Blog

PDIP ‘Dikeroyok’ Parpol Koalisi, Ini Kata Pengamat Politik
TIKTAK.ID – Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari langkah PDIP mengambil sikap sebagai partai penyeimbang.
“Tak ada yang salah dari PDIP menjadi partai di luar Pemerintah. PDIP kadang kala mendukung Pemerintah, tapi terkadang juga mengkritik kebijakan Pemerintah,” ujar Jamiluddin, seperti dilansir Kompas.com, pada Senin (22/6/26).
Jamiluddin menyatakan sikap dan tindakan PDIP tersebut sudah sejalan dengan keputusan Rakernas PDIP beberapa waktu lalu yang mendeklarasikan diri sebagai partai penyeimbang.
Baca juga : Gerindra Ungkap Alasan Kecewa Pemkot Solo Sebar Baliho Ultah Jokowi
“PDIP telah melaksanakan keputusan sebagai partai penyeimbang. Untuk itu, PDIP melakukan kritik jika ada kebijakan Pemerintah yang dinilainya tidak tepat atau tidak pro rakyat. Sebaliknya, PDIP bakal mendukung bila kebijakan yang diambil Pemerintah pro rakyat,” tutur Jamiluddin.
Kemudian Jamiluddin mencontohkan, dalam kasus MBG, kader PDIP memang banyak mengkritik Pemerintah. Meski begitu, beberapa hal PDIP juga terlihat membela Prabowo, salah satunya saat demo besar-besaran terjadi pada Agustus tahun lalu.
Ketika itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri datang ke Istana bersama beberapa ketua umum partai lainnya untuk melakukan konferensi pers.
Baca juga : Kejagung Akui Buka Peluang Periksa Nanik S Deyang Terkait Dugaan Korupsi MBG
“Pada momen itu tampak dukungan penuh Megawati terhadap Prabowo. Megawati dengan percaya diri berdiri di samping Prabowo sebagai wujud dukungannya,” ucap Jamiluddin.
Jamiluddin menilai PDIP dinilai sudah menjalankan perannya sebagai partai penyeimbang. Dia menyebut hal itu juga sejalan dengan prinsip checks and balances dan fungsi pengawasan.
“Karena itu, kiranya kurang tepat kalau PDIP dinilai abu-abu. Sebab, PDIP sudah melaksanakan fungsi penyeimbang sebagaimana amanah Rapimnas PDIP tahun lalu,” jelas Jamiluddin.
Baca juga : Istana Bakal Cek Dugaan Mahasiswa UBK Diberi Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran
Seperti telah diberitakan, belakangan ini sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ramai-ramai melayangkan kritik tajam terhadap sikap politik PDIP yang dianggap ambigu.
Gelombang desakan yang dimotori oleh elite PKB, Golkar, NasDem, Demokrat, dan PAN sejak pertengahan Juni 2026 ini menuntut supaya partai berlambang banteng itu dapat segera menentukan posisi, apakah akan bergabung sebagai koalisi atau teguh berdiri di garis oposisi.
Kritik kolektif tersebut mencuat menyusul manuver politik PDIP yang mengeklaim posisinya sebagai “partai penyeimbang” hasil mandat Rakernas. Akan tetapi, di sisi lain dianggap kerap mengkritik kebijakan Pemerintah di tengah situasi sulit dan dituding ikut menggerakkan aksi demonstrasi mahasiswa.
24 Juni 2026
Gerindra Ungkap Alasan Kecewa Pemkot Solo Sebar Baliho Ultah Jokowi
TIKTAK.ID – Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto, mengatakan kecewa terdapat baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 Joko Widodo (Jokowi) dari Pemerintah Kota Solo yang tersebar di jalanan. Dia beralasan, perlakuan serupa tak diberikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden RI. Padahal, Ardianto menyebut Wali Kota Solo, Respati Ardi sekarang berstatus sebagai kader dari Partai Gerindra.
