TIKTAK.ID

Tag: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat

  • AS Umumkan Tim Baru Diplomat Khusus Tangani China

    AS Umumkan Tim Baru Diplomat Khusus Tangani China

    TIKTAK.ID – Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengumumkan peluncuran “Rumah China” baru di dalam Departemen Luar Negeri, yang terdiri dari tim diplomat yang fokus pada koordinasi kebijakan untuk menghadapi Beijing. Tim diplomat baru itu dipernalkan dalam pidato Kamis (26/5/22) di Universitas George Washington.

    “Skala dan ruang lingkup tantangan yang ditimbulkan oleh Republik Rakyat Tiongkok akan menguji diplomasi Amerika yang belum pernah kita lihat sebelumnya,” kata Blinken, seperti yang dilansir Russian Today.

    “Saya bertekad untuk memberi Departemen kami dan diplomat kami alat yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan ini secara langsung, sebagai bagian dari agenda modernisasi saya,” katanya, menggambarkan Badan baru itu sebagai “tim terintegrasi seluruh Departemen” yang akan bekerja dengan Kongres jika diperlukan.

    Kepala Departemen Luar Negeri bersikeras bahwa perubahan arah, yang bertujuan untuk mengembalikan China di garis bidik kebijakan luar negeri AS bahkan kini sedang dilakukan ketika Washington menyekop miliaran dolar ke dalam perang di Ukraina, bukan tentang meningkatkan konflik dengan China.

    “Kami tidak mencari konflik atau Perang Dingin baru. Sebaliknya, kami bertekad untuk menghindari keduanya,” kata Blinken.

    Sebaliknya, strategi AS adalah untuk “berinvestasi, menyelaraskan, bersaing” dengan apa yang disebut Blinken sebagai “hubungan paling penting yang kita miliki di dunia ke depan”. Dia juga menyebut China sebagai “tantangan jangka panjang paling serius bagi tatanan internasional”.

    “Kami akan berinvestasi dalam fondasi kekuatan kami di dalam negeri –daya saing, inovasi, dan demokrasi kami. Kami akan menyelaraskan upaya kami dengan jaringan sekutu dan mitra kami, bertindak dengan tujuan dan maksud yang sama. Dan dengan memanfaatkan dua aset utama itu, kami akan bersaing dengan China untuk mempertahankan kepentingan kami dan membangun visi kami untuk masa depan,” kata Kepala diplomat itu.

    Sementara Pemerintahan Biden telah menggandakan perhatiannya terhadap “kebijakan Satu China”, memperingatkan Beijing terhadap tindakan apa pun yang mungkin dianggap mengganggu kemerdekaan Taipei, Blinken bersikeras bahwa pendekatan Washington tidak berubah –sebaliknya, itu adalah “pemaksaan Beijing yang semakin besar” dan “ retorika dan aktivitas yang semakin provokatif” yang membuat kawasan tidak stabil.

    AS tetap “berkomitmen untuk diplomasi yang intens di samping persaingan yang ketat,” kata Blinken, bersikeras bahwa “kita tidak bisa membiarkan ketidaksepakatan yang memisahkan kita menghentikan kita untuk bergerak maju pada prioritas yang menuntut kita bekerja sama untuk kebaikan rakyat kita dan kebaikan dunia.”

    Semula Blinken berniat menyampaikan hal tersebut pada awal Mei lalu sebelum ia divonis Covid-19. Sebaliknya, pidatonya disampaikan bersamaan dengan perjalanan empat hari Joe Biden ke Asia, dengan mengunjungi Korea Selatan dan Jepang.

  • AS Batalkan Pertemuan Blinken dan Lavrov

    AS Batalkan Pertemuan Blinken dan Lavrov

    TIKTAK.ID – AS membatalkan pertemuan antara Menteri Luar Negeri, Antony Blinken dan timpalannya dari Rusia, Sergey Lavrov. Pertemuan itu seyogiyanya akan digelar pada Kamis (24/2/22) di Jenewa, mengutip apa yang dikatakannya sebagai “invasi” Rusia ke Ukraina melalui pengakuan dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina.

    “Sekarang kita melihat invasi dimulai dan Rusia telah memperjelas penolakannya terhadap upaya diplomasi, tidak masuk akal untuk melanjutkan pertemuan itu saat ini,” kata Blinken pada Selasa (22/2/22), dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Ukraina, Dmitry Kuleba di Foggy Bottom, seperti yang dilansir RT.

    Rusia telah mengusulkan pertemuan Lavrov-Blinken pada Rabu lalu, dan AS menerimanya pada Jumat kemarin, yang waktu dan tanggal telah ditetapkan. Namun, Departemen Luar Negeri menyanggupi pertemuan itu dengan syarat Moskow tidak “menyerang” Ukraina -sesuatu yang kini AS tudingkan telah terjadi.

