Tag: #banjirjakarta

  • Kerja Bakti Bareng Warga, Anies Bersihkan Sisa Banjir di Jaktim

    Kerja Bakti Bareng Warga, Anies Bersihkan Sisa Banjir di Jaktim

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menggelar kerja bakti bersama warga korban banjir di Jalan Kerja Bakti, Jakarta Timur, Minggu (5/1/20) pagi. Mengenakan rompi dan topi hitam, Anies tampak ikut bahu-membahu membersihkan sampah dan lumpur bersama warga.

    Sesekali, Anies mengecek saluran-saluran air untuk melihat apakah masih ada sampah atau tidak. Kerja bakti tersebut juga diikuti aparat TNI-Polri, Satpol PP, hingga Dinas Kebersihan Jakarta Timur.

    “Minggu ada kerja bakti, imbauan Pemprov DKI Jakarta dan BPBD termasuk di dalamnya,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, M Ridwan, dilansir Kumparan.com, Sabtu (5/1/20).

    Baca juga: Anies Bantah Jokowi Soal Penyebab Banjir Jakarta

    Pemprov DKI berserta BPBD Jakarta sebelumnya mengajak seluruh warga mengikuti kerja bakti membersihkan wilayah-wilayah terdampak banjir. Pemprov DKI juga mengimbau warga untuk membawa alat kebersihan masing-masing.

    Menurut Ridwan, tujuan dari kerja bakti ini supaya warga yang terkena dampak banjir bisa segera hidup nyaman kembali.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi (Kapusdatinkom) BNPB, Agus Wibowo menyebut setidaknya ada 169 titik banjir di seluruh wilayah Jabodetabek dan Banten. Titik banjir terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yakni 97 titik, DKI Jakarta 63 titik, dan Banten 9 titik. Kedalaman banjir tertinggi 2,5 m terjadi di Perum Beta Lestari, Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi.

    Hingga Sabtu (4/1/20) pukul 18.00 WIB, jumlah korban tewas akibat banjir yang melanda sejumlah titik di Jabodetabek dan Kabupaten Lebak sebanyak 60 jiwa. Sementara jumlah pengungsi mencapai 92.261 jiwa di 189 titik.

    Baca juga: Anies Datangi Lokasi Banjir di Duri Kosambi, Warga: Kami Butuh Makan Pak!

    Berbagai upaya evakuasi dilakukan BNPB, SAR, seluruh Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Pemerintah Kota (Pemkot). Uluran bantuan pun datang dari warga dan berbagai pihak lain.

    Di Tangerang, Pemkot mendirikan 22 posko kesehatan dengan 176 tenaga medis siaga untuk membantu pengungsi. Sedangkan di Jakarta, ada ratusan titik pengungsian.

    Selain itu, banyaknya titik terdampak banjir menyebabkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) memadamkan listrik sementara di beberapa wilayah. Sejumlah transportasi umum pun terkendala akibat banjir.

  • Anies Datangi Lokasi Banjir di Duri Kosambi, Warga: Kami Butuh Makan Pak!

    Anies Datangi Lokasi Banjir di Duri Kosambi, Warga: Kami Butuh Makan Pak!

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi lokasi banjir di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (2/1/20). Di lokasi, ia mendapatkan keluhan soal makan dari warga korban banjir.

    “Kami butuh makan, Pak! Kami butuh makan!” teriak warga yang tidak diketahui namanya, dilansir Suara.com.

    Warga tersebut berteriak usai Anies melakukan sesi wawancara dengan wartawan.

    Menanggapi teriakan warga, salah seorang petugas Pemprov DKI mengatakan bantuan makanan telah dipesan. “Sudah ya, sudah dipesan,” ujarnya.

    Baca juga: Jakarta Banjir Parah, 183 Ribu Orang Tandatangani Petisi Copot Anies Baswedan

    Saat sesi wawancara, Anies mengakui perihal kurangnya pasokan makanan ke wilayah yang terendam banjir cukup tinggi ini. Ketika melakukan inspeksi, ia menyebut ada sekitar 1.000 warga yang belum dievakuasi dan masih terjebak di Masjid Hasyim Ashari.

    Meski begitu, Anies mengklaim saat ini bantuan berupa makanan dan minuman telah dalam perjalanan untuk segera diberikan kepada warga. Ia pun mengatakan sudah bicara dengan Wali Kota Jakarta Barat untuk segera mempercepat datangnya pasokan makanan.

    Menurut Anies, selain di Masjid Hasyim Ashari, masih ada juga warga yang terjebak di rumah mereka. Hal itu disebabkan sebelumnya warga menolak untuk dievakuasi dan memilih tetap tinggal di rumahnya meski air meluap semakin tinggi.

    Halaman selanjutnya…

  • Anies dan Menteri Basuki Kembali Beda Suara Soal Penanganan Banjir Jakarta

    Anies dan Menteri Basuki Kembali Beda Suara Soal Penanganan Banjir Jakarta

    TIKTAK.ID – Bukan rahasia lagi jika sejak lama sudah terjadi beda pandangan antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait cara penanganan terbaik banjir Jakarta.