“Kenapa saat Pak Prabowo kok tidak ada ucapan? Ini membuat saya juga sedikit kecewa dengan apa yang diberikan Mas Wali kepada Pak Jokowi, tapi kenapa Pak Prabowo tidak ada. Padahal beliau juga menjadi kader Gerindra,” ungkap Ardianto, seperti dilansir detikJateng di Gedung DPRD Solo, pada Senin (22/6/26).
“Nah, itu kalau analisa saya mungkin Mas Wali anu ya, eh memberikan semacam apa ya, kejutan atau apa, saya kurang begitu paham juga. Hm, padahal ya saya juga merasa cukup kecewa juga, selaku Ketua DPC (Gerindra),” sambung Ardianto.
Baca juga : Kejagung Akui Buka Peluang Periksa Nanik S Deyang Terkait Dugaan Korupsi MBG
Meski begitu, Ardianto mengaku enggan berspekulasi lebih jauh terkait kemungkinan adanya motif atau manuver politik di balik pemasangan baliho tersebut. Namun ia mengatakan bakal mengklarifikasi lebih lanjut soal penggunaan dana daerah APBD dalam pengadaan baliho ucapan selamat ulang tahun Jokowi.
“Nanti akan kita tanyakan secara pribadi, antara saya dengan Mas Wali,” ucap Ardianto.
Ardianto sendiri menyatakan mendapat informasi baliho ucapan selamat ulang tahun Jokowi dari Pemkot Solo tersebut tak hanya terpampang di satu titik jalanan.
Baca juga : Istana Bakal Cek Dugaan Mahasiswa UBK Diberi Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran
“Saya dapat laporan dari rekan-rekan kalau ada semacam ucapan dari beliaunya ada di beberapa, sekitar 7 titik. Tapi semuanya pakai baliho milik Pemkot Kota Surakarta,” tutur Ardianto.
Sekadar informasi, salah satu baliho berada di Jalan dr Wahidin, Purwosari, Laweyan. Baliho tersebut memuat foto Jokowi memakai kemeja putih dan di atasnya terpampang logo Pemerintah Kota dan logo Kota Solo The Spirit of Java.
“Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan 21 Juni 2026 Selamat Ulang Tahun ke-65 Bp. Ir. H. JOKO WIDODO PRESIDEN KE-7 RI,” begitu tulisan di baliho tersebut.
Baca juga : Mahasiswa UBK Terima Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran, Ini Respons PDIP
Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ardi mengeklaim ucapan ulang tahun dalam bentuk baliho itu sebagai ungkapan apresiasi. Dia menjelaskan, Jokowi pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo periode 2005-2012, yang menurutnya berdampak pada perubahan Solo.
24 Juni 2026
Kejagung Akui Buka Peluang Periksa Nanik S Deyang Terkait Dugaan Korupsi MBG
TIKTAK.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku membuka peluang memeriksa Kepala BGN, Nanik S Deyang terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejagung menjelaskan, semua orang yang dianggap punya informasi terkait kasus ini bisa diperiksa sebagai saksi.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan hal itu ketika ditanya respons Kejagung soal pengakuan pengacara mantan Waka BGN, Sony Sonjaya, yang menyebut dugaan keterlibatan inisial NSD dalam mengubah nama-nama yayasan pengelola SPPG. Syarief menegaskan, penyidik tak hanya bergantung pada keterangan satu orang.
“Ya, jadi begini, alat bukti yang kami dapat atau kami cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja. Ya, kami memiliki alat bukti banyak, ada keterangan saksi, ada barang bukti elektronik, ada alat bukti dokumen, dan lain-lain, dan ahli. Jadi kami tak tergantung kepada keterangan satu orang saja ya,” ujar Syarief di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/6/26), seperti dilansir detikcom.
Baca juga : Istana Bakal Cek Dugaan Mahasiswa UBK Diberi Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran
Menurut Syarief, pengembangan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti. Dia pun mengeklaim penyidikan terus berjalan.
“Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi, itu berdasarkan alat bukti yang kami cari terus hingga saat ini masih berjalan. Jadi tidak bergantung kepada keterangan satu orang,” terang Syarief.
Syarief mengatakan Nanik S Deyang juga berpotensi diperiksa. Dia menilai pihak yang diduga memiliki informasi dapat diperiksa sebagai saksi.
Baca juga : Mahasiswa UBK Terima Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran, Ini Respons PDIP
“Untuk NSD sudah beberapa kali saya sampaikan ya, kalau semua orang yang mengetahui, mengalami, itu berpotensi diperiksa sebagai saksi, ya berpotensi ya. Namun semua orang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan,” tutur Syarief.
Meski begitu, Syarief belum menjelaskan kapan Nanik akan diperiksa. Dia menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik.
“Kami belum dapat menyampaikan sekarang. Namun semua orang yang mengetahui, mengalami, ya yang bisa menerangkan adanya tindak pidana itu eh akan kami pertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi,” imbuh Syarief.
Baca juga : Nadiem Bantah Program Pengadaan Chromebook Habiskan Anggaran Rp9,9 Triliun
Sebelumnya, pengacara Sony, Krisna Murti, membocorkan dugaan peran NSD dalam mengubah yayasan pengelola SPPG. Dia memaparkan, yayasan yang diubah itu ada di beberapa daerah, seperti Madiun dan Bogor.
24 Juni 2026
Istana Bakal Cek Dugaan Mahasiswa UBK Diberi Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran
TIKTAK.ID – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Bambang Eko Suhariyanto, menyatakan bakal mengecek informasi mengenai dugaan pemberian uang kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) agar tidak menggelar demonstrasi di depan Istana Negara.
Bambang Eko menyampaikan hal itu ketika dimintai tanggapan soal pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdimaludin, yang mengakui menerima uang usai bertemu dengan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
“Nanti akan saya monitor dulu ya. Saya tidak mengikuti yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya bakal cek lagi ya, oke ya,” ungkap Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (23/6/26), seperti dilansir Kompas.com.
Baca juga : Mahasiswa UBK Terima Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran, Ini Respons PDIP
Sebelumnya, Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta setelah demo bertemu Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, pada Senin (15/6/26). Uang itu diduga berkaitan dengan rencana pemindahan titik aksi mahasiswa UBK di Istana Presiden, Jakarta Pusat.
Adapun pengakuan tersebut disampaikan dalam forum klarifikasi yang digelar oleh mahasiswa pada Senin (22/6/26) malam. Salah satu peserta forum yang datang sekaligus mahasiswa FH, Na’ilah Panrita Hartono, mengatakan kalau kegiatan itu diselenggarakan usai muncul desakan dari mahasiswa yang meminta transparansi kepada para pengurus BEM yang sebelumnya bertemu dengan Gibran.
“Pertemuan mereka dengan Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum supaya semuanya bisa dijelaskan secara terbuka,” terang Na’ilah, pada Selasa (23/6/26).
Baca juga : Nadiem Bantah Program Pengadaan Chromebook Habiskan Anggaran Rp9,9 Triliun
Na’ilah menyebut forum sempat berlangsung alot lantaran Abdi tidak hadir sejak awal kegiatan. Setelah itu mahasiswa yang hadir meminta agar Abdi datang untuk memberikan penjelasan tentang isu penerimaan uang yang telah beredar di kalangan mahasiswa.
Ketika akhirnya hadir, Abdi mengakui kalau dirinya menerima sejumlah uang yang menurut keterangannya diberikan agar kelompok mahasiswa tidak menggelar aksi di depan Istana Negara dan memindahkannya ke Gedung DPR RI.
“Dia menjelaskan kronologinya tentang dia memperoleh sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tapi dipindahkan ke DPR RI,” jelas Na’ilah.
23 Juni 2026
Mahasiswa UBK Terima Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran, Ini Respons PDIP
TIKTAK.ID – Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyinggung nama Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka ketika merespons pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang Rp20 juta usai aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Gibran.