    Presiden Rusia, Vladimir Putin pada Senin kemarin mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri sebagai Republik independen dari Ukraina. Rusia juga menuduh Kiev menolak untuk memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian Minsk, khususnya memberikan otonomi kepada kedua wilayah tersebut.

    Sementara legislatif Rusia telah mengizinkan penggunaan pasukan, Putin tidak mengonfirmasi apakah pasukan Rusia telah dikerahkan ke dua Republik tersebut. Sejumlah video yang dibagikan secara online dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Moskow melintasi perbatasan beberapa jam setelah keputusan itu diumumkan, tetapi Kremlin menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal apakah personelnya berada di wilayah tersebut. Namun, Uni Eropa, bagaimanapun, bersikeras bahwa pasukan Rusia telah dikerahkan.

    Donetsk dan Luhansk mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada 2014, setelah nasionalis yang didukung AS menggulingkan Pemerintah yang terpilih secara demokratis di Kiev dalam apa yang disebut sebagai Revolusi Maidan. Moskow awalnya menolak untuk mengabulkan permintaan pengakuan mereka, bersikeras bahwa konflik itu adalah masalah internal Ukraina dan mengambil bagian dalam format “Normandia Empat” untuk menengahi krisis bersama Prancis dan Jerman.

    Namun, setelah proposal Rusia untuk meminta jaminan keamanan kepada NATO dan AS, bila Ukraina pada akhirnya menjadi anggota NATO ditolak mentah-mentah oleh NATO, maka Presiden Putin kemudian mengambil langkah untuk mengakui dua Republik tersebut.

  • Pompeo Sebut China dan Korea Utara ‘Ancaman Terbesar Keamanan Siber’ AS

    Pompeo Sebut China dan Korea Utara ‘Ancaman Terbesar Keamanan Siber’ AS

    TIKTAK.ID – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mengatakan bukan Rusia, namun China dan Korea Utara yang telah mengancam keamanan siber terbesar bagi AS pada Senin (14/12/20) kemarin. Yaitu ketika SolarWinds diretas –yang dituduhkan kepada Moskow sebagai pelakunya– mengakibatkan kehebohan di Departemen Luar Negeri dan agen federal lainnya.

    Pada akhir pekan kemarin dikonfirmasi bahwa peretas telah mengintip komunikasi internal di Departemen Keuangan dan Perdagangan selama berbulan-bulan. Hal itu bisa dilakukan setelah peretas memperoleh akses melalui pembaruan perangkat lunak dari perusahaan SolarWinds yang berbasis di Texas.

    SolarWinds memasok layanan ke sejumlah besar Badan dan Instansi Pemerintah —meskipun pada Senin kemarin mereka menolak memberikan rincian lebih lanjut kepada Newsweek— dan para peretas sepertinya juga telah menyusup ke beberapa orang lain dan memperoleh akses ke sejumlah komunikasi dan informasi internal yang belum diketahui.

    Di antara lembaga Pemerintah yang menjadi korban peretasan itu adalah Departemen Luar Negeri. Namun dalam wawancara radio dengan Breitbart News pada Senin itu, Pompeo mengatakan bahwa Pyongyang dan Beijing lah yang menimbulkan kekhawatiran pada keamanan siber terbesar bagi AS, bahkan ketika signifikansi besar dari peretasan SolarWinds mulai mengkristal.

    “Ini adalah pertempuran yang berkelanjutan, perjuangan berkelanjutan untuk menjaga keamanan sistem kami,” kata Pompeo tentang tanggapan Amerika terhadap gangguan keamanan siber oleh negara asing dan lainnya.

    “Saya tidak bisa berkata banyak selain itu adalah upaya yang konsisten dari Rusia untuk mencoba masuk ke server Amerika, tidak hanya instansi Pemerintah tetapi juga bisnis,” tambahnya. “Kami melihat kali ini lebih kuat lagi yaitu dari Partai Komunis China, dari Korea Utara juga.”

    “Saya sangat yakin Pemerintah Amerika Serikat akan menjaga informasi rahasia kami dari tangan para pelaku kejahatan ini,” kata Pompeo.

    The Washington Post menjadi media pertama yang melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri telah diretas, bersama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Institut Kesehatan Nasional. Mereka yang juga masuk dalam daftar korban peretasan adalah Departemen Keuangan dan Perdagangan.

    Daftar tersebut diperkirakan akan bertambah panjang karena penyelidikan atas serangan itu terus berlanjut. Situs web SolarWinds mengatakan perusahaan menyediakan layanan antara lain ke Pentagon dan kelima cabang militer, Badan Keamanan Nasional, dan Gedung Putih.

