TIKTAK.ID

Tag: 212

  • Tak Hadir Munajat Kubro 212, Surat Habib Rizieq Dibacakan Panitia

    Tak Hadir Munajat Kubro 212, Surat Habib Rizieq Dibacakan Panitia

    TIKTAK.ID – Habib Rizieq Shihab (HRS) diketahui tidak hadir dalam Munajat Kubro 212 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta. HRS disebut-sebut berhalangan hadir lantaran harus menjaga istri yang sedang sakit. Hal itu terungkap dalam surat Habib Rizieq untuk Munajat Kubro 212, yang dibacakan oleh panitia munajat.

    “Kepada segenap panitia dan umat yang menghadiri Munajat Kubro 212 2023, dengan ini saya, al fakir Muhammad Rizieq Shihab, memohon berjuta maaf berhalangan hadir karena harus menjaga istri yang masih terbaring di rumah sakit, sejak beberapa waktu lalu. Doakanlah supaya Allah SWT menyembuhkan dengan sebaik-baiknya penyembuhan,” ujar HRS dalam surat yang dibacakan Ketua SC Munajat Kubro sekaligus menantu HRS, Muhammad Bin Husein Alatas di Monas, Jakarta, pada Sabtu (2/12/23), seperti dilansir detikcom.

    HRS mengatakan sengaja memakai bahasa Arab di awal sambutannya. Pasalnya, dia ingin suara itu bisa langsung didengar dan dipahami oleh warga Palestina.

    Baca juga : Staf Khusus Presiden Tegaskan Hubungan Jokowi dan Megawati Baik-baik Saja

    “Sengaja di pembuka sambutan ini, saya sampaikan dalam bahasa Arab agar bisa didengar langsung dan dipahami oleh saudara-saudara kita di Palestina khususnya, dan seluruh negara Arab pada umumnya,” ucap HRS.

    Kemudian HRS menyampaikan terima kasih kepada setiap pihak yang terlibat dalam gelaran Munajat Kubro 212. Dia pun berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memberi izin aksi tersebut.

    “Terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu kelancaran digelarnya Munajat Kubro 212 ini. Terima kasih khususnya kepada Setneg RI dan Pemda DKI serta Kapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta lainnya, yang sudah mempermudah perizinan penggunaan kawasan Monas untuk acara penuh berkah ini,” terang HRS.

    Baca juga : Anies Janji Kembalikan Fungsi KPK Usai Heboh Pernyataan Agus Rahardjo

    Lebih lanjut, HRS memuji Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Dia menilai Retno telah konsisten membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    “Dalam sambutan singkat ini, saya juga ingin mengajak segenap rakyat Indonesia untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi. Sejak dulu sampai saat ini beliau tetap konsisten membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” kata HRS.

  • Jadwal Resmi Pemilu 2024 Bergeser Maju ke 14 Februari, PKS: Apa Karena 212?

    Jadwal Resmi Pemilu 2024 Bergeser Maju ke 14 Februari, PKS: Apa Karena 212?

    TIKTAK.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku merasa bersyukur karena sudah tercipta kesepakatan antara Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

    Akan tetapi, PKS meminta Pemerintah dan KPU agar memberikan penjelasan kepada publik mengenai perubahan tanggal yang semula diusulkan pada 21 Februari tersebut.

    Menurut Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, penjelasan itu sangat penting sebagai bentuk edukasi kepada publik. Apalagi, kata Mardani, sebelumnya publik sudah mengetahui kabar bahwa Pemilu 2024 akan digelar 21 Februari.

    Baca juga : Waketum Nasdem Klaim Belum Ada Kesepakatan Politik dengan Anies Baswedan

    “Mengapa angka 14 Februari yang kita ambil? Saya juga sudah ditanya wartawan apa 21 Februari (ada isu) 212 apa 14 Februari itu ada Valentine, saya bilang pasti ada jawaban yang lebih ilmiah ketimbang itu,” terang Mardani dalam rapat di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (24/1/22), seperti dilansir Sindonews.com.

    Untuk itu, Ketua DPP PKS tersebut mendesak di forum ini, Pemerintah maupun penyelenggara Pemilu dapat menjelaskan secara terbuka kepada publik.

    “Dan ini juga menjelaskan kalau di luaran banyak isu Pemilu mundur, maka saya secara tegas mengatakan kita semua sepakat 2024 sesuai konstitusi Pemilu per lima tahun,” tutur Mardani.

    Baca juga : Soal Pelaporan Gibran-Kaesang ke KPK, Eks Aktivis 98 Minta Relawan Jokowi Mania Tak Baper

    Perlu diketahui, kesepakatan terkait tanggal pemilu telah diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (24/1/22). Raker pun menyepakati tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak nasional 2024, yakni pada 27 November 2024.