Menurut Deddy, kasus tersebut menunjukkan adanya pihak yang berupaya menunggangi gerakan mahasiswa. Dia pun meyakini kalau pengondisian itu tak mungkin dilakukan oleh pihak di level bawah.
“Nah, orkestrasi murahan seperti ini kan tak mungkin dari bawah begitu, melainkan dari atas,” ungkap Deddy, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/6/26), seperti dilansir Kompas.com.
Baca juga : Nadiem Bantah Program Pengadaan Chromebook Habiskan Anggaran Rp9,9 Triliun
Deddy mengatakan selama ini PDIP kerap dituding berada di balik aksi-aksi mahasiswa. Namun dia menegaskan, pengakuan yang muncul dalam kasus UBK justru mengarah pada pihak lain.
“Nah, cuma sayangnya kan yang dituding dengan yang sebenarnya melakukan kadang-kadang tak sejalan. Kita dituding menunggangi gerakan mahasiswa,” ujar Deddy.
Deddy lantas mengaitkan kasus pemberian uang itu dengan pertemuan mahasiswa UBK dan Gibran di Istana Wakil Presiden. Dia menyatakan pengakuan mahasiswa menerima uang sebesar Rp20 juta hingga Rp30 juta untuk mengubah arah aksi menimbulkan pertanyaan terkait pihak yang berada di baliknya.
Baca juga : KemenPU Rampungkan 222 Gedung SPPG di Seluruh Indonesia, Termasuk Wilayah 3T
“Namun kalau inisiatif anak buah, saya kira aneh. Sebab, mahasiswa itu menurut pengakuan mereka, diberikan uang oleh polisi sekitar Rp20 juta lebih ya, Rp20 juta sampai Rp30 juta, untuk kemudian belok arahnya, demonya bertemu dengan Wapres secara langsung begitu,” tutur Deddy.
Deddy menilai kasus ini mestinya menjadi pelajaran supaya publik tidak mudah menuding pihak tertentu menunggangi gerakan mahasiswa.
“Nah, saya kira ini pelajaran bagi kita semua supaya jangan sembarangan menuduh. Karena kadang-kadang orang-orang yang sembunyi di belakang itu justru lebih mudah untuk melakukan manuver-manuver murahan seperti ini,” jelas Deddy.
Baca juga : Wakil Ketua Komisi IX Usulkan MBG Berbasis Dapur Sekolah
Lebih lanjut, Deddy turut menyoroti pengakuan mahasiswa yang menyebut uang tersebut berasal dari seorang anggota kepolisian. Dia menganggap apabila pengakuan itu benar, maka tindakan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.
“Namun fakta bahwa polisi yang memberikan uang menurut pengakuan mereka, itu betul-betul keterlaluan sih kalau menurut saya,” kata Deddy.
23 Juni 2026
Nadiem Bantah Program Pengadaan Chromebook Habiskan Anggaran Rp9,9 Triliun
TIKTAK.ID – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menampik anggapan program pengadaan Chromebook menghabiskan anggaran Rp9,9 triliun. Dia menyatakan angka itu tak seluruhnya digunakan untuk membeli laptop Chromebook dan sudah mengaburkan fakta tata kelola anggaran dalam program digitalisasi pendidikan.
Nadiem menyampaikan hal itu ketika membacakan duplik dalam sidang kasus pengadaan Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6/26).
“Majelis yang terhormat, narasi awal yang mengatakan program Chromebook menghabiskan Rp9,9 triliun sesungguhnya mengaburkan fakta tata kelola anggaran,” ujar Nadiem, seperti dilansir Kompas.com.
Baca juga : KemenPU Rampungkan 222 Gedung SPPG di Seluruh Indonesia, Termasuk Wilayah 3T
Nadiem memaparkan, dari total Rp9,9 triliun yang disebut dalam perkara, hanya Rp6,7 triliun yang dipakai untuk pembelian laptop Chromebook. Sedangkan sisanya, kata Nadiem, dialokasikan untuk kebutuhan penunjang lain seperti proyektor, modem, dan jaringan Wi-Fi.
