Toto menyebut jika sampai Ahok yang mengumumkan, hanya menjadi tanda bahwa Pertamina sudah mulai memperbaiki aspek Good Corporate Governance (GCG).
“Kalau Komut yang mengumumkan, mungkin yang bersangkutan perlu stressing saja bahwa aspek GCG sudah mulai diperbaiki di Pertamina,” ucap Toto.
Ia melanjutkan, perbaikan fungsi GCG tersebut, sebagian adalah fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris.
Toto juga menilai upaya transparansi ini merupakan kemajuan bagi Pertamina. Sebab, sebelumnya publik tidak dapat mengakses kegiatan Pertamina. Toto pun berpendapat transparansi itu merupakan perlakuan yang adil bagi semua pelaku usaha yang terkait Pertamina.
Baca juga: Upaya Jokowi Kurangi Impor Migas Buahkan Hasil, NPI Surplus US$ 4,68 Miliar
Sementara pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyatakan gebrakan ini tak jauh berbeda dengan yang pernah dilakukan Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2014 hingga 2017 silam.
“Transparansi yang dilakukan Ahok di Pertamina sekarang, sama dengan saat beliau menjabat sebagai Gubernur DKI lalu,” kata Trubus, Rabu (12/2/20).
Menurutnya, gaya transparansi ala Ahok itu dikenal dengan pendekatan rational comprehensive yang mengedepankan rasionalitas, namun tetap mengedepankan kepentingan publik. Ia berpendapat pendekatan semacam ini efektif dalam menggiring suatu perusahaan publik seperti Pertamina agar menjadi lebih baik lagi ke depannya.