    Mengutip Kompas.com, sembilan fraksi di DPR secara bulat menyepakati penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari. Fraksi-fraksi itu adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Nasdem. Terdapat pula Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

    Setelah itu, tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 bakal ditetapkan usai adanya pendalaman lebih lanjut oleh DPR, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

    Baca juga : Mantap! Sri Mulyani Sukses Bikin RI Tak Banyak Bergantung ke Asing

    Lebih lanjut, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati menilai kepastian tanggal Pemilu mengakhiri berbagai spekulasi yang sempat beredar di masyarakat. Salah satunya yaitu spekulasi mengenai jadwal Pemilu sengaja diundur karena masa jabatan presiden akan diperpanjang hingga 2027.

  • Bantah Dituduh Teroris, Munarman Pamer Foto Bareng Firli di Mobil Komando 212

    Bantah Dituduh Teroris, Munarman Pamer Foto Bareng Firli di Mobil Komando 212

    TIKTAK.ID – Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengklaim bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menghadiri Aksi 212 pada 2016 silam. Bahkan Munarman menyebut Firli juga menaiki mobil komando.

    Munarman menyampaikan hal itu ketika sedang membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

    “Ternyata Ketua KPK terpilih, Irjen Pol Firli, dulu menjadi idola dalam aksi 212. Dia berada di atas mobil komando dengan mengenakan sorban merah, saya di depannya itu,” ujar Munarman membaca judul berita dan menunjuk foto yang dilampirkan dalam eksepsinya, Rabu (15/12/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Refly Harun Bantah Soal Gugatan Ambang Batas Capres untuk Dukung Gatot Nurmantyo

    Dalam eksepsi tersebut, Munarman turut melampirkan sejumlah foto yang membuktikan Firli menghadiri Aksi 212. Firli yang ketika itu masih menjabat sebagai Karodalops As Ops Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen), terlihat sedang berdiri di atas mobil komando.

    Kemudian Firli juga tampak mengacungkan jempol dari mobil komando. Dia pun sempat melakukan foto bersama dengan beberapa massa aksi yang terdiri dari remaja hingga beberapa perempuan dewasa.

    Tidak hanya itu, Munarman juga melampirkan beberapa foto pejabat tinggi. Di antaranya Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen Boy Rafli Amar.

    Baca juga : Ingin Pimpin Poros Koalisi Pilpres 2024, PKB Gandeng PPP dan PAN

    Sebelumnya, Munarman telah membantah bahwa dirinya melakukan tindak pidana terorisme dan menyebut dakwaan tersebut sebagai dagelan. Dia menjelaskan, dakwaan Jaksa adalah rangkaian kegiatan diskusi publik dan seminar di tiga lokasi yang ia ikuti pada 2014-2015.

    Munarman mengatakan pada 2016 ia menjadi Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi 212. Oleh sebab itu, Munarman mengaku bila memang dirinya berpikiran seperti teroris, tentu ia akan melihat momentum tersebut sebagai kesempatan emas. Dengan begitu, kata Munarman, sejumlah pejabat tinggi negara mulai dari presiden hingga pejabat kepolisian sudah tewas.

    “Jadi sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi negara yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah berpindah ke alam lain. Sebab, kesempatan tersebut menjadi kesempatan emas bagi seseorang yang otaknya adalah otak teroris dan keji,” ungkap Munarman.

  • Pengamat Politik: Prabowo Orang Baik, Gak Perlu Dukungan PKS dan 212

    Pengamat Politik: Prabowo Orang Baik, Gak Perlu Dukungan PKS dan 212

    TIKTAK.ID – Pengamat politik Wempy Hadir menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bakal tetap didukung banyak orang di Pilres 2024, meski tanpa dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Presidium Alumni (PA) 212.

    Pasalnya, Wempy menilai Prabowo yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sosok yang baik. Hal tersebut dikatakan Wempy terkait pernyataan elit PKS dan PA 212 yang memberi sinyal tidak akan mendukung Prabowo di Pilpres mendatang.

    “Saya kira Prabowo hari ini tanpa dukungan orang-orang itu pun tidak menjadi soal, karena kita tahu Prabowo ini orang yang baik. Selain itu, saya kira banyak orang baik yang akan mendukung dia, karena di Republik ini tidak hanya orang PKS dan Kelompok 212,” ujar Wempy kepada wartawan, seperti dilansir Wartaekonomi.co.id.