“Dari angka Rp9,9 triliun yang disebut di awal perkara, bila majelis melihat layar, hanya Rp6,7 triliun yang digunakan untuk membeli laptop Chromebook. Ya, jadi angka 9,9 tersebut bukan semuanya untuk Chromebook,” terang Nadiem.
Kemudian Nadiem menyebut dari Rp6,7 triliun anggaran pengadaan Chromebook tersebut, dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemendikbudristek hanya sebesar Rp2,72 triliun selama tiga tahun masa kepemimpinannya.
Baca juga : Wakil Ketua Komisi IX Usulkan MBG Berbasis Dapur Sekolah
“Jadi anggaran yang dikeluarkan untuk membeli Chromebook selama tiga tahun yang di bawah pengelolaan dan tanggung jawab saya sebagai menteri, itu Rp2,72 triliun,” ucap Nadiem.
Nadiem menerangkan, jika dibagi selama tiga tahun, maka anggaran pengadaan Chromebook yang berasal dari APBN Kemendikbudristek berkisar Rp800 miliar sampai Rp900 miliar per tahun. Dia turut membandingkan angka tersebut dengan total anggaran Kemendikbudristek yang mencapai sekitar Rp80 triliun hingga Rp90 triliun per tahun.
“Bila kita bandingkan ini dengan anggaran kementerian, di mana per tahunnya anggaran kementerian itu sekitar 80-an sampai 90 triliun, maka anggaran untuk Chromebook di bawah kementerian saya per tahun tak sampai 1 persen dari anggaran,” tutur Nadiem.
Baca juga : Mantan Wakil Kepala BGN Siap Bongkar Pihak yang Terlibat Korupsi MBG
Menurut Nadiem, melalui penjelasan itu, penggambaran seolah-olah seluruh anggaran Rp9,9 triliun digunakan untuk pengadaan Chromebook tidak sesuai dengan fakta penggunaan anggaran yang terjadi dalam program tersebut.
23 Juni 2026
KemenPU Rampungkan 222 Gedung SPPG di Seluruh Indonesia, Termasuk Wilayah 3T
TIKTAK.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dilaporkan sudah merampungkan sebanyak 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 30 provinsi seluruh Indonesia, yang juga mencakup wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Di wilayah 3T sendiri, dibangun dua SPPG di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang termasuk area perbatasan. SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 m² di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sedangkan SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 m² di Kabupaten Malaka.
Menurut Menteri PU, Dody Hanggarda, titik lokasi pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia menyebut Kementerian PU bertugas melakukan survei kesiapan lahan dan mempercepat proses pembangunan sesuai target yang ditetapkan.
Baca juga : Wakil Ketua Komisi IX Usulkan MBG Berbasis Dapur Sekolah
“Kita telah kerjakan sekitar 222 SPPG, dan sebagian ada yang di wilayah 3T. Titiknya itu kita koordinasi langsung dengan BGN dan Kemendagri. Kita hanya survey saja, apakah tanahnya dapat segera kita bangun, karena kita juga kan dikejar target,” ujar Dody dalam Media Briefing Update Infrastruktur di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (5/6/26), seperti dilansir CNN Indonesia.
Dody menjelaskan, saat ini proses serah terima aset kepada BGN sedang berlangsung. Dia mengatakan sebelum diterima secara resmi, BGN kemungkinan bakal melakukan pengecekan terhadap setiap fasilitas SPPG, guna memastikan seluruh bangunan siap digunakan.
“Kini tengah berproses serah terima dengan BGN. Mungkin BGN akan mengecek satu per satu, tapi secara utuh sudah selesai semua,” jelas Dody.
Baca juga : Mantan Wakil Kepala BGN Siap Bongkar Pihak yang Terlibat Korupsi MBG
Dody menyatakan pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan pimpinan baru BGN dalam waktu dekat, demi memastikan proses pemanfaatan dan operasional seluruh SPPG bisa berjalan dengan optimal.
