Desa saat ini, Nata bilang, sedang mengecek langsung ke 5 desa di Konawe yang diduga sebagai “desa hantu” itu.

    “Hasilnya nanti tentu melalui mekanisme Puspen dan terakhir baru Menteri Dalam Negeri,” kata Nata, Selasa (12/11/19).

    Halaman selanjutnya…