    Baca juga : Corona di Jakarta Meningkat, PDIP DKI: Anies Seharusnya Fokus Pengawasan di Lapangan

    Wempy menyatakan saat ini yang terpenting bagi Prabowo yakni menunjukkan kinerjanya saat menjadi pembantu Jokowi. Jika hal tersebut dibuktikan, lanjut Wempy, maka Prabowo bakal banjir dukungan di Pilpres 2024.

    “Kalau dalam beberapa tahun ke depan Prabowo kerjanya bagus, saya kira orang-orang baik akan bekerja untuk kebaikan juga, dan tidak hanya melihat Pilpres ini sebagai kontestasi untuk kepentingan pribadi. Selama ini kita juga tahu kalau banyak orang baik yang dukung Prabowo,” terang Wempy.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif menyatakan pihaknya tidak ingin Prabowo maju kembali dalam Pilpres 2024. Ia menyebut lebih baik Pilpres 2024 diisi dengan sosok yang baru.

    Baca juga : Anggarkan Dana Rp 677,2 Triliun untuk Tangani Covid, Jokowi Wanti-wanti Jika Ada yang Korupsi

    “Cukuplah Prabowo Subianto di 2024 menjadi negarawan dengan memunculkan calon presiden baru,” kata Slamet dalam pesan singkat, Kamis (11/6/20).

    Halaman selanjutnya…

  • Mencari Penguasa Ibu Kota Baru antara Kecocokan Jokowi-Ahok Vs Penolakan 212

    Mencari Penguasa Ibu Kota Baru antara Kecocokan Jokowi-Ahok Vs Penolakan 212

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut empat nama yang jadi kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Jokowi mengungkapkan hal itu di Istana Negara, Senin (2/3/20) lalu.

    Empat nama tersebut yakni Menteri Riset, Teknologi, dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, lalu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga Komisaris Utama PT Pertamina, kemudian Direktur Utama PT Wijaya Karya bernama Tumiyana, dan terakhir Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

    “Untuk otorita Ibu Kota Negara, memang kita akan segera menandatangani Perpres (Peraturan Presiden) di mana di situ ada CEO-nya, CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan, dan akan segera diputuskan Insya Allah dalam minggu ini,” ujar Jokowi, dilansir Detik.com.

    Baca juga: Menyoal Ahok Masuk Bursa Kandidat Pimpinan Ibu Kota Baru, Sandiaga Uno: Bukannya Baru Jadi Komut Pertamina?

    Kepala Badan Otorita Ibu Kota ini disebut memiliki kedudukan setingkat menteri. Dia punya kewenangan untuk mempersiapkan, membangun, dan mengawal sampai proses pemindahan.

    Analis kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai posisi Ahok yang pernah menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta merupakan nilai tambah baginya. Sementara kandidat lainnya, kata Trubus, belum memiliki pengalaman memimpin Ibu Kota.

    “Ibu Kota Negara yang baru tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi juga menyangkut manusia. Akan melibatkan perpindahan manusia yag cukup banyak, akan ada pertemuan dua kelompok, masyarakat lokal dan pendatang. Ini juga butuh manajemen tersendiri,” kata Trubus.

    Baca juga: Perseteruan Baru Ahok vs 212 Semakin Memanas

    Halaman selanjutnya…

  • FPI Tak Hiraukan Larangan Aksi Massa dari Anies Baswedan

    FPI Tak Hiraukan Larangan Aksi Massa dari Anies Baswedan

    TIKTAK.ID – Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman menyebut akan tetap menggelar aksi massa. FPI berencana menuntut tindakan kekerasan yang dialami umat Muslim India di Kedutaan Besar (Kedubes) India di Jakarta pada Jumat (6/3/20).

    Munarman mengaku aksi ini merupakan bentuk solidaritas. Untuk itu, ia menolak disalahartikan menentang seruan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang melarang kegiatan kumpul massa di Jakarta menyusul dua orang di Indonesia positif terinfeksi virus Corona atau Covid-19.

    “Ini demo ke Kedubes India, bukan acara kumpul-kumpul,” ujar Munarman, seperti dilansir Tagar, Rabu (4/3/20).

    Baca juga: Beda dengan Jokowi yang Utamakan Dampak Ekonomi Virus Corona, Puan dan Anies: Keselamatan Warga Negara Lebih Utama

    FPI akan melakukan demonstrasi di Kedubes India, bersama Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Aksi tersebut diselenggarakan setelah menggelar aksi massa menyerukan gerakan antikorupsi.

    Munarman menilai ucapan Anies terkait larangan kumpul massa akibat virus Corona masuk ke Indonesia, tidak ada hubungannya dengan rencananya untuk mendemo Kedubes India. Ia pun bersikeras pihaknya akan tetap menggelar aksi tersebut.

    Halaman selanjutnya…