Dody memaparkan, SPPG yang dibangun oleh Kementerian PU punya fasilitas dapur utama, area cuci alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, tempat parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memastikan standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.
Kemudian terdapat pula infrastruktur pendukung seperti ruang panel, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), dan fasilitas pendukung lainnya. Kehadiran SPPG tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan makanan bergizi bagi masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
10 Juni 2026
Wakil Ketua Komisi IX Usulkan MBG Berbasis Dapur Sekolah
TIKTAK.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan mendukung langkah pembenahan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Politikus PDIP tersebut pun mengusulkan agar momentum pembenahan ini juga dimanfaatkan untuk mengubah model penyediaan MBG, melalui fasilitas dapur sekolah.
“Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan agar mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” ujar Charles, pada Senin (8/6/26), seperti dilansir Kompas.com.
Charles menjelaskan, model dapur berbasis sekolah memungkinkan pengelolaan program lebih dekat dengan penerima manfaat sekaligus memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di sekolah.
Baca juga : Mantan Wakil Kepala BGN Siap Bongkar Pihak yang Terlibat Korupsi MBG
“Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi. Kemudian juga memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program,” tutur Charles.
Menurut Charles, pendekatan dapur berbasis sekolah juga sejalan dengan tujuan utama program MBG sebagai upaya intervensi gizi bagi anak-anak.
“Pendekatan school-based kitchen bakal lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah bisa berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, dan pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program,” jelas Charles.
Baca juga : Nanik Deyang Sebut Dewan Pengarah BGN Bakal Diisi Ahli Gizi hingga Dokter Anak
Charles menganggap pemanfaatan infrastruktur sekolah yang telah tersedia mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menghemat anggaran Pemerintah.
“Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, maka Pemerintah bisa menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” terang Charles.
Charles mengeklaim usulan itu sejalan dengan berbagai langkah pembenahan yang sedang dilakukan oleh BGN di bawah kepemimpinan Kepala BGN, Nanik S Deyang.
Baca juga : Said Iqbal Ungkap Alasan Bersedia Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden
“Terutama kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, dan pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” ungkap Charles.
Charles menilai arah kebijakan baru BGN yaitu langkah yang selama ini dinantikan, supaya program MBG berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat. Dia juga menegaskan, keberhasilan program MBG mestinya tak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tapi juga dari dampaknya terhadap perbaikan kualitas gizi dan kesehatan anak.
10 Juni 2026
Mantan Wakil Kepala BGN Siap Bongkar Pihak yang Terlibat Korupsi MBG
TIKTAK.ID – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, diketahui telah secara resmi mengajukan permohonan menjadi Justice Collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Sony mengaku siap membongkar keterlibatan pihak lain yang diduga ikut “bermain” dalam program MBG.
“Kami baru saja dari rutan untuk memperoleh pernyataan dari klien kami, di mana klien kami menyatakan akan mengajukan JC,” ujar kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti di Kejagung, Jakarta Selatan, pada Senin (8/6/26), seperti dilansir detikcom.
Krisna menjelaskan, langkah JC ini diambil bukan sebagai upaya untuk menghindar dari jeratan hukum. Sebaliknya, Krisna menyebut Sony ingin bersikap kooperatif guna mengungkap siapa saja aktor yang turut bermain dalam program strategis tersebut.
Baca juga : Nanik Deyang Sebut Dewan Pengarah BGN Bakal Diisi Ahli Gizi hingga Dokter Anak
“Kita bukan menghindar dari permasalahan hukum. Namun kita ingin kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan Presiden ini. Jadi, sekali lagi kita bukan ingin menghindar,” terang Krisna.
Kemudian ketika ditanya soal siapa saja pihak yang dimaksud, Krisna mengatakan Sony sudah mulai menyebutkan nama-nama yang terlibat. Dia menyatakan setidaknya sudah ada lebih dari 20 nama yang disebutkan oleh Sony.