    Jika Menteri Basuki lebih sreg dengan cara normalisasi alias betonisasi kali, sebaliknya Anies seperti halnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lebih setuju dengan cara naturalisasi.

    Saling lempar pendapat antara Anies dan Basuki soal ini sudah sering terjadi sebelumnya, dan kini, saat Jakarta kembali dikepung banjir, keduanya kembali beda suara.

    Hal ini terjadi saat Anies dan Basuki bersama-sama meninjau banjir di sejumlah kawasan Ibu Kota Jakarta. Setelah meninjau banjir, Basuki dan Anies saling silang pendapat soal normalisasi Kali Ciliwung.

    Basuki awalnya mengatakan normalisasi sepanjang Kali Ciliwung yang ditangani hanya 16 km dari 33 km. Maka yang belum dinormalisasi terlihat genangan air.

    Baca juga: Cara Anies Atasi Banjir Jakarta dengan Naturalisasi dan Drainase Vertikal, Maksudnya Apa?

    “Namun mohon maaf Bapak Gubernur selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang,” kata Basuki di lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/20).

    Atas hal tersebut, Basuki mengaku pihaknya akan berdiskusi dengan Anies membahas normalisasi Kali Ciliwung.

    Menurut Basuki, tanpa melakukan normalisasi Kali Ciliwung, akan terulang banjir. Bahkan Kali Ciliwung juga terlihat kurang lebar.

    “Kendala normalisasi pasti ada, karena lebarnya sudah sempit, lebarnya berkurang. Kalau lihat sekarang itu rumah bukan bantaran, tapi di palung sungai. Ini bukan hal yang mudah. Ini keahlian beliau (Anies) untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini,” jelas dia.

    Baca juga: Soal Banjir DKI, Anies: Kami Tanggung Jawab, Tak Ingin Salahkan Siapa pun

    Menanggapi Basuki yang terkesan menyesalkan dihentikannya kegiatan normalisasi kali, Anies menyampaikan pendapat yang berbeda. Menurut Anies, selain normalisasi, harus ada pengendalian air dari Bogor yang masuk ke Jakarta.

    Halaman selanjutnya…

  • Cara Anies Atasi Banjir Jakarta dengan Naturalisasi dan Drainase Vertikal, Maksudnya Apa?

    Cara Anies Atasi Banjir Jakarta dengan Naturalisasi dan Drainase Vertikal, Maksudnya Apa?

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menjadi sasaran bully. Penyebabnya, tak lain adalah hujan deras yang mengguyur Jakarta jelang malam pergantian tahun hingga Rabu (1/1/19) pagi, yang membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir.

    Genangan air yang sampai setinggi lutut orang dewasa di beberapa wilayah ini membuat ibu kota lumpuh. Banyak jalanan tak bisa dilewati kendaraan. Bahkan, pool taksi Bluebird pun dikabarkan terlihat tak ubahnya kolam renang dengan mobil-mobil terendam.

    Kejadian banjir di Jakarta hari ini mengingatkan pada upaya-upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Di Jakarta sendiri, banjir sudah jadi masalah turun-temurun, bahkan sejak kota ini masih bernama Batavia.

    Setiap gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa, memiliki cara berbeda mengatasi banjir. Mengingat Jakarta yang tak hanya sebagai pusat pemerintahan, namun juga pusat bisnis.

    Baca juga: Soal Banjir DKI, Anies: Kami Tanggung Jawab, Tak Ingin Salahkan Siapa pun

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya program andalan naturalisasi sebagai solusi banjir ibu kota. Dalam program naturalisasi, Anies berjanji tidak ada penggusuran dalam merevitalisasi sungai. Ia mengedepankan konsep naturalisasi, seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

    Di dalam Pergub, naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

    Salah satu penerapan naturalisasi di sungai adalah menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai. Penggunaan bronjong mengharuskan tebing sungai harus landai. Ini berbeda dengan konsep turap beton dalam normalisasi.

    Karena tebing mesti landai, Pemprov DKI harus menyediakan lahan selebar minimal 12,5 meter masing-masing di kiri dan kanan sungai untuk membuat tebing.

    Baca juga: Jokowi Minta BNPB, Pemprov dan SAR Bergerak Bersama Tangani Banjir

    Dengan demikian, lebar lahan yang mesti tersedia, termasuk untuk daerah sempadan, 80-90 meter.

    Selain itu, naturalisasi juga banyak dipraktikkan dengan menanami bantaran kali yang sudah bersih dan lebar dengan berbagai tanaman.

    Sejak 2018, pelebaran sungai yang sebelumnya dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane di Sungai Ciliwung terhenti. Hal ini karena lahan yang dibebaskan untuk melanjutkan pelebaran sungai itu belum memadai.

    Di Kali Krukut, pembebasan lahan juga terhenti. Sebelumnya, warga di bantaran Krukut sudah didata untuk pembebasan lahan. Namun, sejak 2018 tak ada kelanjutan program ini.

    Halaman selanjutnya…