TIKTAK.ID

Tag: THR PNS

  • Saat Sri Mulyani dan Jokowi Berselisih Keinginan Soal THR PNS 2021

    Saat Sri Mulyani dan Jokowi Berselisih Keinginan Soal THR PNS 2021

    TIKTAK.ID – Diketahui terjadi perbedaan antara keinginan Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati terkait pencairan THR PNS 2021. Hal itu pun menimbulkan petisi penolakan pencairan THR.

    Mulanya, Pemerintah ingin mencairkan Tunjangan Hari Raya secara penuh. Akan tetapi, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pencairan THR PNS 2021 tidak penuh atau hanya berupa gaji pokok (gapok) dan tunjangan melekat atau tanpa tunjangan kinerja (tukin) dan insentif lainnya.

    Kemudian beredar informasi mengenai pencairan tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahkan pencairan itu dilakukan sebanyak 4 kali sebelum diberikan THR. Informasi tersebut pun dibahas dalam kolom komentar petisi penolakan pencairan THR PNS 2021.

    Sementara itu, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa ada perbedaan antara keinginan Jokowi dengan Sri Mulyani Indrawati terkait formula pencairan THR PNS 2021.

    “Pencairan THR ASN 2021 dengan formulasi yang berbeda antara PP dengan PMK pencairan ini modus baru yang dibuat oleh Sri Mulyani. Terdapat perbedaan antara keinginan Presiden Jokowi di PP dengan PMK yang dibuat SMI sebagai Menkeu. Saya tidak tahu apa motivasi Menkeu membuat formulasi yang berbeda, tapi ini jelas kontroversial,” ujar Misbakhun, seperti dilansir detikcom, Selasa (4/5/21).

    Menanggapi petisi pencairan THR PNS 20201, Misbakhun menganggap hal itu adalah suara hati pada abdi negara yang merasa diperlakukan tidak adil.

    “Terlepas soal perjuangan mendapatkan haknya sebagai ASN, petisi ini bagus, supaya Jokowi tahu bahwa di kalangan ASN ada suara-suara yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Menkeu SMI (Sri Mulyani Indrawati),” tegas Misbakhun.

    Sebelumnya, hingga pukul 17.10 WIB, Selasa (4/5/21) petisi yang dimulai oleh akun bernama Romansyah H telah diteken sebanyak 19.050 akun dari target 25.000 akun. Petisi THR PNS tersebut ditujukan kepada Jokowi, Sri Mulyani, serta Ketua dan para Wakil Ketua DPR.

    Misbakhun menyatakan bahwa di lingkungan Kementerian Keuangan terdapat istilah anak tiri dan anak kandung yang tertuju kepada masing-masing unit eselon I atau direktorat.

  • Jokowi Gelontorkan THR PNS dan Bansos Jelang Lebaran

    Jokowi Gelontorkan THR PNS dan Bansos Jelang Lebaran

    TIKTAK.ID – Menjelang lebaran, pemerintah terus mendorong konsumsi masyarakat. Hal itu agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah pun berencana menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk menggenjot konsumsi masyarakat.

    Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, berbagai bansos yang akan dipercepat penyalurannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

    “Kita minta untuk segera dijalankan yang bulan ini dan bulan depan, agar dapat segera diterima oleh masyarakat,” ujar Suahasil dalam konferensi pers, Kamis (22/4/21), seperti dilansir CNBCIndonesia.com.

    Suahasil mengatakan bahwa meskipun ada larangan mudik, namun Pemerintah juga akan mengampanyekan saling mengirim bingkisan pada saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

    “Juga yang semacam Harbolnas, jadi kita ingin mengampanyekan supaya meskipun tidak mudik, namun bisa mengirimkan bingkisan,” terang Suahasil.

    Ia menjelaskan, pada saat Harbolnas berlangsung, Pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai platform e-commerce agar bisa mengirimkan kiriman atau bingkisan, sehingga dapat sampai sebelum hari lebaran.

    Perlu diketahui, Pemerintah mengadakan program Harbolnas Ramadan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Pada program Harbolnas tersebut, Pemerintah mengklaim akan menanggung biaya pengiriman barang yang dipesan masyarakat. Program Harbolnas Ramadan itu dijadwalkan digelar selama 5 hari menjelang Idulfitri, tepatnya pada H-10 hingga H-5 idulfitri.

    Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku Pemerintah mendorong kemampuan daya beli masyarakat dengan menyiapkan program untuk memacu keseimbangan supply dan demand.

    Ia menjelaskan, Pemerintah mengebut penyaluran target output perlindungan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan lainnya. Ia memaparkan, program yang belum terpenuhi pada triwulan I akan didorong cair pada April hingga Mei 2021.

    Airlangga menyebut total penyaluran program perlindungan sosial diperkirakan sebesar Rp14,12 triliun.

    Selain itu, kata Airlangga, Pemerintah juga menyiapkan bansos beras bagi masyarakat melalui program bantuan beras 10 kilogram untuk masing-masing penerima Kartu Sembako.