Sementara itu, Presiden Irak, Barham Salih, mengatakan bangsanya menginginkan negara yang kedaulatannya tak dilanggar dengan cara apa pun dan keputusannya ini tanpa ada manipulasi dari pihak asing.
“Irak menuntut negara yang kedaulatannya tidak dilanggar, dan jauh dari campur tangan dan diktat (asing). Rakyat Irak menginginkan negara yang menjamin keamanan dan hak-hak warganya, dan memelihara perdamaian dan stabilitas dalam hubungan dengan tetangga-tetangganya, ”tulis Salih di akun Twitter resminya pada Jumat 24 Januari 2020.
Sebelumnya, pada 5 Januari, anggota parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui sebuah RUU yang menuntut penarikan seluruh pasukan asing dari tanah Irak.
Pada 9 Januari, Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi meminta Amerika Serikat untuk mengirim delegasi ke Baghdad untuk merumuskan mekanisme penarikan pasukan.
Baca juga: Breaking News! ‘Pawai Jutaan Manusia’ dimulai di Baghdad untuk menuntut penarikan pasukan AS
Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor perdana menteri Irak, Abdul-Mahdi “meminta agar para delegasi dikirim ke Irak untuk mengatur mekanisme penarikan pasukan asing (aman) dari Irak”. Hal itu disampaikan Mahdi melalui panggilan telepon ke Sekretaris Negara AS Mike Pompeo.
Perdana menteri Irak mengatakan menolak pelanggaran terhadap kedaulatannya, terutama pelanggaran militer AS atas wilayah udara Irak dalam serangan udara yang membunuh Letnan Jenderal Iran Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Pasukan Pengawal Revolusi Islam, dan wakil kepala pasukan PMU, Abu Mahdi al-Muhandis, beserta beberapa orang lainnya.
Namun, Departemen Luar Negeri AS dengan blak-blakan menolak permintaan Irak itu pada hari berikutnya.