    Perusahaan mengatakan kepada Newsweek pada Senin itu juga bahwa mereka tidak akan memberikan rincian apa pun tentang klien lain yang menggunakan program Orion yang diduga telah dibajak oleh peretas, dan memungkinkan mereka mengakses ke beberapa titik. Peretasan itu terjadi antara Maret dan Juni tahun ini.

    SolarWinds mengatakan sedang berkoordinasi dengan FBI, komunitas intelijen, dan badan penegak hukum lainnya untuk menyelidiki.

    “Kami percaya bahwa kerentanan ini adalah hasil dari serangan rantai pasokan yang sangat canggih, bertarget dan manual oleh suatu entitas negara,” kata perusahaan itu.

    Pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa SolarWinds berikutnya mengatakan bahwa 18.000 pelanggan perusahaan telah terpengaruh oleh peretasan tersebut.

    Pemerintah AS belum mengidentifikasi Rusia sebagai penyerang, tetapi beberapa sumber anonim yang memberi pengarahan tentang peretasan itu mengatakan bahwa operasi yang didukung Moskow diyakini bertanggung jawab.

    Kedutaan Besar Rusia di Washington, D.C. segera menolak dan menyangkal laporan itu, serta menyebutnya sebagai hal yang “tidak berdasar”.

  • Pompeo Ajak Sekutu AS di Seluruh Dunia Bersatu Melawan China

    Pompeo Ajak Sekutu AS di Seluruh Dunia Bersatu Melawan China

    TIKTAK.ID – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo pada Kamis (23/7/20) meminta sekutu Amerika untuk bersatu bersama seluruh dunia mendorong perubahan perilaku China dan mengingatkan bahwa Beijing merupakan ancaman bagi rakyat dan kemakmuran Amerika.

    “Jika dunia tidak mengubah Komunis China – [itu] pasti akan mengubah kita,” katanya, tulis RT News.

    Hal itu disampaikan Pompeo dalam sebuah pidato selama 40 menit di Perpustakaan Kepresidenan Nixon di California yang dia beri judul “Komunis Tiongkok dan Masa Depan Kemerdekaan Dunia”.

    Dia melanjutkan, bahwa Amerika telah mengambil pendekatan “keras” kepada China. Ia mengklaim bahwa negara-negara lain bergabung dengan inisiatif untuk “memberdayakan rakyat China” menyerukan perubahan rezim secara langsung.

    “Setiap negara harus mempunyai pemahamannya sendiri tentang bagaimana melindungi keamanan nasionalnya, kemakmuran ekonominya, dan cita-citanya dari tentakel Partai Komunis China (PKC),” kata Pompeo.

    “Presiden Nixon pernah berkata dia takut dia telah menciptakan ‘Frankenstein’ dengan membuka dunia untuk PKC … Dan di sinilah kita sekarang.”

    Menlu AS itu kemudian mengutuk Presiden China, Xi Jinping sebagai orang yang benar-benar percaya pada ideologi totaliter yang sudah bangkrut yang ditakdirkan untuk melakukan tirani. Dia menyatakan bahwa Komunis selalu berbohong.

    Jelang pemilihan presiden November nanti, Amerika gencar melancarkan serangkaian tuduhan kepada Beijing. Mulai dari menimpakan kesalahan atas pandemi hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong dan di Xinjiang.

    Beijing berulang kali membantah tuduhan-tuduhan Washington. Bahkan balik menuduh Washington hanya mengalihkan perhatian dari berbagai masalah internal di negaranya sendiri.

    Beijing juga telah membalas perlakuan Amerika dengan menutup kantor Konsulat Amerika di Chengdu, sebagai respons atas penutupan Konsulat China di Houston.

    Sebaliknya Menteri Luar Negeri China, Wang Yi menuduh Amerika Serikat menimbulkan masalah di seluruh dunia, termasuk di Laut China Selatan. Hal itu disampaikan Wang ketika berbicara melalui video dengan Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh Selasa kemarin.

    Wang juga mengingatkan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk “sangat waspada” dengan upaya Washington merusak stabilitas dan persatuan di wilayah itu, tulis South China Morning Post.

    “Beberapa kekuatan ekstrem di AS telah dengan sengaja mengangkat konflik ideologis dan bahkan memaksa banyak negara untuk memihak, mencoba untuk memulai kembali McCarthyisme yang terkenal, [yang bertentangan] dengan gelombang sejarah,” kata Wang kepada Pham, merujuk pada perang salib anti-Komunis, yang dipimpin oleh senator Wisconsin Joseph McCarthy, di Amerika pada 1950-an.

    “Orang-orang ini akan melanjutkan kinerja mereka, tetapi orang-orang di seluruh dunia dapat melihat dengan jelas pikiran jahat mereka [yang terus mencoba] untuk menciptakan perselisihan,” tandas Wang.