Kubu Roy Suryo Bersurat ke Hakim Minta Pemeriksaan Ulang Ijazah Jokowi

Perkara tudingan ijazah palsu yang menyeret mantan Juru Bicara Kepresidenan Roy Suryo kembali memasuki babak baru. Tim kuasa hukum terdakwa mengambil langkah menarik di tengah jalannya persidangan: menyerahkan surat permohonan resmi kepada majelis hakim yang isinya meminta pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Langkah ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, saat sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11). Permohonan itu tidak berhenti di ruang sidang, karena surat yang sama juga ditembuskan ke sejumlah pejabat dan institusi tinggi negara.

Isi Permohonan yang Diserahkan ke Majelis Hakim

Melalui pembacaan surat di persidangan, Refly Harun menjelaskan bahwa pemeriksaan ulang yang dimintanya akan dilakukan dengan menggunakan tiga dokumen pembanding. Dokumen pembanding tersebut adalah ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terbit pada periode yang sama, yakni November 1985.

“Sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan satu surat yang perihalnya adalah permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985,” kata Refly di ruang sidang.

Permohonan ini pada dasarnya merupakan upaya tim pembela untuk memasukkan bukti baru ke dalam perkara, dengan harapan majelis hakim menilai ulang keaslian dokumen ijazah yang menjadi objek tudingan di media sosial.

Daftar Pihak yang Ditembuskan Surat

Menariknya, surat permohonan tersebut tidak hanya ditujukan kepada majelis hakim. Refly Harun membeberkan daftar panjang pihak yang menerima tembusan surat, yang mencakup hampir seluruh ujung tombak lembaga negara dan penegak hukum. Adapun daftar pihak penerima tembusan itu antara lain:

• Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
• Ketua Mahkamah Agung
• Ketua Komisi Yudisial
• Ketua Ombudsman
• Ketua Komisi III DPR
• Jaksa Agung
• Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung
• Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung
• Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
• Ketua Pengadilan Tinggi
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
• Tim Penuntut Umum perkara
• Klien, yakni Roy Suryo

“Surat ini kami ingin berikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan memang kami tembuskan juga surat ini ke beberapa pihak ada di sini. Kami tembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Presiden Republik Indonesia, Ketua Ombudsman, Ketua Komisi III DPR, Jaksa Agung, dan pihak-pihak lainnya. Mohon bisa diterima, Yang Mulia,” ujar Refly.

Distribusi surat yang seluas ini jelas menunjukkan strategi tim hukum Roy Suryo untuk mengangkat perkara ini ke level yang lebih luas, tidak sekadar berhenti pada ranah persidangan semata. Dengan menembuskan surat ke presiden, lembaga peradilan, hingga lembaga pengawasan, tim pembela seolah-olah ingin memastikan isu pemeriksaan ulang ijazah ini mendapat perhatian dari banyak pihak sekaligus.

Respons Majelis Hakim

Terhadap permohonan tersebut, majelis hakim memilih jalan menerima surat tanpa memberikan respons langsung. Belum ada keputusan apakah pemeriksaan ulang ijazah akan dikabulkan atau ditolak.

Hakim dalam kesempatan itu hanya menegaskan satu hal: sidang perkara tudingan ijazah palsu Jokowi akan dilanjutkan pekan depan. Artinya, nasib permohonan pemeriksaan ulang ini masih menunggu keputusan pada sidang-sidang berikutnya.

Dakwaan yang Dihadapi Roy Suryo

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik serta pelanggaran terkait informasi elektronik dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Dakwaan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum terdiri dari beberapa pasal, baik yang bersifat utama maupun subsidair.

Dakwaan Utama

Jaksa mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dalam rezim KUHP baru.

Dakwaan Subsidair

Sementara itu, pada dakwaan subsidair, Roy didakwa melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa juga mendakwa Roy melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Konteks Kasus Tudingan Ijazah Palsu

Kasus ini berangkat dari tudingan yang disebarkan Roy Suryo di media sosial, yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi dari UGM terbit tahun 1985 merupakan dokumen palsu. Tudingan tersebut sempat viral dan memicu perdebatan panjang di ruang publik, sebelum akhirnya berujung pada proses hukum.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh UGM sendiri pada masa sebelumnya menegaskan bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli dan terdaftar dalam arsip universitas. Namun, tudingan itu tetap berlanjut hingga Roy Suryo diperiksa dan diperkarakan oleh aparat penegak hukum.

Apa Arti Permohonan Ini bagi Perkara?

Permohonan pemeriksaan ulang ijazah yang diajukan tim kuasa hukum Roy Suryo bisa menjadi titik balik dalam perkara ini, tergantung pada sikap majelis hakim. Jika permohonan dikabulkan, pemeriksaan ulang dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi dari UGM terbitan November 1985 akan menjadi bagian dari pembuktian di persidangan.

Sebaliknya, jika permohonan ditolak, persidangan akan berjalan sesuai alur semula dengan bukti-bukti yang telah ada. Keputusan hakim mengenai surat permohonan ini akan sangat dinantikan, mengingat perkara ini menjadi sorotan publik yang luas.

Untuk mengikuti perkembangan hukum dan politik nasional lainnya, Anda bisa membaca artikel tentang perkembangan kasus hukum tokoh publik atau berita politik Indonesia terkini. Pemantauan sidang lanjutan pekan depan akan menjadi kunci untuk melihat apakah permohonan pemeriksaan ulang ijazah Jokowi ini akan dikabulkan oleh majelis hakim.

Johan Arif

Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.

Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.