“Ada lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian. Sebab, kemarin pemeriksaan cukup lelah, jadi akan diungkap lagi pada pemeriksaan lanjutan. Intinya baru sebagian saja nama-nama tersebut,” tutur Krisna.
Baca juga : Said Iqbal Ungkap Alasan Bersedia Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden
Lebih lanjut, Krisna memaparkan alasan Sony enggan “pasang badan” sendirian dalam kasus ini. Dia mengeklaim ada banyak pihak yang menjabat Person in Charge (PIC), tapi diduga menyalahgunakan dana dan wewenang.
“Contohnya, klien kami memberikan titik ini, contohnya 50 kepada A, 100 kepada B. Ternyata yang dibangun hanya sedikit, dan sisanya dijual, lalu mereka (PIC) mengatakan PIC klien kami. Masa uangnya masuk ke mereka semua, tapi dibebankan pada klien kita?” jelas Krisna.
Selain tentang pembagian titik lokasi, lanjut Krisna, Sony juga berencana membongkar dugaan penyimpangan dalam berbagai proses pengadaan barang dalam proyek di BGN.
Baca juga : Usai Disinggung Dino, Prabowo Terima 8 Dubes yang Bakal Serahkan Surat Kepercayaan
“Dalam pemeriksaan besok, klien kami bakal mengungkap bagaimana proses tender seperti motor, lalu IT, tablet, pengadaan kaos kaki, dan sebagainya. Itu akan diungkap lebih besar lagi dan dipastikan kalau klien kami tidak membidangi pengadaan-pengadaan tersebut,” imbuhnya.
10 Juni 2026
Nanik Deyang Sebut Dewan Pengarah BGN Bakal Diisi Ahli Gizi hingga Dokter Anak
TIKTAK.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryanti Deyang, mengungkapkan bahwa jajaran Dewan Pengarah BGN bakal diisi oleh para ahli di bidang gizi hingga dokter.
“Di dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja), sebenarnya dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi serta profesor anak, eh dokter anak,” ujar Nanik setelah dilantik di Kompleks Istana, Jakarta, pada Senin (8/6/26), seperti dilansir Kompas.com.
Menurut Nanik, Dewan Pengarah tersebut bakal membimbing Pimpinan BGN dalam melaksanakan program MBG.
Baca juga : Said Iqbal Ungkap Alasan Bersedia Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden
“Jadi nanti yang akan meng-guidance kami, yang akan membimbing kami nanti yaitu Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin di antara tujuh orang itu lima kemungkinan mereka terdiri dari pakar-pakar gizi,” terang Nanik.
Lebih lanjut, Nanik buka suara mengenai isu sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhenti sementara akibat anggaran dari BGN belum turun. Nanik mengeklaim dana operasional untuk dapur MBG sudah dicairkan sejak Jumat (5/6/26) pekan lalu.
“Ada bagian dari hoaks, ada bagian dari, semua telah dicairkan mulai Jumat. Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional,” terang Nanik.
Baca juga : Usai Disinggung Dino, Prabowo Terima 8 Dubes yang Bakal Serahkan Surat Kepercayaan
Nanik mengaku sebagian SPPG dananya sudah cair. Terdapat pula SPPG yang dananya baru akan cair pada hari ini.
“Jadi, memang ada beberapa yang apa namanya, yang Jumat itu telah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau tidak salah kami mendapatkan laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini,” kata Nanik. Nanik menilai hal ini bukan masalah besar tapi hanya persoalan teknis.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Nanik S Deyang menjadi Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, tadi sore. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 18/M tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN dan pemberhentian Wakil Kepala BPKP.
Baca juga : Jabatan Sipil Banyak Diisi Perwira TNI Polri, Pengamat: Pimpin Batalion Beda dengan Lembaga Pemerintah
Tidak hanya Nanik, Prabowo juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Ketiganya dilantik untuk menggantikan petinggi BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya yang terjerat kasus korupsi tata kelola MBG.
10 Juni 2026